Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Polda Banten diminta Selidiki Dugaan KKN di 10 PKBM Kabupaten Serang, Sorotan pada Anggaran BOP Kesetaraan Fiktif

By On Februari 23, 2026

 

 

Serang- Jinnewsone@gmail.com|Kasus dugaan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) kembali mencuat, kali ini menargetkan 10 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Serang. Aliansi Gerakan Serang Raya (AGSR) secara resmi melaporkan dugaan ini kepada Polda Banten pada Senin, 23 Februari 2026, memicu penyelidikan terhadap pengelolaan anggaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) kesetaraan.

 

Bahrudin, Ketua AGSR, mengungkapkan kepada awak media bahwa laporan ini didasari oleh temuan investigasi yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian signifikan antara data peserta didik dan sarana prasarana dengan kondisi riil di lapangan. Ia menyoroti besarnya alokasi dana BOP kesetaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) setiap tahun, yang diduga disalahgunakan oleh PKBM-PKBM tersebut.

 

"Anggaran yang sangat besar ini tentunya sesuai pengajuan yayasan atau PKBM. Namun, hasil investigasi di lapangan kami banyak menemukan kejanggalan, diduga banyak yang tidak sesuai dengan data sinkronisasi," terang Bahrudin.

 

Modus operandi dugaan KKN ini diduga melibatkan penggunaan anggaran BOP yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan petunjuk teknis. Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik tahun 2024-2025 disinyalir digunakan secara fiktif, menunjukkan indikasi kuat praktik KKN.


Berikut adalah daftar PKBM yang dilaporkan beserta estimasi anggaran BOP yang diterima pada tahun 2024 dan 2025:

 

- PKBM Abasiyah Albi ma aly: Rp 104.100.000 (2025)

- PKBM Liberty: Rp 389.700.000 (2024) dan Rp 291.600.000 (2025)

- PKBM Pelita Bulakan: Rp 103.200.000 (2024) dan Rp 133.800.000 (2025)

- PKBM Bina Warga: Rp 1.326.000.000 (2024) dan Rp 1.490.100.000 (2025)

- PKBM Maharani: Rp 910.200.000 (2025)

- PKBM Al Fauzan: Rp 159.300.000 (2024) dan Rp 157.800.000 (2025)

- PKBM Al Wasidiyah: Rp 197.900.000 (2024) dan Rp 187.100.000 (2025)

- PKBM An-Nadif: Rp 210.900.000 (2024) dan Rp 176.400.000 (2025)

- PKBM Anugrah: Rp 80.500.000 (2024) dan Rp 77.700.000 (2025)

- PKBM Sinar Purnama: Rp 223.200.000 (2024) dan Rp 169.200.000 (2025)

 

AGSR menduga adanya kelalaian pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan tidak menutup kemungkinan adanya kolusi antara pihak dinas dengan 10 PKBM yang dilaporkan. AGSR mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) Polda Banten untuk segera membentuk tim pemeriksa dan memproses laporan ini. Mereka menekankan bahwa pembiaran kasus ini akan mencoreng nama baik institusi Kepolisian.

 

Kasus serupa sebelumnya pernah terungkap di Kota Serang, di mana DPRD Kota Serang menemukan dugaan mark up data di tiga PKBM. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah pengawasan dan potensi KKN dalam pengelolaan dana BOP kesetaraan merupakan isu yang lebih luas dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah serta aparat penegak hukum.

 

Red*

APB Soroti Dugaan Pelanggaran Izin Pembongkaran KMP Nusa Jaya: Penegakan Hukum Mendesak

By On Februari 21, 2026

 

CILEGON, BANTEN –jinnewsone.com

Aliansi Peduli Banten (APB) mendesak aparat penegak hukum dan regulator untuk bertindak tegas menyikapi dugaan pelanggaran dalam proses pembongkaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Nusa Jaya. Ketua APB, Iwan, menyoroti adanya indikasi pemotongan kapal di luar lokasi resmi yang telah ditetapkan, yang dapat mengancam keselamatan pelayaran dan berpotensi mencemari lingkungan.

 

Menurut Iwan, operasi penarikan (towing) dan salvage kapal di perairan Selat Sunda merupakan kegiatan berisiko tinggi yang seharusnya berada di bawah pengawasan ketat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten. Setiap tahapan, mulai dari verifikasi administratif, evaluasi teknis, hingga pengawasan operasional, harus mematuhi standar keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan yang berlaku.


Kekhawatiran APB muncul setelah beredarnya laporan mengenai dugaan pemotongan KMP Nusa Jaya yang dilakukan secara tertutup di Kampung Medaksa, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Provinsi Banten. Kegiatan ini diduga melibatkan pemotongan struktur utama kapal, pengelasan besi bekas, dan pengangkutan material hasil pemotongan. Indikasi kuat menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, siang, sore, dan malam hari.

 

"Jika izin sudah jelas menentukan lokasi dan mekanisme pelaksanaan, maka tidak boleh ada penyimpangan. Penegak hukum dan regulator harus memastikan aturan dijalankan, bukan hanya diterbitkan," tegas Iwan. Pelaksanaan di luar lokasi izin ini berpotensi melanggar ketentuan administratif dan memiliki konsekuensi hukum yang serius.

 

Sebelumnya, APB telah mengirimkan surat resmi kepada KSOP Kelas I Banten untuk meminta klarifikasi terkait dasar penerbitan izin salvage, evaluasi teknis rencana kerja, mekanisme pengawasan operasional, sistem mitigasi pencemaran, dan pembagian tanggung jawab hukum antara pemilik kapal dan perusahaan salvage. Iwan menegaskan bahwa fungsi pengawasan regulator tidak berhenti pada penerbitan izin, melainkan memastikan pelaksanaan sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan.

 

Pengangkatan dan penanganan bangkai kapal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini menegaskan kewajiban pemilik kapal untuk melakukan wreck removal serta bertanggung jawab atas potensi dampak keselamatan dan pencemaran.

 

APB menggarisbawahi beberapa poin penting:

 

- Pemilik kapal wajib memastikan pengangkatan dilakukan sesuai izin.

- Perusahaan salvage bertanggung jawab atas metode teknis pelaksanaan.

- Regulator berwenang melakukan validasi, pengawasan, dan penegakan administratif.

- Aparat penegak hukum berwenang menindak jika ditemukan pelanggaran.

 

Iwan menegaskan bahwa kasus KMP Nusa Jaya bukan sekadar persoalan pembongkaran kapal tua, melainkan menyangkut pengendalian bangkai kapal di jalur pelayaran strategis nasional. "Kalau ada dugaan pelanggaran, harus ada pemeriksaan terbuka dan transparan. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih," pungkasnya.

 

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana kegiatan maupun aparat penegak hukum terkait dugaan pemotongan kapal di luar lokasi izin yang disetujui.



Red*

Aliansi Peduli Banten Ungkap Potensi Kerugian Negara Akibat Dugaan Ketidakwajaran Dana BOS SMKN 1 Rangkasbitung

By On Februari 17, 2026

 

Lebak, Banten -Jinnewsone.com|DPD Aliansi Peduli Banten Kabupaten Lebak mengungkap adanya dugaan ketidakwajaran dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 6,4 miliar di SMKN 1 Rangkasbitung untuk periode 2023–2025. 


Hasil investigasi dan analisis dokumen Aliansi mengindikasikan adanya pola belanja yang tidak sebanding dengan kondisi riil di lapangan, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

 

Analisis Aliansi berfokus pada tiga pos anggaran utama. Pada pos Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dengan anggaran indikatif ± Rp 1,7 miliar selama tiga tahun, Aliansi mensimulasikan potensi kerugian antara ± Rp 340 juta hingga ± Rp 510 juta, dengan asumsi overpricing atau mark-up 20% hingga 30%. 


Untuk Administrasi Kegiatan Sekolah dengan total anggaran indikatif ± Rp 1,0 miliar, potensi kerugian diperkirakan antara ± Rp 200 juta hingga ± Rp 300 juta. Sementara itu, pada Pengadaan Multimedia & Pengembangan Perpustakaan (dominan tahun 2025) dengan anggaran indikatif ± Rp 475 juta, potensi kerugian disimulasikan antara ± Rp 95 juta hingga ± Rp 142 juta.

 

Secara keseluruhan, simulasi ini menunjukkan potensi kerugian negara berkisar antara Rp 635 juta (skenario konservatif dengan rata-rata 20% ketidakwajaran) hingga Rp 952 juta (skenario moderat dengan rata-rata 30% ketidakwajaran). 

Penting untuk dicatat bahwa angka-angka ini merupakan estimasi awal berdasarkan asumsi, dan nilai kerugian yang sebenarnya hanya dapat ditentukan melalui audit investigatif dan pemeriksaan forensik keuangan oleh pihak berwenang.

 

Aliansi juga menyoroti pengulangan belanja besar di sektor yang sama tanpa disertai peningkatan mutu pendidikan yang jelas, serta alokasi yang minim untuk pengembangan profesi guru. Moch. Ardi, Sekretaris DPD Aliansi Peduli Banten, menegaskan bahwa keengganan pihak SMKN 1 Rangkasbitung untuk memberikan klarifikasi justru memperkuat kecurigaan dan urgensi untuk dilakukan audit. Aliansi berkomitmen untuk segera melayangkan laporan resmi ke Polda Banten guna mendesak dilakukannya audit menyeluruh dan perhitungan kerugian negara.

 

Untuk menindaklanjuti hal ini, Aliansi mendesak agar dilakukan audit investigatif terhadap seluruh Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAB/ARKAS), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kontrak, dan bukti fisik pekerjaan. Selain itu, diperlukan uji kewajaran harga, verifikasi volume dan spesifikasi barang/jasa, serta penelusuran alur pembayaran dan pihak penyedia. 


Hingga saat ini, pihak SMKN 1 Rangkasbitung belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ini. Kasus ini berpotensi merugikan tidak hanya aspek keuangan negara, tetapi juga kualitas layanan pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama.


Red*

Aliansi Peduli Banten Dorong KPK dan Kejagung RI Investigasi Dugaan Kasus Pengembalian Lahan 10 Hektar di Banten

By On Februari 13, 2026

 


BANTEN – Jinnewsone@gmail.com|Dugaan skandal terkait pengembalian lahan seluas 10 hektar yang diklaim termasuk kawasan Rawa Enang menjadi perhatian publik kembali, setelah Aliansi Peduli Banten (APB) mengajak aparat penegak hukum pusat untuk segera melakukan penyelidikan.

 

Ketua Umum APB, Iwan Setiawan, menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan pertanyaan terkait kejelasan penggunaan anggaran dalam kegiatan yang disebut-sebut melibatkan nilai besar. Menurutnya, terdapat indikasi ketidakterbukaan yang mengarah pada potensi kerugian bagi keuangan negara dan daerah.

 

“Publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan ke mana alirannya. Kami tidak bisa mengizinkan praktik yang merugikan kepentingan bersama terjadi tanpa konsekuensi,” jelas Iwan.

 

APB menilai bahwa permasalahan ini tidak sebatas urusan administratif semata, melainkan memiliki potensi sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, APB mendesak KPK dan Kejagung RI untuk melakukan investigasi menyeluruh, dengan tujuan menghindari terjadinya konflik kepentingan pada tingkat daerah.

 

“Kami mengharapkan kedua institusi tersebut segera menyelidiki aliran anggaran dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan pengembalian lahan tersebut,” ucapnya.

 

Iwan menegaskan bahwa penanganan kasus harus dilakukan secara transparan, profesional, kredibel, dan tanpa diskriminasi. Dalam waktu dekat, APB akan melayangkan laporan resmi kepada KPK dan Kejagung RI, serta siap menyerahkan seluruh data, dokumen, dan hasil investigasi lapangan yang telah terkumpul sebagai bahan pendukung proses hukum.

 

APB juga menyatakan komitmen untuk terus mengawal proses penyelesaian kasus ini hingga tuntas, sebagai bentuk kontrol sosial dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi di Provinsi Banten.

 

“Setiap rupiah anggaran negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat Banten. Kami akan memastikan hal ini terwujud,” pungkas Iwan Setiawan.


Red*

LSM KARAT: PENGEMBALIAN LAHAN 10 HEKTAR DI BANTEN DIDUGA MELANGGAR PERATURAN, ADA INDIKASI TIPIKOR

By On Februari 13, 2026

 


Banten -Jinnewsone.com|12 Februari 2026 - Ketua LSM Karat, Iwan Hermawan, mengungkapkan bahwa proses pengembalian lahan seluas 10 hektar dari PT Jaya Perkasa Sasmita kepada Pemprov Banten yang diklaim sebagai kawasan Rawa Enang diduga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Menurut Iwan, lahan tersebut terletak di wilayah sungai strategis nasional (WS C3) yang merupakan kewenangan pusat berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR No. 4 Tahun 2015. Aturan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, lintas provinsi, dan strategis nasional menjadi tanggung jawab Menteri PUPR.

 

"Untuk memastikannya sangat mudah, cukup buka situs SIP SDA Kementerian PUPR melalui perangkat android dan masukkan koordinat Rawa Enang. Hasilnya akan menunjukkan bahwa kawasan ini termasuk kewenangan pusat," jelasnya.

 

Iwan menambahkan, jika memang akan dilakukan pengembalian lahan, maka seharusnya diberikan kepada pemerintah pusat, bukan Pemprov Banten. LSM Karat juga menduga ada motif penyelamatan karena pada tahun 2022 Dinas PUPR Provinsi Banten Bidang Sumber Daya Air telah mengalokasikan anggaran untuk mengurus kelengkapan administrasi Rawa Enang, yang masuk dalam ranah tindak pidana korupsi (tipikor).

 

Pertanyaan mengenai apakah Gubernur Banten mengetahui terkait hal ini menjadi sorotan. Saat ini, LSM Karat telah secara resmi mengirim surat permintaan klarifikasi dan koreksi kepada Dinas PUPR Provinsi Banten, Inspektorat, serta langsung kepada Gubernur Banten.

 

"Kami siap untuk berhadapan langsung dengan Gubernur Banten dengan membawa data dan fakta yang telah dikumpulkan melalui investigasi lapangan dan wawancara. Banten Maju adil dan merata tanpa korupsi harus menjadi kenyataan, bukan hanya janji kosong," pungkas Iwan.


Red*

Sambut Ramadhan, Yukie Pasband Ajak Pemuda Sukabumi Ngobrol Seru di Acara 'Syiar dan Syair

By On Februari 05, 2026

 


Sukabumi|Jinnewsone@gmail.com|Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan 1447 H, sebuah kolaborasi tidak biasa antara musisi rock legendaris dan aktivis dakwah siap digelar. Bertajuk "Syiar dan Syair," acara Live and Talk Show ini akan diselenggarakan pada 7 Februari 2026 bertempat di Masjid Sejuta Pemuda, Sukabumi.


Acara ini menarik perhatian karena mempertemukan tokoh-tokoh dari spektrum budaya yang berbeda dalam satu panggung dakwah kreatif.


Perpaduan Rocker dan Religi Pusat perhatian tertuju pada Yukie Pasband, vokalis band rock alternatif ikonik tanah air yang kini dikenal aktif dalam kegiatan hijrah. Yukie dijadwalkan tidak hanya memberikan bincang-bincang inspiratif, tetapi juga akan memberikan penampilan khusus bertajuk "Yukie Pasband feat Teman Sejiwa."


Kehadiran sosok Andre (Cilox Silly Riot), yang memiliki latar belakang skena punk, menambah dimensi menarik pada acara ini. Hal ini menunjukkan bahwa pesan-pesan menyambut Ramadhan ingin disampaikan secara inklusif ke seluruh lapisan komunitas, termasuk mereka yang berasal dari sub-kultur musik keras.


Detail Pelaksanaan Acara Berikut adalah rincian agenda yang dihimpun dari penyelenggara:

Nama Acara : Syiar dan Syair (Menyambut Bulan Suci Ramadhan)

Tanggal : 07 Februari 2026

Lokasi      : Masjid Sejuta Pemuda, Sukabumi

Narasumber & Pengisi Acara:

- Yukie Pasband

- Sejiwa Band

- Ust. Abdurrozaq Qosdi

- Andre (Cilox Silly Riot)


Dakwah Melalui Seni Penggunaan tajuk "Syair" merujuk pada keindahan lirik dan musik, sementara "Syiar" merupakan upaya penyebaran nilai-nilai keislaman. Kehadiran Ust. Abdurrozaq Qosdi diprediksi akan menjadi penyeimbang spiritual yang memberikan kedalaman ilmu agama di tengah diskusi santai bersama para musisi.


Masjid Sejuta Pemuda sendiri dikenal sebagai titik kumpul komunitas pemuda di Sukabumi yang progresif, menjadikannya lokasi yang tepat untuk acara yang memadukan hiburan dengan konten edukasi religi ini.

Red.PT.Via Multimedia

FKMB Banten Minta Polda Segera Tindaklanjuti Dugaan KKN di Dispora dan Dinas Pendidikan Berdasarkan LHP BPK

By On Februari 05, 2026

 

 
Banten – Jinnewsone@gmail.com|Forum Keadilan Masyarakat Banten (FKMB) melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengajak Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk segera melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang ditemukan di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Pendidikan Provinsi Banten, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024.
 
Desakan ini muncul mengingat belum adanya kejelasan terkait proses hukum dari laporan yang telah diajukan FKMB ke Polda Banten beberapa bulan silam. Dalam temuan BPK, disebutkan terdapat sejumlah kegiatan penggunaan anggaran tahun 2023 di lingkungan Dispora Provinsi Banten yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Ketua Umum FKMB Banten, Iwan Setiawan, menegaskan perlunya langkah konkret dan transparan dari aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan tersebut.
 
“Kami mendesak agar tim pemeriksa dan penyidik Polda Banten segera melakukan pemanggilan serta pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran tahun 2023 di kedua dinas tersebut,” jelas Iwan dalam keterangan persnya pada Senin (04/02/2026).
 
Ia juga menekankan bahwa proses pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan tanpa memandang latar belakang. Status jabatan maupun kekuatan finansial tidak boleh menjadi faktor yang menghambat penegakan hukum.
 
“Penegakan hukum yang tegas dan adil sangat penting untuk menjamin keadilan masyarakat serta memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah Provinsi Banten,” tambahnya.
 
FKMB menilai bahwa tindak lanjut yang tepat atas temuan BPK menjadi bagian krusial dalam upaya mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.


Red*

Paving Block Digunakan Tambal Jalan Raya di Tangerang, Aliansi Peduli Banten: Tidak Sesuai Standar dan Diduga Ada KKN

By On Januari 30, 2026

 


Tangerang – Jinnewsone@gmail.com|Penggunaan paving block untuk menangani kerusakan jalan raya di beberapa ruas wilayah Tangerang Raya menjadi perhatian serius. Dari sisi teknis, metode ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpotensi mengganggu keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan.

 

Berdasarkan Spesifikasi Umum Bina Marga Kementerian PUPR, material yang diperbolehkan untuk penambalan jalan raya adalah aspal hotmix, cold mix untuk kondisi darurat, atau beton semen. Paving block sendiri hanya diizinkan digunakan untuk fasilitas seperti trotoar, area parkir, dan jalan lingkungan pemukiman.

 

Praktik penambalan jalan raya dengan paving block ini diduga telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022) serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, yang mengatur tentang kewajiban penyelenggara jalan untuk menjaga standar keselamatan dan kelayakan fungsi jalan.

 

Ketua Aliansi Peduli Banten, Iwan Setiawan, mengkonfirmasi bahwa kasus ini terjadi di beberapa titik jalan di Tangerang. Hasil investigasi lapangan yang dilakukan menunjukkan bahwa sejumlah pekerjaan pemeliharaan jalan yang berada di bawah kewenangan UPTD PJJ Tangerang dan Dinas PUPR Provinsi Banten tidak memenuhi spesifikasi teknis, dengan indikasi adanya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaannya.

 

Aliansi Peduli Banten telah melakukan langkah resmi dengan mengirimkan aduan dan surat klarifikasi kepada Dinas PUPR Provinsi Banten, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan apapun. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa aspirasi masyarakat tidak diperhatikan, serta adanya kesan sulitnya penegakan hukum di tingkat daerah. Oleh karena itu, 


Aliansi Peduli Banten berencana untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut secara langsung ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dalam upaya mendorong proses penegakan hukum yang objektif dan transparan.

 

Red. 

Apotek Jual Obat Keras Tanpa Resep Dokter*

By On Januari 29, 2026

 


Serang-Jinewsone.com|Praktik penjualan obat antibiotik tanpa resep dokter kembali mencuat di Kota Serang. Sebuah apotek di wilayah Cipocok Jaya diduga menjual antibiotik secara bebas, meski praktik tersebut jelas dilarang oleh peraturan perundang-undangan.


Dugaan ini menguat setelah beredar struk pembelian tertanggal 29 Januari 2026 dari Apotek Gama Cipocok Jaya, yang mencantumkan transaksi Amoxicillin Tablet 500 mg, salah satu jenis antibiotik, tanpa keterangan resep dokter, nama dokter, maupun nomor resep sebagaimana prosedur resmi.


Antibiotik merupakan obat keras yang penggunaannya wajib berdasarkan resep dokter. Penjualan tanpa resep berpotensi menimbulkan resistensi antibiotik, ancaman serius bagi kesehatan publik karena dapat membuat infeksi semakin sulit disembuhkan.


Aturan terkait larangan penjualan antibiotik tanpa resep diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, Peraturan BPOM, serta Permenkes tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif hingga pencabutan izin apotek.


Kasus ini pun memicu pertanyaan publik terhadap fungsi pengawasan BPOM dan Dinas Kesehatan setempat. Masyarakat menilai lemahnya pengawasan berpotensi membuat praktik penjualan antibiotik bebas terus berulang.


Publik mendesak BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Serang untuk segera melakukan inspeksi dan menindak tegas jika terbukti terjadi pelanggaran, demi melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat.


Hingga berita ini diturunkan, pihak apotek dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi.

Red.*

POLDA BANTEN AMANKAN PULUHAN MOTOR DIDUGA GELAP YANG AKAN DISELAUNDUPKAN VIA BUS ALS

By On Januari 20, 2026

 

MERAK, jinnewsone@gmail.com - Puluhan unit motor yang diduga gelap dan akan dikirim ke wilayah Sumatra melalui jalur darat dengan menggunakan jasa transportasi bus lintas pulau ALS berhasil diamankan oleh Kesatuan Reserse Mobil (Resmob) Polda Banten. Aksi penindakan yang dilakukan secara preventif berlangsung ketika kendaraan tersebut keluar dari gerbang Tol Merak pada hari Senin (19/01/2025) sekitar pukul 18.00 WIB.

 

Bus yang menjadi sasaran pemeriksaan memiliki nomor pintu 66 dan plat nomor BK 7254 UA. Sebelum melakukan penindakan, pihak Resmob Polda Banten telah melalui tahap pengumpulan informasi dan koordinasi yang matang, sehingga mampu mengambil langkah cepat serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh muatan yang dibawa bus tersebut.

 

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa seluruh motor yang dibawa tidak memiliki dokumen maupun surat-surat kelengkapan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini, kendaraan bus ALS beserta seluruh unit motor yang diduga gelap telah disitakan dan dibawa ke Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Banten untuk menjalani proses penyidikan serta penanganan hukum sesuai prosedur yang berlaku.

 

Saat dikonfirmasi, Tim Resmob Polda Banten menjelaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari serangkaian upaya berkelanjutan untuk menekan aktivitas perdagangan barang tidak sah yang dapat membahayakan keamanan masyarakat.


Pihak berwenang akan melakukan tindak lanjut yang komprehensif terhadap kasus ini dan terus meningkatkan sistem pengawasan serta pengawalan di wilayah strategis, terutama di sekitar Pelabuhan Merak dan berbagai titik akses lintas pulau lainnya. 


Pihak kepolisian juga menegaskan tidak akan mengizinkan praktik penyelundupan dalam bentuk apapun, termasuk yang menggunakan moda transportasi umum seperti bus ALS, guna menjaga keamanan dan kepastian hukum di lingkungan masyarakat.



Red*

Dugaan Penyimpangan Proyek JUT Desa Cikeusik: AMBAS Siap Laporkan ke APH, Anggaran Hampir Rp1 Miliar Tidak Sesuai Kondisi Fisik

By On Januari 14, 2026

 


 Lebak,- Jinnewsone@gmail.com|14 Januari 2026 – Aliansi Muda Banten Selatan (AMBAS) mengumumkan akan melakukan pelaporan resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan penyimpangan serius dalam pelaksanaan program Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Cikeusik, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak. Hal ini menyusul temuan bahwa total anggaran hampir Rp1 miliar yang digelontorkan sejak 2021 hingga 2025 tidak sebanding dengan kondisi fisik jalan di lapangan, serta adanya berbagai kejanggalan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

 

Koordinator AMBAS, Haes Rumbaka, menegaskan bahwa proyek JUT tersebut dinilai tidak hanya kelalaian, melainkan memiliki indikasi kuat penyimpangan. "Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp946.536.826 dengan rincian tahunan: 2021 sebesar Rp70 juta, 2022 Rp133.124.294, 2023 Rp284.425.032, 2024 Rp398.059.500, dan 2025 Rp60.928.000. Namun kondisi jalan justru memprihatinkan," ujarnya.

 

Salah satu kejanggalan yang muncul adalah realisasi pekerjaan pengerasan JUT dengan nilai Rp148.507.200 dan Rp60.928.000 yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2025 baru akan dilaksanakan pada tahun 2026. Hal ini memunculkan dugaan laporan administrasi keuangan didahulukan sebelum pekerjaan fisik dilakukan, bahkan berpotensi menjadi pelaporan fiktif.

 

Selain itu, proyek tidak dilengkapi papan informasi publik, sehingga masyarakat tidak mengetahui rincian anggaran, sumber dana, pelaksana, maupun pihak pengawas – dinilai sebagai pelanggaran prinsip transparansi Dana Desa.

 

Kecurigaan semakin meningkat karena sebagian ruas JUT yang saat ini dikerjakan sebelumnya telah dibangun oleh PT Waskita Karya menggunakan anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari akses pekerjaan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi Cibinuangeun. Hal ini mengindikasikan tumpang tindih program dan pemborosan anggaran.

 

Dari sisi kualitas, pekerjaan dinilai jauh dari standar teknis, dengan klaim bahwa pengerasan hanya berupa penghamparan batu belah tanpa pemadatan. AMBAS juga menduga Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hanya menjadi "boneka" oknum Kepala Desa.

 

Menanggapi hal ini, Feri selaku TPK Desa Cikeusik berdalih keterlambatan disebabkan faktor cuaca dan pembangunan irigasi, serta menyatakan pekerjaan masih berjalan dan belum selesai. Hal yang sama juga dikonfirmasi Kepala Desa Cikeusik, Enjang Palah, yang mengakui anggaran TA 2025 telah diserap 100 persen namun pekerjaan belum rampung pada tahun 2026.

 

Dalih tersebut dinilai tidak logis karena material batu belah tidak terlalu terpengaruh oleh hujan. AMBAS menegaskan laporan ke APH akan mencakup dugaan pelaporan fiktif, pemborosan anggaran, pelanggaran transparansi, serta potensi kerugian keuangan negara. "Ini uang rakyat, tidak boleh dijadikan ladang bermain oknum. APH harus mengusut tuntas," pungkas Haes.

 

Hingga saat ini, Pemerintah Desa Cikeusik belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai dugaan yang telah muncul.


Red*

BUS ALS 041 JURUSAN PULOGADUNG-MEDAN TERIMA PERIKSA, DITEMUKAN MOTOR DIDUGA TIDAK LENGKAP DOKUMEN

By On Januari 13, 2026

 

 
Banten-Jinnewsone@gmail.com|Armada Bus ALS dengan nomor identifikasi 041 yang sedang melayani rute Pulogadung–Medan harus menerima pemeriksaan dari Tim Reserse Mobil (Resmob) Polda Banten pada Senin malam. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan beberapa unit sepeda motor yang diduga tidak memiliki surat-surat resmi lengkap, yang akan melalui jalur pelabuhan Merak–Bakauheni untuk menuju Pulau Sumatra.
 
Pemeriksaan dilakukan saat bus berhenti untuk beristirahat di Rumah Makan ALS, yang terletak di Jalan R.E Martadinata No. 74, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Tempat ini kerap menjadi titik singgah bagi kendaraan angkutan lintas provinsi yang melintas di wilayah tersebut.
 
Sesuai peraturan yang berlaku, bus tidak diperbolehkan mengangkut kendaraan bermotor, apalagi jika tidak dilengkapi dengan dokumen sah. Penemuan ini menjadi fokus penyelidikan kepolisian untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran hukum serta mengetahui apakah ada pihak lain yang terlibat dalam peredaran kendaraan tersebut.
 
Kepolisian menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Resmob Banten dalam menjaga keamanan jalur penghubung Pulau Jawa dan Sumatra melalui pelabuhan Merak–Bakauheni, serta mencegah peredaran kendaraan yang tidak memenuhi syarat hukum.
 
Semua barang bukti telah disimpan di Mapolda Banten untuk proses penyelidikan lebih mendalam. Polisi mengajak masyarakat untuk selalu memastikan kelengkapan dokumen kendaraan masing-masing dan segera melaporkan setiap aktivitas yang dianggap mencurigakan untuk menjaga keamanan bersama.
 
Red*

Jalan Beton Rp. 1,8 Miliar di Akses Karaangantu Retak Padahal Baru Selesai Dikerjakan, Manfaat di Pertanyakan*

By On Desember 30, 2025

 


Serang-Jinnewsone.com|Proyek pemeliharaan berkala jalan provinsi di akses Pelabuhan Karaangantu, Kota Serang, Banten, yang dibiayai dari APBD Provinsi Banten Tahun 2025, menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, jalan beton yang baru selesai dikerjakan tersebut dilaporkan sudah mengalami kerusakan, berupa retakan dan patahan di sejumlah titik.


Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.832.617.000 dan dilaksanakan oleh CV. Adreena Khey dengan konsultan pengawas CV. Gamaplan Consultant. Proyek tersebut tertuang dalam Nomor Kontrak : 000.3/1440/SP/UPTDPJJSC/DPUPR/X/2025 dengan tanggal kontrak 17 Oktober 2025, serta waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender.


Kerusakan dini ini menimbulkan pertanyaan publik terkait mutu pekerjaan dan pengawasan teknis, mengingat jalan beton seharusnya memiliki daya tahan jangka panjang. Masyarakat menilai kondisi tersebut tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan.


Selain soal kualitas, proyek ini juga dinilai kurang efektif dari sisi manfaat. 
Lokasi jalan berada di kawasan tambak dan jarang dilalui masyarakat umum, karena tidak terhubung langsung dengan jaringan lalu lintas utama. Akses tersebut lebih banyak digunakan oleh pengelola tambak ikan di sekitar lokasi.


Masyarakat pun mendorong agar pemerintah daerah dan instansi pengawas segera melakukan evaluasi serta audit teknis dan anggaran, guna memastikan proyek tersebut dilaksanakan sesuai spesifikasi dan benar-benar memberikan manfaat bagi kepentingan publik.


Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait mengenai laporan kerusakan tersebut.

Red. Jin News One

Pengelolaan program ketahanan pangan di Desa Baros Jaya, Serang, dikhawatirkan tidak sesuai regulasi dan berpotensi merugikan negara.

By On Desember 09, 2025

 

SERANG – Jinnewsone@gmail.com|Program Ketahanan Pangan (Ketapang) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Baros Jaya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, menjadi sorotan publik pada Senin (8/12/2025). Program yang seharusnya dijalankan melalui BUMDES untuk memastikan transparansi dan pertanggung jawaban, diduga dipaksakan dilaksanakan meskipun kondisi belum memadai.

 

Ketua BUMDES Baros Jaya, H. Awang, mengakui pembangunan kandang ayam bertelur baru saja dimulai dengan dana desa yang dicairkan enam hari yang lalu. "Kami terpaksa lakukan ini karena harus selesai sebelum 15 Desember. Anggaran yang diterima hanya sebagian, tidak lengkap," ujarnya. Menurutnya, material sudah dibeli dengan biaya Rp 10 juta per unit, dan sisa anggaran telah diserahkan kepada Kepala Desa agar tidak hilang.

 

Saat ditanya tentang Surat Keputusan (SK) pembentukan BUMDES, Awang menyatakan, "SK ada di Kepala Desa, saya hanya pegang stempel."

 

Sebaliknya, Kepala Desa Baros Jaya, Abduh, membantah memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan program tersebut, meskipun tetap melakukan pengawasan. "SK dan akta notaris sudah saya serahkan ke ketua BUMDES. Rekeningnya juga berbeda, pengelolaan tergantung pada BUMDES," katanya.

 

Tim Investigasi Fatullah mengecam tindakan yang terjadi, menduga adanya potensi korupsi yang merugikan negara. "Fakta di lapangan miris, berbeda dengan data yang ada. Ini kami duga sarang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)," tegas pihaknya.

 

Selain itu, Aksi Peduli Banten juga mendesak pihak terkait untuk segera membentuk tim pemeriksaan khusus dan mengambil sikap tegas terhadap dugaan penyelewengan ini.

 

Tim Investigasi Fatullah menyatakan akan mendesak Aparat Pengawas Hakim (APH) dan Kejaksaan Negeri Banten untuk membentuk tim pemeriksa guna mengaudit keuangan Desa Baros Jaya dan BUMDES yang diduga diselewengkan.

 

 Red*

Proyek Rest Area Agrowisata Cikapek Lebak: diduga Kelelahan Dini dan Kurangnya Pengawas di Tahap II 2025

By On Desember 05, 2025

 


LEBAK – Jinnewsone@gmail.com |Kegiatan pembangunan Rest Area Kawasan Agrowisata Cikapek yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan destinasi wisata baru di Kabupaten Lebak menghadapi kendala serius. Tim Kajian Aliansi Peduli Banten DPD Lebak mengungkapkan bahwa proyek tersebut menunjukkan tanda-tanda "kelelahan dini" bahkan sebelum beroperasi, serta kurangnya pengawasan dari Dinas Pariwisata (Dispar) Lebak – terutama pada tahap II yang berjalan tahun 2025.

 

Dengan anggaran total lebih dari Rp12 milyar (Rp3,8 milyar untuk tahap I 2024 dan Rp8,27 milyar untuk tahap II 2025), proyek ini awalnya mendapatkan dukungan penuh karena potensinya untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi pengangguran. Namun, hasil kunjungan Erwin Kaidah pada 7 November 2025 mengungkapkan sejumlah kejanggalan.

 

Pada tahap I yang sudah selesai namun belum digunakan, pembangunan mesjid dan parkiran sudah menunjukkan kerusakan: dinding retak dan banyak batu alam yang lepas, diduga karena konstruksi tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sedangkan di tahap II tahun 2025, pelaksanaan terkesan tergesa-gesa dengan jangka waktu hanya beberapa hari. Selama kunjungan, tidak ada perusahaan pelaksana atau pengawas dari dinas di lapangan – hanya kepala desa yang bertindak sebagai pemasok batu dan bahan material.

 

Sebagai tindak lanjut, Tim Kajian meminta Bupati Lebak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek dan meminta Badan Pengawas Keuangan Daerah (APKD) membentuk tim pemeriksaan khusus untuk kedua tahap pembangunan.

 

Proyek ini termasuk dalam rangkaian upaya pemerintah Indonesia untuk percepatan investasi infrastruktur melalui perbaikan regulasi, fiskal, dan kelembagaan guna mencapai milestone proyek prioritas.

 

Red

Dugaan Pungli Pengurusan Buku Nikah dan Hibah di Cibaliung Meningkat, Sekmat Bungkam saat Dikonfirmasi

By On November 29, 2025

 


Cibaliung,-Jinnewsone@gmail.com| 29 November 2025 – Kasus dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang melibatkan Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Cibaliung kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah warga mengaku dimintai biaya di luar ketentuan resmi saat mengurus buku nikah dan layanan hibah, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di tengah masyarakat.

 

Kejadian ini terungkap setelah beberapa warga melaporkan adanya permintaan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi pada Kamis, 27 November 2025. Mereka menyebutkan bahwa tarif yang dikenakan tidak transparan dan cenderung memberatkan masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut.

 

Menanggapi hal ini, lembaga pemerhati pelayanan publik mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan. "Kami mendesak agar aparat penegak hukum bertindak tegas jika terbukti adanya praktik pungli. Pelaku harus diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar perwakilan lembaga tersebut.

 

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sekretaris Kecamatan Cibaliung enggan memberikan tanggapan dan memilih bungkam. Tidak ada pernyataan resmi dari pihak kecamatan terkait dugaan praktik pungli ini, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintah daerah dalam memberantas praktik korupsi dan pungli di lingkungan pelayanan publik.

 

Dugaan pungli ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang memperkaya diri secara ilegal dan merugikan negara adalah tindak pidana. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp1 miliar, sesuai Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

 

Selain itu, pelanggaran ini juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur tentang kewajiban PNS untuk menjalankan tugas secara bersih dan bebas dari praktik korupsi. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah tegas dan transparan untuk menuntaskan kasus ini demi menjaga kepercayaan masyarakat.


Red*

Dinas Pendidikan Kab Lebak "Bungkam" Terkait 15 PKBM – Ada Apa?

By On November 21, 2025

 


LEBAK,-jinnewsone@gmail.com|Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lebak kembali menjadi sorotan karena dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kesetaraan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik APBN Pusat. Sebanyak 15 lembaga PKBM tercatat memiliki dugaan manipulasi data peserta didik dan administrasi yang tidak sesuai dengan data pusat – yang semakin diperparah oleh lemahnya pengawasan dinas.

 

Aliansi Peduli Banten telah menyampaikan surat resmi kepada Dinas Pendidikan terkait kinerjanya. Sebagai pihak berwenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, dinas bertugas memberikan izin, mengevaluasi, dan memantau PKBM – serta wajib mencabut izin jika ditemukan masalah.

 

Namun, Erwin Kaidah selaku Ketua DPD Lebak Aliansi Peduli Banten mengaku kekecewaan parah karena dinas terus-menerus tidak transparan. "Pada tanggal 14 November lalu, kami sudah kirim surat klarifikasi ke 15 PKBM melalui dinas, tapi sampai sekarang mereka tetap tutup mulut dan tidak mau menjawab apapun," ujarnya.

 

Erwin bahkan menuduhkan adanya dugaan kerjasama hitam antara dinas dan 15 PKBM untuk menarik dana BOP. "Jangan-jangan diduga ada setoran...... ungkap yang terlibat, dan itu yang membuat dinas takut bicara," tegasnya. Dia menambahkan, "Pengelolaan dana ini jelas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 yang mengharuskan transparansi – tapi kenapa dinas malah bungkam? Itu saja sudah menjadi indikasi bahwa ada yang tidak beres."

 

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Heri Setiono, S.Si., M.Si. tetap tidak memberikan sedikit pun respon – sikap yang semakin memperkuat dugaan bahwa dinas terlibat dalam masalah tersebut.

 

Erwin mendesak (APH) untuk segera membentuk tim pemeriksaan independen terkait penggunaan dana BOP dan administrasi pendirian 15 PKBM tersebut, sesuai dengan kerangka peraturan yang ada.

 

Red*

Lambatnya Respons Kecamatan Cikande Terhadap Surat Klarifikasi Picu Sorotan Aliansi Peduli Banten Terkait Anggaran Sampah

By On November 18, 2025

 


SERANG, Jinnewsone@gmail.com| – Aliansi Peduli Banten (APB) menyoroti lambatnya respons dari Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, terhadap surat klarifikasi terkait pengelolaan anggaran sampah tahun 2024-2025. APB mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas anggaran tersebut, menyusul adanya dugaan indikasi praktik korupsi dan penyelewengan dana.

 

APB menduga beberapa pos anggaran dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Cikande mengandung unsur Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Beberapa contoh yang disoroti termasuk anggaran untuk minyak pelumas, pengadaan ban dump truck, dan sewa lahan penampungan sampah. Menurut APB, alokasi anggaran tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

 

Ketua Umum Aliansi Peduli Banten, Iwan Setiawan, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya respons dari pihak kecamatan. "Kami menyayangkan kurangnya respons dari Kecamatan Cikande terhadap surat klarifikasi yang kami kirimkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi pengelolaan anggaran," ujarnya. Iwan menambahkan bahwa APB memiliki data dan dokumentasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara laporan pembelanjaan dengan fakta di lapangan.

 

Surat klarifikasi yang dilayangkan APB kepada Camat Cikande satu minggu lalu belum mendapatkan respons yang memadai. Kondisi ini mendorong awak media untuk melakukan investigasi lebih lanjut ke Kantor Kecamatan Cikande pada Senin, 17 November 2025.

 

Saat dikonfirmasi di bagian pelayanan, seorang staf dengan inisial (S.i) membenarkan bahwa surat dari Aliansi Peduli Banten telah diterima pada 11 November 2025 dan telah disampaikan kepada Camat. Namun, pada Jumat, 14 November, staf yang sama menyatakan belum ada informasi lebih lanjut mengenai surat tersebut.

 

Upaya konfirmasi lebih lanjut dilakukan melalui pesan singkat kepada pihak Kecamatan Cikande. Pihak kecamatan mengonfirmasi telah menerima surat tersebut, namun belum memberikan penjelasan lebih rinci.

 

Menyikapi situasi ini, APB mendesak pihak Kecamatan Cikande untuk segera memberikan klarifikasi terkait pengelolaan anggaran sampah tahun 2024-2025. APB juga menyerukan kepada aparat penegak hukum (APH) dan Kejaksaan Negeri Serang untuk memantau dan melakukan penyelidikan jika ditemukan indikasi penyimpangan.

 

Red*

- "Anggaran Sampah Kibin: APB Soroti Dugaan Korupsi dan Penyelewengan Dana"

By On November 15, 2025

 

Serang, Jinnewsone@gmail.com|Aliansi Peduli Banten (APB) secara tegas mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas anggaran pengelolaan sampah tahun 2024-2025 di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. APB menduga adanya potensi korupsi dan penyelewengan dana yang merugikan negara, menyusul temuan indikasi anggaran fiktif dan ketidaksesuaian peruntukan.

 

Menurut APB, sejumlah pos anggaran dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kibin terindikasi sarat praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Beberapa contoh yang disoroti adalah pembelanjaan minyak pelumas, pengadaan ban dump truck beserta cator, hingga sewa lahan penampungan sampah, yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

 

"Kami menduga anggaran ini dijadikan ajang korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, serta merugikan negara," ujar Iwan Setiawan, Ketua Umum Aliansi Peduli Banten, dalam keterangannya. Ia menambahkan bahwa berdasarkan data dan dokumentasi yang dimiliki APB, realita di lapangan sangat berbeda dengan laporan pembelanjaan. "Dugaan ini menjadi sarang oknum untuk melakukan korupsi dengan bukti dan dokumentasi yang kami punya," tegas Iwan.

 

Kecurigaan APB semakin menguat setelah surat klarifikasi yang mereka layangkan kepada Camat Kibin lima hari lalu belum mendapatkan respons. Kondisi ini mendorong awak media untuk menelusuri lebih lanjut ke Kantor Kecamatan Kibin pada Jumat, 14 November 2025.

 

Saat dikonfirmasi di bagian pelayanan, seorang petugas membenarkan bahwa surat dari Aliansi Peduli Banten telah diterima pada 10 November 2025 dan berada di ruangan Camat. Namun, faktanya surat tersebut masih berada di meja pelayanan. Hal ini menunjukkan pihak kecamatan lalai dan abai terhadap surat klarifikasi tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban resmi dari pihak Kecamatan Kibin terkait surat klarifikasi tersebut.

 

Upaya awak media untuk menggali informasi lebih dalam berlanjut dengan menghubungi Ika, perwakilan dari Kecamatan Kibin, melalui WhatsApp. Saat dikonfirmasi mengenai surat yang ditujukan kepada Camat, yang bersangkutan diduga enggan memberikan jawaban.

 

Menyikapi lambatnya respons dan dugaan kuat adanya penyimpangan, Iwan Setiawan dari APB mendesak aparat penegak hukum (APH) dan Kejaksaan Negeri Serang untuk segera membentuk tim pemeriksa. "Kami akan mendesak pihak APH dan Kejaksaan Negeri Serang untuk segera membentuk tim pemeriksa terkait keuangan negara yang diduga banyak diselewengkan demi kepentingan pribadi dan golongan. Ini jelas-jelas korupsi, kolusi, dan nepotisme," tegasnya.

 

APB berharap investigasi menyeluruh dapat segera dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan penyelewengan anggaran pengelolaan sampah di Kecamatan Kibin dan menyeret pihak-pihak yang bertanggung jawab ke meja hukum.

 

Bahrudin

Dugaan Setoran Proyek PSU Banten Mencuat, Aliansi Peduli Banten Minta KPK Bertindak

By On November 05, 2025


 

Serang, Banten –pojokjurnal.com |04 November 2025-Aliansi Peduli Banten menyuarakan desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginvestigasi dugaan praktik setoran proyek perumahan sarana, prasarana, dan utilitas (PSU) yang melibatkan oknum di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten. Desakan ini muncul dengan harapan KPK segera mengambil tindakan konkret.
 
"Kami tidak akan berhenti sampai kasus ini benar-benar diusut oleh KPK. Dugaan praktik setoran proyek ini sangat merugikan masyarakat Banten," ujar Iwan Setiawan, Ketua Umum Aliansi Peduli Banten, dalam pernyataan persnya hari ini.
 
Aliansi menyoroti adanya indikasi kuat bahwa sejumlah pengembang properti di Banten diduga memberikan sejumlah dana kepada oknum di Dinas Perkim sebagai imbalan untuk memuluskan perizinan dan pelaksanaan proyek PSU. Praktik ini dinilai telah mengganggu kualitas pembangunan infrastruktur dasar yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat.
 
Lebih lanjut, Aliansi juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dari Pemerintah Provinsi Banten dalam pengelolaan anggaran proyek-proyek infrastruktur. Mereka mendesak agar semua pihak yang terlibat dalam dugaan praktik korupsi ini segera diproses hukum.
 
"Kami berharap KPK dapat bertindak cepat dan tegas dalam menindaklanjuti kasus ini. Keterlambatan penanganan hanya akan memperburuk citra pemerintahan dan merugikan kepentingan masyarakat Banten," tegas Iwan Setiawan.
 
Aksi ini direncanakan akan terus berlanjut dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat sipil, sebagai bentuk dukungan moral kepada KPK dan sebagai pengingat kepada pemerintah daerah untuk lebih serius dalam memberantas korupsi.
 

Red*

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *