Karhutla Kalimantan Makin Mengkhawatirkan, 1.842 Titik Panas Terdeteksi

Karhutla Kalimantan Makin Mengkhawatirkan, 1.842 Titik Panas Terdeteksi

By JN¹ On Agustus 22, 2026

Visual kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dengan asap yang menyelimuti kawasan terdampak akibat meningkatnya titik panas selama musim kemarau 2026. Foto dok. Red. JNO (Source: BMKG, BNPB)

Jakarta — JinNewsOne.com | Sabtu, 22 Agustus 2026 — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan kembali menunjukkan eskalasi serius. Pemantauan satelit mencatat ribuan titik panas (hotspot) yang tersebar di lima provinsi, sementara kondisi kemarau yang mempengaruhi fenomena El Niño sangat meningkatkan risiko kebakaran dan kabut asap.

Berdasarkan data SiPongi yang dipantau melalui satelit NASA-NOAA 20 pada 21 Agustus 2026 pukul 14.14 WIB, tercatat 1.842 titik panas di lima provinsi Kalimantan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.832 titik memiliki tingkat kepercayaan sedang (kepercayaan sedang), sedangkan 10 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi (kepercayaan tinggi). Data tersebut disampaikan BNPB sebagai salah satu rujukan untuk memadukan perkembangan potensi karhutla dan menentukan kebutuhan penanganan di lapangan.

Kalimantan Tengah Dominasi Titik Panas

Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak.

Data BNPB mencatat:

- Kalimantan Tengah : 976 titik

- Kalimantan Barat: 489 titik

- Kalimantan Timur: 237 titik

- Kalimantan Selatan: 125 titik

- Kalimantan Utara: 15 titik

Dari 976 titik di Kalimantan Tengah, sebanyak 968 titik berada pada tingkat kepercayaan sedang dan delapan titik pada tingkat kepercayaan tinggi.

Sementara di Kalimantan Barat terdapat 489 titik, terdiri atas 487 titik tingkat kepercayaan sedang dan dua titik tingkat kepercayaan tinggi. Adapun seluruh titik panas yang terdeteksi di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara berada pada tingkat kepercayaan sedang.

Angka tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi titik panas tidak merata. Kalimantan Tengah mencakup lebih dari separuh total titik panas yang terpantau dalam periode tersebut.

Namun hotspot tidak otomatis berarti seluruh titik merupakan kebakaran yang telah terkonfirmasi di lapangan. Data satelit merupakan indikator awal yang perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi dan pemantauan lapangan.

Kalbar Catat 198 Hotspot Kepercayaan Tinggi

Situasi di Kalimantan Barat menjadi perhatian khusus pada 22 Agustus.

Laporan BNPB terdapat 198 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat dalam pemantauan 24 jam terakhir. Angka ini merupakan data periode pemantauan yang berbeda dengan angka 1.842 hotspot pada 21 Agustus, sehingga tidak boleh dijumlahkan.

Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (22/8/2026) juga datang langsung ke Kalimantan Barat dan memimpin rapat terbatas untuk mendapatkan gambaran kondisi karhutla di lapangan. Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan kondisi terkini titik panas dan langkah penanganannya.

Perkembangan tersebut terlihat bahwa kondisi karhutla dapat berubah dengan cepat dalam hitungan jam. Oleh karena itu, data hotspot harus terus diperbarui dan tidak dibaca sebagai angka statistik.

El Niño Perkuat Kondisi Kering

BMKG menilai kondisi iklim kering akibat El Niño menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap karhutla.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan kondisi kering membuat lahan lebih mudah terbakar dan meningkatkan produksi asap ketika terjadi kebakaran.

“Kondisi iklim kering menjadi kondisi, membuat lahan terbakar dan banyak asap,” kata Ardhasena kepada awak media, Jumat (21/8/2026).

Hasil pemantauan BMKG pada dasarian pertama Agustus menunjukkan nilai SSTA wilayah Nino3.4 mencapai +2,77, meningkat dari +2,20 pada Juli. BMKG menyebut kondisi tersebut menunjukkan El Niño dengan intensitas sangat kuat.

BMKG juga mencatat sekitar 76,5 persen wilayah Indonesia atau 535 Zona Musim (ZOM) telah memasuki musim kemarau. Di Kalimantan, sejumlah wilayah berada dalam status waspada terhadap kondisi kering dan risiko karhutla.

Risiko Karhutla Memuncak Agustus–September

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan risiko karhutla diperkirakan meningkat sejak Juli dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

BMKG juga menetapkan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah sebagai wilayah yang memerlukan intensifikasi pemantauan dan pengawasan bersama sejumlah provinsi lainnya.

Faisal menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan bersamaan dengan upaya menjaga ketersediaan udara.

“Kedua, untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pembasahan pada lahan-lahan yang rentan atau sudah terbakar,” ujar Faisal.

Menurut BMKG, langkah mitigasi juga mencakup pemantauan hotspot, patroli terpadu, pembasahan lahan gambut, pembangunan sekat kanal, serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan.

Pemerintah Perkuat Operasi Darat dan Udara

BNPB memperkuat penanganan karhutla melalui operasi udara dan darat. Operasi darat Ditempatkan untuk memastikan bagian penting untuk api dan bara yang tersisa benar-benar dapat dikendalikan.

Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai wilayah prioritas penanganan, yaitu:

1. Kalimantan Barat

2. Kalimantan Tengah

3. Kalimantan Selatan

4. Riau

5. Sumatera Selatan

6. Jambi

Penetapan tersebut didasarkan pada tingginya risiko karhutla. Pemerintah juga memperkirakan periode Agustus–September 2026 menjadi fase dengan risiko karhutla yang tinggi.

BNPB menyebut operasi udara, termasuk dukungan water bombing, berjalan beriringan dengan penguatan operasi darat. Posko dan satuan tugas di daerah diperkuat untuk melakukan pemantauan, pengerahan personel, pengelolaan sumber daya, hingga pemadaman kebakaran.

Kabut Asap Jadi Ancaman bagi Masyarakat

Karhutla tidak hanya berdampak pada kawasan hutan dan lahan yang terbakar. Asap yang dihasilkan dapat menyebar ke kawasan organisasi dan menurunkan kualitas udara.

Kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan pendidikan, transportasi dan kegiatan ekonomi. Di Palangka Raya, misalnya, kabut asap sempat menyebabkan kualitas udara memburuk dengan indeks kualitas udara mencapai kategori berbahaya pada 19 Agustus 2026.

Masyarakat di wilayah terdampak perlu memperhatikan perkembangan kualitas udara dan mengurangi aktivitas luar ruangan ketika kondisi udara memburuk, terutama bagi kelompok rentan.

Titik Panas Harus Menjadi Peringatan Dini

Peningkatan hotspot menjadi sinyal penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat tindakan di lapangan.

Data 1.842 titik panas pada 21 Agustus tidak dapat dihitung sebagai 1.842 lokasi kebakaran yang seluruhnya telah terkonfirmasi. Tingkat kepercayaan hotspot, kondisi lapangan, jenis tutupan lahan, cuaca, serta hasil verifikasi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu titik benar-benar berkaitan dengan kebakaran.

Oleh karena itu, pemantauan satelit harus diikuti dengan patroli, verifikasi lapangan dan respon cepat.

BNPB juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kejadian kebakaran kepada petugas maupun pemerintah daerah.

Ancaman Karhutla Belum Berakhir

Dengan El Niño yang masih kuat dan periode risiko karhutla yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus–September, ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan belum dapat dianggap selesai.

Meningkatnya titik api, kondisi lahan yang semakin kering, serta potensi penyebaran secepatnya membuat pencegahan menjadi sama pentingnya dengan pemadaman kebakaran.

Kalimantan kini menghadapi permasalahan yang tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga kualitas udara, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi dan keselamatan warga.

Selama musim kemarau masih berlangsung, kecepatan mendeteksi, memverifikasi dan menangani titik api menjadi faktor penting untuk mencegah berkembangnya kebakaran menjadi bencana yang lebih luas. *(Red)

(Sumber: BNPB, BMKG)

ICW Soroti Pengadaan Burung Merpati Rp305 Juta untuk HUT ke-81 RI di Tengah Efisiensi Anggaran

ICW Soroti Pengadaan Burung Merpati Rp305 Juta untuk HUT ke-81 RI di Tengah Efisiensi Anggaran

By JN¹ On Agustus 21, 2026

Burung merpati dalam perayaan HUT ke-81 RI. ICW menyoroti pengadaan senilai Rp305 juta di tengah kebijakan efisiensi anggaran. (Foto ilustrasi: Rc/Red)

Jakarta — JinNewsOne.com | Kamis, 20 Agustus 2026 — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta yang disebut dilakukan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Staf Investigasi ICW Azhim Syah mengatakan, berdasarkan temuan ICW, paket pengadaan tersebut dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya. Sorotan muncul karena pengadaan itu disebut berlangsung ketika pemerintah tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.

"ICW menemukan adanya pengadaan burung merpati senilai Rp305 juta dalam rangka perayaan Kemerdekaan RI. Pengadaan dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara yang dimenangkan oleh Indoglobal Multi Karya," kata Azhim kepada wartawan, Kamis (20/8).

Menurut Azhim, ICW juga menelusuri realisasi pengadaan yang berkaitan dengan penanganan bencana untuk tahun anggaran 2026 pada Kemensetneg dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Di saat yang sama ICW mencari realisasi pengadaan untuk penanganan bencana tahun anggaran 2026 di Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hasilnya tidak ditemukan satu pun paket pengadaan," ungkapnya.

ICW Pertanyakan Skala Prioritas Anggaran

ICW menilai persoalan tersebut tidak semata-mata terletak pada nilai pengadaan sebesar Rp305 juta. Lembaga antikorupsi itu mempertanyakan bagaimana pemerintah menentukan prioritas penggunaan anggaran negara di tengah kebutuhan publik yang dinilai masih mendesak.

Azhim menyebut pengadaan burung merpati untuk kegiatan perayaan kemerdekaan perlu dilihat dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan.

"Pengadaan ini kami nilai merupakan bagian perayaan HUT RI yang berlebihan karena dilakukan di tengah situasi anggaran negara mengalami efisiensi besar-besaran dan bencana besar di NTT, kebakaran hutan dan lahan yang masif di Kalimantan, serta perbaikan dan pemulihan yang belum tuntas pascabencana besar di Aceh dan Sumatera," tegasnya.

Menurut Azhim, evaluasi terhadap belanja pemerintah tidak cukup hanya dengan melihat besar kecilnya nilai suatu paket pengadaan. Yang lebih penting, kata dia, adalah kesesuaian belanja tersebut dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi yang sedang dihadapi negara.

"Persoalannya bukan semata pada nominal Rp305 juta, tetapi mencerminkan bagaimana pengelolaan anggaran pemerintah yang tidak berbasis skala prioritas dan tidak memandang aspek urgensi," cetusnya.

ICW: Perayaan Kemerdekaan Tetap Penting

ICW tidak mempersoalkan semangat memperingati Hari Kemerdekaan. Namun, menurut lembaga tersebut, kegiatan seremonial pemerintah semestinya tetap mempertimbangkan kondisi fiskal serta kebutuhan masyarakat.

ICW berpandangan bahwa momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI tetap penting sebagai bagian dari penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Persoalannya adalah bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara proporsional dan bertanggung jawab terhadap penggunaan uang negara.

"Perayaan kemerdekaan semestinya tidak menjadi alasan untuk menghamburkan anggaran. Terlalu banyak kebutuhan publik yang mendesak yang lebih membutuhkan keberpihakan anggaran," pungkas Azhim.

Temuan ICW tersebut menjadi sorotan publik karena menyentuh isu yang lebih luas, yakni transparansi, akuntabilitas, dan prioritas dalam belanja pemerintah.

Namun, informasi mengenai pengadaan tersebut tetap perlu dibaca secara proporsional. Sorotan ICW merupakan penilaian terhadap prioritas dan penggunaan anggaran, bukan dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Status, tujuan, mekanisme, serta rincian paket pengadaan perlu dikonfirmasi melalui dokumen pengadaan dan penjelasan resmi pihak terkait. *(Red)

Indonesia di Jalur Ring of Fire: Mengapa Gempa dan Gunung Api Begitu Dekat dengan Kehidupan Kita?

Indonesia di Jalur Ring of Fire: Mengapa Gempa dan Gunung Api Begitu Dekat dengan Kehidupan Kita?

By JN¹ On Agustus 20, 2026

Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik dengan aktivitas tektonik dan vulkanik yang tinggi. 20/08 (Foto dok. Red. JNO)

Jakarta | JinNewsOne.com — Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan aktivitas geologi yang tinggi. Gempa bumi, aktivitas gunung api, hingga potensi tsunami merupakan bagian dari dinamika bumi yang perlu dipahami masyarakat.

Salah satu istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan kondisi tersebut adalah Pacific Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik.

Indonesia berada di kawasan pertemuan dan interaksi sejumlah lempeng tektonik aktif. Pergerakan lempeng tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan aktivitas gempa bumi dan vulkanisme di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, berada di Ring of Fire bukan berarti Indonesia akan selalu mengalami bencana besar. Istilah tersebut lebih tepat dipahami sebagai gambaran kondisi geologi yang aktif dan dinamis.

Apa Itu Ring of Fire?

Ring of Fire merupakan kawasan berbentuk busur yang mengelilingi Samudra Pasifik dan dikenal memiliki aktivitas tektonik serta vulkanik yang tinggi.

Zona ini berkaitan erat dengan batas lempeng tektonik. Di sejumlah wilayah, lempeng bergerak saling mendekat, menunjam, berpindah atau berinteraksi. Proses tersebut dapat menghasilkan gempa bumi dan, pada zona tertentu, berkaitan dengan pembentukan serta aktivitas gunung api.

BMKG menjelaskan bahwa Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik yang terbentuk oleh pergerakan lempeng tektonik aktif.

“Cincin Api Pasifik adalah zona berbentuk tapal kuda dan menjadi zona sabuk gempa paling aktif di dunia.” —Dwikorita Karnawati, BMKG.

Mengapa Indonesia Banyak Mengalami Gempa?

Gempa bumi terjadi ketika energi yang tersimpan di dalam kerak bumi dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gelombang seismik.

Di Indonesia, salah satu penyebab utama gempa adalah interaksi beberapa lempeng tektonik besar. Pergerakan lempeng dapat menyebabkan tekanan dan kepadatan energi pada batuan. Ketika tekanan tersebut dilepaskan, permukaan bumi dapat mengalami guncangan.

Selain gempa tektonik, terdapat juga gempa yang berhubungan dengan aktivitas gunung api. BMKG menjelaskan bahwa gempa vulkanik dapat muncul akibat pergerakan magma dan aktivitas di sekitar gunung api.

Karena mekanisme tersebut berlangsung secara alami, gempa bumi tidak dapat dihentikan. Yang dapat dilakukan manusia adalah mengurangi risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan.

Mengapa Indonesia Memiliki Banyak Gunung Api?

Interaksi lempeng juga berperan dalam terbentuknya jalur gunung api Indonesia.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Gunung-gunung api tersebut membentuk jalur yang membentang dari wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga sejumlah wilayah di kawasan timur Indonesia.

Aktivitas pemantauan gunung api secara instrumental dan visual oleh Badan Geologi melalui sistem pemantauan gunung api.

Pemantauan tersebut penting karena perubahan aktivitas gunung api dapat memberikan informasi mengenai kondisi vulkanik dan membantu pemerintah serta masyarakat melakukan langkah mitigasi.

Badan Geologi juga mengembangkan MAGMA Indonesia, sebuah sistem informasi kebencanaan geologi yang menyediakan informasi terkait gunung api, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan abu vulkanik secara terintegrasi.

Apakah Semua Gempa Bisa Menyebabkan Tsunami?

Tidak.

Tsunami tidak terjadi pada setiap gempa bumi.

Salah satu kondisi yang dapat memicu tsunami adalah gempa kuat di bawah laut yang menyebabkan perubahan atau perpindahan dasar laut secara signifikan.

BMKG menjelaskan bahwa pergerakan dasar laut akibat gempa dapat mengubah permukaan udara laut dan menghasilkan gelombang tsunami yang kemudian menjalar ke berbagai arah.

Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir perlu mengetahui apakah wilayahnya termasuk daerah rawan tsunami, sekaligus memahami jalur dan tempat evakuasi yang telah ditetapkan.

Cincin Api Bukan Ramalan Bencana

Salah satu hal penting dalam edukasi kebencanaan adalah membedakan potensi dengan prediksi.

Indonesia memang memiliki potensi gempa dan aktivitas vulkanik yang tinggi. Namun, kondisi tersebut tidak berarti seseorang dapat menentukan secara tepat kapan dan di mana gempa besar akan terjadi.

BMKG menegaskan bahwa daripada mempercayai ramalan gempa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat perlu lebih fokus pada mitigasi dan kesiapsiagaan.

Dengan kata lain, memahami Ring of Fire bukan untuk menumbuhkan ketakutan.

Sebaliknya, pengetahuan tersebut harus menjadi dasar untuk membangun kesiapan menghadapi risiko.

Tinggal di Ring of Fire Berarti Belajar Hidup Berdampingan dengan Bumi

Indonesia tidak dapat bergerak dari jalur tektonik.

Oleh karena itu, pendekatan yang paling rasional bukanlah menghindari kondisi geologis tersebut, melainkan beradaptasi dan mengurangi risikonya.

Kesiapsiagaan dapat dimulai dari lingkungan paling kecil, seperti rumah, sekolah, kantor, tempat usaha dan fasilitas publik.

Beberapa langkah dasar yang penting antara lain:

Pertama, mengetahui potensi bahaya di wilayah tempat tinggal.

Kedua, memahami jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul.

Ketiga, memastikan bangunan memiliki tingkat keamanan yang mampu terhadap gempa.

Keempat, keamanan benda berat yang berpotensi jatuh ketika terjadi guncangan.

Kelima, menyiapkan perlengkapan darurat yang mudah diakses.

Keenam, mengikuti informasi dari sumber resmi seperti BMKG, Badan Geologi/PVMBG, BNPB dan BPBD.

Ketujuh, tidak menyebarkan informasi mengenai gempa, tsunami atau aktivitas gunung api yang belum terverifikasi.

Edukasi adalah Bagian dari Mitigasi

Mitigasi bencana tidak dimulai ketika bencana terjadi.

Pengetahuan mengenai karakteristik bumi, potensi bahaya, sistem peringatan dini dan prosedur dikeluarkannya justru harus dipelajari sebelum keadaan darurat.

Badan Geologi pentingnya mengenali kondisi bumi tempat tinggal masyarakat serta membangun kesiapsiagaan sebelum bencana datang.

“Mitigasi bencana tidak dimulai ketika bencana datang, melainkan jauh sebelum itu, dengan mengenali bumi tempat kita tinggal.” — Badan Geologi, Kementerian ESDM.

Pemahaman tersebut menjadi semakin penting karena bencana geologi tidak hanya berkaitan dengan gempa dan gunung api. Indonesia juga menghadapi potensi tsunami, gerakan tanah dan berbagai bahaya geologi lainnya.

Cincin Api: Ancaman Sekaligus Bagian dari Identitas Geologi Indonesia

Di balik risiko bencana, dinamika geologi juga membentuk bentang alam Indonesia.

Deretan gunung api, pegunungan, lembah, tanah vulkanik dan berbagai bentang alam lainnya merupakan bagian dari proses bumi yang berlangsung selama jutaan tahun.

Oleh karena itu, Cincin Api tidak hanya dipahami sebagai “jalur bencana”.

Ia merupakan bagian dari sistem bumi yang membentuk lingkungan tempat masyarakat Indonesia hidup.

Tantangannya adalah bagaimana manusia memahami karakteristik tersebut dan menjadikannya dasar dalam pembangunan, tata ruang, konstruksi, pendidikan serta kesiapan masyarakat.

Pada akhirnya, hidup di negara yang berada di jalur Ring of Fire bukan berarti hidup dalam ketakutan.

Yang dibutuhkan adalah pengetahuan, kesiapsiagaan dan kemampuan beradaptasi.

Sebab gempa bumi tidak dapat dicegah, gunung api tidak dapat dihentikan, dan pergerakan lempeng tidak dapat dikendalikan manusia.

Tetapi risiko dapat dikurangi ketika masyarakat memahami bumi yang menjadi tempat tinggalnya.

Sumber Informasi & Edukasi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Informasi dan edukasi mengenai mekanisme gempa bumi, lempeng tektonik, tsunami serta mitigasi kebencanaan.

Badan Geologi – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Informasi mengenai gunung api Indonesia, kebencanaan geologi dan kesiapsiagaan masyarakat di kawasan Cincin Api.

PVMBG – Badan Geologi

Pemantauan aktivitas gunung api serta informasi kebencanaan geologi melalui sistem pemantauan dan MAGMA Indonesia.

Catatan Redaksi JN¹: Status aktivitas gunung api, informasi gempa, peringatan tsunami dan rekomendasi bantuan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi aktual, masyarakat wajib Merujuk ke kanal resmi lembaga yang berwenang. *(Red)

Desil 1-10 Apa Artinya? Ini Cara Cek dan Mengubah Data di Cek Bansos

Desil 1-10 Apa Artinya? Ini Cara Cek dan Mengubah Data di Cek Bansos

By JN¹ On Agustus 19, 2026

Jakarta | JinNewsOne.com — Istilah desil belakangan ramai diperbincangkan masyarakat, terutama setelah pemerintah membahas kemungkinan membatasi subsidi BBM Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, khususnya desil 9 dan 10.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah menyiapkan mekanisme pembatasan subsidi Pertalite bagi kelompok tersebut. Namun, kebijakan itu belum berlaku dan masih dalam tahap persiapan sistem serta kajian untuk penerapan secara bertahap.

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan desil? Bagaimana cara mengetahui desil seseorang dan apakah data tersebut bisa diubah?

Apa yang Dimaksud dengan Desil?

Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos), desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi.

Variabel tersebut mencakup informasi individu, seperti pekerjaan dan pendidikan; kondisi perumahan, seperti kondisi rumah dan daya listrik; serta kepemilikan aset. Data tersebut menjadi bagian dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam DTSEN terdapat 10 desil. Masing-masing desil menggambarkan sekitar 10 persen keluarga berdasarkan peringkat kesejahteraan.

Dengan demikian, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi.

Desil digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar untuk menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.

Urutan Desil 1 sampai 10

Secara sederhana, urutan desil dapat dipahami berdasarkan posisi kesejahteraan dari yang paling rendah hingga paling tinggi:

Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Desil 2 berada pada kelompok kesejahteraan berikutnya setelah desil 1.

Desil 3 berada di atas desil 2 dalam peringkat kesejahteraan.

Desil 4 berada di atas desil 3.

Desil 5 berada di titik tengah distribusi kesejahteraan.

Desil 6 berada di atas desil 5.

Desil 7 berada di atas desil 6.

Desil 8 berada di atas desil 7.

Desil 9 termasuk kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.

Desil 10 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Perlu dipahami, desil bukan sekadar label “miskin” atau “kaya”, melainkan peringkat kesejahteraan berdasarkan data sosial ekonomi. Posisi tersebut juga dapat berubah ketika kondisi sosial ekonomi keluarga berubah atau data diperbarui.

Desil Mana yang Menjadi Sasaran Bansos?

Menurut laman resmi Cek Bansos Kemensos, desil 1 sampai 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sosial PKH dan Sembako.

Sementara itu, desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemensos juga menggunakan pemetaan desil untuk membantu pemerintah menentukan intervensi sosial secara lebih tepat sasaran. DTSEN sendiri mencakup seluruh kelompok masyarakat dalam desil 1 sampai 10, bukan hanya kelompok miskin.

Artinya, masuk ke suatu desil tidak otomatis berarti seseorang pasti menerima atau tidak menerima suatu bantuan. Setiap program memiliki kriteria dan mekanisme penetapan penerima masing-masing.

Kenapa Desil 9 dan 10 Dikaitkan dengan Pertalite?

Pembahasan mengenai desil kembali menjadi perhatian setelah pemerintah mengkaji kemungkinan membatasi subsidi Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi.

Pada Agustus 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah membahas kemungkinan penerapan pembatasan subsidi Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10.

Namun, masyarakat perlu membedakan antara rencana kebijakan dan kebijakan yang sudah berlaku.

Pemerintah masih menyiapkan sistem dan mekanisme penerapannya. Karena itu, belum tepat jika masyarakat menyimpulkan bahwa pemilik kendaraan yang masuk desil 9 atau 10 saat ini sudah otomatis dilarang membeli Pertalite.

Cara Mengecek Desil Terkini

Masyarakat dapat mengecek data penerima manfaat dan informasi desil melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos

Laman tersebut menggunakan DTSEN sebagai sumber data dan menyediakan pencarian berdasarkan NIK.

Cara Cek Desil Lewat Cek Bansos

1. Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos.

2. Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP.

3. Masukkan kode verifikasi yang tersedia.

4. Klik Cari Data.

5. Periksa hasil pencarian dan informasi kesejahteraan yang ditampilkan.

"Cek Bansos Kemensos" (https://reference-url-citation.invalid/10)

Apakah Data Desil Bisa Berubah?

Bisa.

Kemensos menjelaskan bahwa desil bersifat dinamis. Apabila kondisi sosial ekonomi keluarga berubah atau data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, data dapat diperbarui melalui mekanisme yang disediakan pemerintah.

Pemutakhiran diperlukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Kemensos juga menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah daerah dan mekanisme partisipasi masyarakat.

Cara Mengajukan Perubahan Data Desil melalui HP

Masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dapat menggunakan mekanisme usul dan sanggah melalui aplikasi Cek Bansos.

Secara umum, prosesnya dilakukan dengan:

1. Unduh dan buka aplikasi Cek Bansos.

2. Registrasi atau masuk menggunakan akun yang tersedia.

3. Pilih fitur Usul/Sanggah sesuai kebutuhan.

4. Sampaikan data atau kondisi yang perlu diperbarui.

5. Lengkapi informasi yang diminta.

6. Sertakan bukti pendukung apabila diperlukan.

7. Kirim pengajuan untuk diproses melalui mekanisme verifikasi dan validasi.

Kemensos menjelaskan bahwa jalur partisipasi melalui aplikasi Cek Bansos akan diteruskan ke proses verifikasi dan validasi oleh pihak terkait sebelum masuk dalam proses pemutakhiran DTSEN.

Cara Mengubah Data Desil Secara Offline

Selain melalui aplikasi, masyarakat dapat menyampaikan usulan pemutakhiran melalui jalur pemerintahan setempat.

Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Datang ke kantor desa atau kelurahan.

2. Bawa KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen pendukung yang relevan.

3. Sampaikan bahwa terdapat data sosial ekonomi yang perlu diperbaiki.

4. Pemerintah desa atau kelurahan dapat memproses usulan sesuai mekanisme yang berlaku.

5. Data dapat diteruskan melalui Dinas Sosial.

6. Apabila diperlukan, dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kondisi di lapangan.

Kemensos menyebut jalur formal pemutakhiran dapat melibatkan RT/RW, musyawarah desa/kelurahan, Dinas Sosial kabupaten/kota, hingga proses validasi sesuai mekanisme pemerintah.

Apakah Desil 9 dan 10 Pasti Tidak Mendapat Bansos?

Tidak dapat disimpulkan sesederhana itu.

Desil merupakan salah satu dasar pemetaan kesejahteraan dalam DTSEN. Sementara penetapan penerima program bantuan tetap mengikuti kriteria dan ketentuan masing-masing program.

Yang ditegaskan dalam laman Cek Bansos adalah desil 1–4 dapat diusulkan untuk PKH dan Sembako, sedangkan desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK.

Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak menggunakan desil semata-mata untuk menyimpulkan seluruh hak atas bantuan sosial.

Kesimpulan

Desil adalah peringkat kesejahteraan keluarga dalam DTSEN yang terbagi menjadi 10 kelompok. Desil 1 berada pada 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 berada pada 10 persen tertinggi.

Data tersebut digunakan pemerintah untuk membantu menentukan sasaran program sosial. Desil 1 sampai 4 dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako, sedangkan desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK sesuai ketentuan program.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status desilnya, pengecekan dapat dilakukan melalui Cek Bansos Kemensos menggunakan NIK.

Jika data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga dapat mengajukan pemutakhiran melalui jalur aplikasi maupun pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial.

Sementara itu, terkait isu pembatasan subsidi Pertalite bagi desil 9 dan 10, kebijakan tersebut masih dalam tahap persiapan dan kajian, sehingga masyarakat perlu menunggu ketentuan resmi pemerintah sebelum mengambil kesimpulan mengenai penerapannya. *(Red)

(Sumber: Kemensos RI)

Resepsi Kenegaraan HUT ke-81 RI di Blitar, Pemkab Galang Dana untuk Korban Gempa NTT

Resepsi Kenegaraan HUT ke-81 RI di Blitar, Pemkab Galang Dana untuk Korban Gempa NTT

By JN¹ On Agustus 18, 2026

Pidato sambutan Bupati Rijanto dalam acara Resepsi Kenegaraan pada Senin, 17/8.

BLITAR, JAWA TIMUR — JinNewsOne.com | Senin, 17 Agustus 2026 — Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Blitar ditutup dengan Resepsi Kenegaraan yang digelar di Pendopo Sasana Adhi Praja, Kanigoro, Senin (17/8) malam.

Resepsi kenegaraan yang dimulai sekitar pukul 19.00 WIB Senin malam, menjadi puncak rangkaian acara peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan yang berlangsung sejak pagi, mulai dari Upacara Detik-detik Proklamasi dan pengibaran Bendera Merah Putih hingga upacara penurunan bendera pada sore hari.

Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta sejumlah unsur pemerintahan dan masyarakat.

Namun, resepsi kenegaraan tahun ini tidak hanya menjadi momentum silaturahmi dan ungkapan syukur atas kemerdekaan. Kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah juga menjadi bagian penting dalam acara tersebut.

Doa untuk Korban Gempa NTT

Dalam suasana peringatan kemerdekaan, para tamu undangan diajak mengungkapkan rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan Indonesia.

Doa bersama juga dipanjatkan untuk keselamatan masyarakat serta pemulihan warga yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT pada 15 Agustus 2026. Hingga Senin sore, BNPB mencatat 68 korban jiwa telah teridentifikasi akibat bencana tersebut.

Momentum peringatan kemerdekaan kemudian menjadi ruang untuk memperkuat semangat solidaritas dan gotong royong di tengah masyarakat.

Penggalangan Dana Spontan

Kepedulian tersebut diwujudkan Pemkab Blitar melalui penggalangan dana secara spontan dalam acara Resepsi Kenegaraan.

Penggalangan dana dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi dampak bencana.

Langkah tersebut sekaligus memberikan makna bahwa peringatan kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama warga bangsa yang sedang mengalami kesulitan.

Sikap solidaritas terhadap korban gempa NTT juga menjadi perhatian di sejumlah daerah lain pada momentum peringatan HUT ke-81 RI.

Silaturahmi dan Apresiasi Paskibraka

Selain doa dan penggalangan dana, Resepsi Kenegaraan Pemkab Blitar menjadi momentum silaturahmi antara jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, kepala perangkat daerah, serta elemen masyarakat.

Agenda juga diisi dengan ramah tamah dan makan malam bersama sebagai bagian dari rangkaian kegiatan resmi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Blitar.

Para anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Blitar yang telah menjalankan tugas dalam rangkaian upacara kemerdekaan juga mendapatkan apresiasi atas dedikasi dan keberhasilan mereka menjalankan tugas.

Keberadaan Paskibraka menjadi bagian penting dalam setiap rangkaian upacara kemerdekaan karena mereka tidak hanya menjalankan tugas protokoler, tetapi juga merepresentasikan semangat generasi muda dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.

Meneguhkan Semangat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Tema tersebut secara resmi ditetapkan pemerintah sebagai tema besar peringatan kemerdekaan tahun 2026.

Di tingkat daerah, semangat tersebut menjadi pengingat pentingnya membangun Kabupaten Blitar melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, serta masyarakat.

Rangkaian peringatan kemerdekaan di Kabupaten Blitar pun tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mengenang perjuangan para pahlawan, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial.

Dari Pendopo Sasana Adhi Praja, semangat kemerdekaan malam itu ditutup dengan pesan sederhana namun penting: kemerdekaan juga berarti hadir dan peduli ketika sesama anak bangsa sedang menghadapi musibah. *(Red)

Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Blitar, Rijanto: Zero Mistake

Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI di Blitar, Rijanto: Zero Mistake

By JN¹ On Agustus 17, 2026

Blitar, Jawa Timur — JinNewsOne.com | Minggu, 17 Agustus 2026 — Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Kanigoro, Minggu (17/8/2026) sore. Rangkaian upacara berlangsung khidmat, tertib, dan lancar.

Upacara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blitar, instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, partai politik, media, serta berbagai elemen masyarakat.

Bupati Blitar H. Rijanto bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan tersebut, Rijanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Blitar.

Menurut Rijanto, pelaksanaan upacara penurunan bendera berjalan lancar dan tertib tanpa adanya kesalahan. Ia secara khusus mengapresiasi kesiapan para petugas, peserta upacara, serta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).9

"Terima kasih kepada seluruh petugas, dan peserta upacara penurunan bendera Pusaka yang telah hadir, kepada Paskibraka, kepada semuanya, upacara terlaksana dengan sangat baik dan zero mistake," ucapnya.

Lebih lanjut, Rijanto menekankan bahwa momentum peringatan kemerdekaan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Menurut dia, peringatan tersebut penting untuk terus mengenang jasa para pahlawan sekaligus meneruskan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan.

Ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata, menjaga persatuan, serta menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas.

Semangat tersebut, lanjut Rijanto, menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang Berdaya dan Berjaya, sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur.

Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Blitar pun menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan para pahlawan perlu diteruskan melalui kerja, persatuan, dan pengabdian bagi masyarakat. *(Red)

Upacara Detik-Detik Proklamasi HUT ke-81 RI di Blitar, Bupati Rijanto Dorong Kabupaten Blitar untuk Terus Berbenah

Upacara Detik-Detik Proklamasi HUT ke-81 RI di Blitar, Bupati Rijanto Dorong Kabupaten Blitar untuk Terus Berbenah

By JN¹ On Agustus 17, 2026

Upacara HUT RI ke-81 di Cikeusik Berlangsung Khidmat

Upacara HUT RI ke-81 di Cikeusik Berlangsung Khidmat

By JN¹ On Agustus 17, 2026

Upacara pengibaran Bendera Merah Putih memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Alun-alun Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Senin (17/8/2026).

Pandeglang, Banten | JinNewsOne.com — Upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat di Alun-alun Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (17/8/2026).

Upacara tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan masyarakat.

Sejumlah tamu undangan turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Yanto, S.H., M.H. dari Fraksi NasDem dan Maman Suherman, S.H. dari Fraksi PDI Perjuangan. Hadir pula unsur Muspika Kecamatan Cikeusik, jajaran instansi terkait, pelajar, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kecamatan Cikeusik.

Pengibaran Sang Merah Putih dilakukan oleh Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang berasal dari SMA Cikeusik. Prosesi berlangsung dengan penuh khidmat dan menjadi salah satu momen utama dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di tingkat Kecamatan Cikeusik.

Bertindak sebagai komandan upacara yakni Sertu M. Alif Afkar dari Korps Marinir.

Sementara itu, pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh Danramil Cikeusik. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Iptu Sugiono dari Polsek Cikeusik, sedangkan teks Proklamasi Kemerdekaan dibacakan oleh Yanto, S.H., M.H., anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi NasDem.

Bertindak sebagai pembina upacara adalah H. Wahyu Awaludin, S.E., M.AB., Camat Cikeusik.

Dalam amanatnya, Camat Cikeusik juga membacakan pesan dari Bupati Pandeglang. Pesan tersebut menekankan pentingnya masyarakat mensyukuri kemerdekaan dan kenyamanan yang telah dirasakan sekaligus bersama-sama meningkatkan pembangunan Kabupaten Pandeglang.

Salah satu perhatian yang disampaikan adalah pentingnya memajukan generasi penerus bangsa, termasuk memastikan anak-anak tidak putus sekolah.

“Kemerdekaan ini merupakan bagian kita untuk meningkatkan perekonomian dan infrastruktur. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselenggarakan,” demikian salah satu poin amanat yang disampaikan dalam upacara tersebut.

Selain pendidikan, peningkatan kualitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi perhatian. Program tersebut dinilai penting dalam mendukung terciptanya generasi bangsa yang sehat dan bergizi.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus memberikan perhatian terhadap berbagai sektor, termasuk bidang pertanian dan pembangunan lainnya.

Pemerintah daerah turut menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kritik dan masukan dari masyarakat yang bersifat membangun. Kritik tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

Semangat gotong royong dan kebersamaan juga ditekankan sebagai modal penting dalam mewujudkan Kabupaten Pandeglang yang semakin maju.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Cikeusik diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat tekad seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah, meningkatkan kesejahteraan, serta mempersiapkan generasi penerus bangsa.

Upacara pengibaran Bendera Merah Putih kemudian ditutup dengan pembacaan doa. Setelah seluruh rangkaian selesai, pemimpin upacara membubarkan peserta upacara dengan tertib. *(Adi/Red)

Warga Cibodas Semarakkan HUT RI ke-81 dengan Lomba Hias Tumpeng Merah Putih

Warga Cibodas Semarakkan HUT RI ke-81 dengan Lomba Hias Tumpeng Merah Putih

By JN¹ On Agustus 17, 2026

Warga Cibodas, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, mengikuti lomba hias tumpeng dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81. (17/8/26). 

Pandeglang, Banten | JinNewsOne.com — Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa meriah di Desa Cibodas, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian warga yakni lomba menghias tumpeng yang digelar sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026).

Sejak pagi, warga dari masing-masing RT di Desa Cibodas mulai mempersiapkan tumpeng dengan berbagai kreasi. Setiap peserta menampilkan tumpeng yang dihias secara unik dan menarik menggunakan aneka lauk, sayuran, serta dekorasi bernuansa merah putih.

Suasana perlombaan semakin semarak dengan antusiasme warga yang mengenakan kostum unik bertemakan daerah hingga suasana zaman penjajahan. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat.

Salah seorang peserta, Neneng, mengaku antusias mengikuti lomba hias tumpeng tersebut. Ia bahkan mengaku telah melakukan persiapan sejak dini hari agar dapat menghasilkan tumpeng yang unik dan menarik.

“Seru banget, apalagi tema kali ini mengusung swasembada pangan. Semoga tahun-tahun yang akan datang bisa lebih meriah lagi,” kata Neneng.

Diikuti 11 Peserta dari Masing-Masing RT

Sekretaris Desa Cibodas, Wahyu Mulyana, mengatakan lomba hias tumpeng diharapkan dapat terus menjadi bagian dari tradisi masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, dan semangat gotong royong.

“Alhamdulillah pada momentum HUT RI ke-81 ini, tidak hanya mengadakan carnaval, melainkan masyarakat membuat nasi tumpeng merah putih yang diikuti 11 peserta dari masing-masing RT,” jelas Wahyu.

Ia menambahkan, tumpeng merah putih yang dibuat masyarakat bukan sekadar bagian dari perayaan tahunan. Hidangan tersebut juga menjadi simbol harapan masyarakat agar Indonesia semakin maju, termasuk dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.

“Ini tentu bukan hanya sebagai seremonial saja, melainkan harapan masyarakat agar Indonesia semakin maju, termasuk di swasembada pangan,” tutupnya. *(Red)

Rekapitulasi Gempa NTT 15 Agustus 2026: M7,7 Guncang Flores, Tsunami Terdeteksi di NTB

Rekapitulasi Gempa NTT 15 Agustus 2026: M7,7 Guncang Flores, Tsunami Terdeteksi di NTB

By JN¹ On Agustus 16, 2026

(NTT | JinNewsOne.com | Minggu, 16 Agustus 2026 — Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026) pagi. Gempa dangkal tersebut terjadi pada pukul 05.58 WITA atau 04.58 WIB dengan kedalaman sekitar 15 kilometer.

Gempa berpusat di laut dan sempat memicu potensi tsunami sehingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan serangkaian Peringatan Dini Tsunami (PDT) berdasarkan hasil pemantauan dan pemutakhiran parameter gempa serta observasi muka air laut. Laporan awal menyebut guncangan juga dirasakan di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tsunami Terdeteksi di Sejumlah Wilayah NTB

Pemantauan muka air laut kemudian menunjukkan adanya kenaikan muka air laut yang teramati di sejumlah wilayah.

Di NTB, tsunami tercatat antara lain di Dompu dengan ketinggian 0,17 meter serta Sape, Kabupaten Bima, sebesar 0,56 meter.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa ancaman tsunami setelah gempa besar di wilayah laut bukan sekadar potensi berdasarkan pemodelan, tetapi dapat dikonfirmasi melalui hasil observasi muka air laut.

Peringatan dini tsunami yang dikeluarkan BMKG menjadi bagian penting dari sistem peringatan untuk memberikan waktu kepada masyarakat di kawasan pesisir agar segera mengambil tindakan penyelamatan.

Kesiapsiagaan Dimulai Sebelum Gempa Terjadi

Peristiwa gempa Flores kembali mengingatkan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak cukup dilakukan setelah gempa terjadi.

Masyarakat, khususnya yang tinggal atau beraktivitas di kawasan pesisir, perlu memahami langkah evakuasi mandiri dan mengenali jalur menuju tempat yang lebih aman sebelum bencana terjadi.

Jika merasakan guncangan gempa yang kuat dan/atau berlangsung lama, masyarakat pesisir diimbau segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi atau lokasi evakuasi yang telah ditentukan.

Jangan menunggu informasi datang terlebih dahulu apabila tanda-tanda alam mengharuskan evakuasi.

Prinsip tersebut menjadi penting karena tsunami dapat datang dalam waktu relatif singkat setelah gempa kuat yang terjadi di laut. Evakuasi mandiri dapat menjadi langkah pertama untuk menyelamatkan diri sebelum informasi lanjutan diterima.

STOP HOAX, Pastikan Informasi Berasal dari Sumber Resmi

Situasi bencana juga sering diikuti beredarnya informasi yang tidak benar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan.

Informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan kepanikan, mengganggu proses evakuasi, bahkan membahayakan keselamatan masyarakat.

Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi mengenai gempa dan tsunami sebelum memastikan sumbernya.

Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan masyarakat antara lain:

- Percaya dan ikuti informasi resmi BMKG.

- Kenali potensi bahaya di sekitar tempat tinggal dan aktivitas.

- Pahami jalur serta lokasi evakuasi.

- Siapkan tas siaga bencana.

- Lakukan evakuasi mandiri ketika diperlukan.

- Jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Gempa bumi hingga kini tidak dapat diprediksi secara tepat kapan dan di mana akan terjadi. Namun, risiko dan dampaknya dapat dikurangi melalui pengetahuan, kesiapsiagaan, serta respons yang tepat ketika bencana terjadi.

Peristiwa M7,7 di Flores menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus dibangun sebelum bencana datang.

Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu Pantau Terus InfoBMKG sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi mengenai gempa bumi dan tsunami. *(Red)

(Sumber: BMKG, BNPB, dan laporan pemantauan gempa/tsunami).

Prajurit Elite Marinir Jadi Komandan Upacara HUT RI ke-81 di Cikeusik, Saat Amankan Pulau Terluar

Prajurit Elite Marinir Jadi Komandan Upacara HUT RI ke-81 di Cikeusik, Saat Amankan Pulau Terluar

By JN¹ On Agustus 16, 2026

Pandeglang, Banten | JinNewsOne.com — Ada yang berbeda dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Seorang prajurit Marinir yang tengah menjalankan tugas pengamanan pulau terluar di wilayah Banten Selatan dipercaya menjadi Komandan Upacara.

Prajurit tersebut adalah Sertu Marinir M. Alif Afkar, anggota Yonkav 3 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Prajurit kelahiran Banjarmasin, 5 Juli 1999 itu saat ini bertugas mengamankan Pulau Deli, Kabupaten Pandeglang, yang merupakan salah satu pulau terluar di wilayah tersebut.

Penunjukan Sertu Marinir M. Alif Afkar sebagai Komandan Upacara HUT RI ke-81 tingkat Kecamatan Cikeusik menjadi perhatian tersendiri. Kehadiran prajurit Marinir dalam posisi tersebut menghadirkan suasana berbeda sekaligus menunjukkan kedekatan TNI dengan masyarakat dalam momentum peringatan kemerdekaan.

Ketua PHBN HUT RI ke-81 tingkat Kecamatan Cikeusik sekaligus Ketua Penyelenggara Pesta Rakyat Cikeusik, Sertu Eri Piatna, mengatakan penunjukan prajurit Marinir sebagai Komandan Upacara merupakan yang pertama kali dilakukan dalam pelaksanaan HUT RI tingkat Kecamatan Cikeusik.

Menurut Eri, penunjukan tersebut tidak terlepas dari kontribusi prajurit Marinir yang selama ini menjalankan tugas pengamanan pulau terluar sekaligus terlibat dalam berbagai kegiatan sosial bersama masyarakat di wilayah Banten Selatan.

“Penunjukan Komandan Upacara dari satuan Marinir Angkatan Laut ini merupakan yang pertama kalinya. Selain sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian para prajurit Marinir, kami juga ingin menghadirkan suasana baru dalam pelaksanaan HUT RI di Kecamatan Cikeusik,” ujar Sertu Eri Piatna.

Ia menambahkan, gagasan tersebut juga berangkat dari keinginan masyarakat yang disampaikan kepada PHBN agar pelaksanaan upacara tahun ini memiliki nuansa berbeda, namun tetap mengedepankan semangat nasionalisme dan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan.

Sementara itu, Sertu Marinir M. Alif Afkar mengaku siap menjalankan amanah yang diberikan kepadanya sebagai Komandan Upacara.

“Bagi kami prajurit, siap melaksanakan tugas di mana pun berada. Menjadi Komandan Upacara dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan suatu kehormatan sekaligus bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara,” ungkapnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, persiapan pelaksanaan upacara dilakukan secara serius. Pada 16 Agustus 2026, Sertu Marinir M. Alif Afkar bersama jajaran petugas upacara mengikuti gladi kotor dan gladi bersih di lapangan Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang.

Pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari persiapan menjelang upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Cikeusik. *(Red)

Program Sekolah Rakyat Mulai Berjalan, MPLS Jadi Langkah Awal Pembentukan Karakter Siswa

Program Sekolah Rakyat Mulai Berjalan, MPLS Jadi Langkah Awal Pembentukan Karakter Siswa

By JN¹ On Agustus 16, 2026

 

Blitar, Jawa Timur | JinNewsOne.com — Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar mulai memasuki tahapan awal pembentukan karakter dan adaptasi siswa melalui Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Sabtu (15/8/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Kali Kuning, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, tersebut menjadi bagian penting dari dimulainya proses pendidikan di sekolah berbasis asrama itu.

Sekitar 750 peserta yang terdiri atas siswa baru, wali murid, tenaga pendidik, dan tamu undangan mengikuti pembukaan MPLS.

Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar, Johan Argono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses persiapan hingga pembangunan sekolah tersebut dapat terealisasi dan mulai beroperasi.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas hadirnya Program Sekolah Rakyat yang dinilai memberikan peluang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan dengan fasilitas yang memadai.

Menurut Johan, keberadaan Sekolah Rakyat bukan hanya memberikan kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi juga menjadi ruang bagi siswa untuk membangun karakter, kemandirian, serta kesiapan menghadapi kehidupan di masa mendatang.

Pendidikan dan Penguatan Karakter

Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat memberikan manfaat penting bagi keluarga kurang mampu, khususnya dalam membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Blitar, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas terealisasinya Sekolah Rakyat di Kota Blitar,” ujarnya.

Syauqul menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam mempersiapkan masa depan generasi muda.

Karena itu, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk anak-anak yang memiliki karakter kuat, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Konsep tersebut menjadi semakin penting karena para siswa akan menjalani pendidikan dalam lingkungan berasrama dengan pola kehidupan yang lebih terstruktur.

MPLS Jadi Tahap Adaptasi Siswa

Komandan Kodim 0808/Blitar Letkol Inf Virlani Arudyawan, S.H., M.M., M.H.I., menilai MPLS memiliki posisi strategis dalam membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan baru.

Menurutnya, siswa tidak hanya diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, tetapi juga mulai diarahkan untuk memahami pola kehidupan di asrama yang menuntut kedisiplinan dan kemandirian.

“MPLS ini sangat krusial untuk membantu para siswa baru beradaptasi dengan sistem pendidikan berasrama. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, kegiatan ini juga membekali siswa dengan keterampilan hidup sehari-hari atau life skills,” jelas Virlani.

Ia menambahkan, pembentukan kebiasaan dan karakter sejak awal menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat.

Melalui sistem boarding school, siswa akan menjalani aktivitas belajar sekaligus kehidupan sehari-hari dalam lingkungan yang terarah. Kondisi tersebut diharapkan dapat membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan siswa dalam mengelola kehidupan secara mandiri.

Virlani juga mengapresiasi sinergi Pemerintah Kota Blitar dengan Kementerian Sosial dalam mempersiapkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kota Blitar.

Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi salah satu faktor penting agar program yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu tersebut dapat berjalan secara optimal.

Diharapkan Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Lebih dari sekadar menyediakan ruang belajar, Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kehidupan para siswa dan keluarganya.

Akses terhadap pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kapasitas, memperoleh masa depan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan tersebut diharapkan menjadi salah satu jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.

Pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar berlangsung tertib dan lancar.

Para siswa kini mulai memasuki babak baru dalam perjalanan pendidikannya. Di lingkungan belajar dan asrama yang baru, mereka diharapkan tidak hanya tumbuh secara akademik, tetapi juga berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi masa depan. *(Red)

Grand Final Sepak Bola Cikiruh Wetan vs Umbulan Meriahkan HUT RI ke-81 di Cikeusik

Grand Final Sepak Bola Cikiruh Wetan vs Umbulan Meriahkan HUT RI ke-81 di Cikeusik

By JN¹ On Agustus 16, 2026

Pandeglang, Banten — Grand Final turnamen sepak bola antara Desa Cikiruh Wetan dan Desa Umbulan digelar di Alun-Alun Lapangan Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Pertandingan tersebut menjadi ajang perebutan gelar terbaik tingkat Kecamatan Cikeusik sekaligus momentum untuk mempererat kekompakan dan kebersamaan masyarakat dalam menyemarakkan peringatan HUT RI ke-81.

Kegiatan Grand Final tersebut dihadiri Forkopimcam Kecamatan Cikeusik beserta sejumlah instansi terkait serta jajaran kepala desa se-Kecamatan Cikeusik.

Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat kebersamaan untuk menyukseskan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.

Sebelum pertandingan Grand Final dimulai, Ketua PHBN Eri Piatna memberikan sambutan kepada kedua tim yang akan berlaga di lapangan Kecamatan Cikeusik. Ia mengingatkan para pemain agar menjaga kekompakan, keamanan, ketertiban, serta kondusivitas selama pertandingan.

“Dengan memohon, jaga kekompakan, jaga kondusivitas kita dalam pertandingan kali ini karena kita masih saudara. Sekali lagi jaga keamanan, ketertiban kita semua, jangan sampai ada keributan,” ujar Eri Piatna, Sabtu (15/8/2026).

Menurutnya, pertandingan sepak bola dalam rangka peringatan HUT RI tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dan kebersamaan antarmasyarakat desa di Kecamatan Cikeusik.

Di tempat yang sama, Kapolsek Cikeusik IPTU Dewi Hartanto, S.I.P., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia juga mengingatkan kedua tim dan seluruh penonton agar bersama-sama menjaga keamanan selama pertandingan berlangsung.

“Saya perlu sampaikan bahwa kali ini yang bertanding jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai ada keributan. Saya berharap jaga keamanan masing-masing,” ujar Dewi Hartanto.

Kapolsek Cikeusik menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan adanya tindakan main hakim sendiri di tengah pertandingan. Ia meminta para penonton untuk tetap tertib dan menyerahkan seluruh keputusan pertandingan kepada wasit yang memimpin jalannya permainan.

“Dan apabila ada penonton yang masuk dengan cara main hakim sendiri, maka saya akan proses secara hukum,” tegasnya.

“Untuk pertandingan sepak bola kali ini kita serahkan kepada wasit yang memandu permainan ini,” pungkas Dewi Hartanto.

Grand Final antara Desa Cikiruh Wetan dan Desa Umbulan tersebut menjadi salah satu momentum perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Cikeusik. Selain mempertandingkan kemampuan kedua kesebelasan, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat nilai sportivitas, keamanan, ketertiban, serta persaudaraan di tengah masyarakat. *(Ari/Red)

BMKG Catat 235 Gempa Susulan Pascagempa M 7,7 di NTT, 38 Orang Meninggal

BMKG Catat 235 Gempa Susulan Pascagempa M 7,7 di NTT, 38 Orang Meninggal

By JN¹ On Agustus 15, 2026

Gempa M 7,7 di NTT yang diikuti 235 gempa susulan dan menewaskan 38 orang. (15/8/2026|Infografis: Rc)

Jakarta — JinNewsOne.com | Sabtu, 15 Agustus 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 235 aktivitas gempa bumi susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, berdasarkan pemantauan hingga pukul 14.00 WIB, gempa susulan memiliki magnitudo antara 2,5 hingga 6,8. Aktivitas tersebut terutama terjadi di bagian utara Pulau Flores.

“Terhitung jam 14.00 WIB, terdapat 235 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,8 magnitudo. Utamanya berada di bagian utara dari Pulau Flores,” kata Faisal dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB, Sabtu (15/8/2026).

Menurut Faisal, aktivitas gempa susulan pada umumnya akan mengalami peluruhan secara bertahap. Proses tersebut dapat berlangsung selama sekitar dua hingga tiga pekan.

Namun, berdasarkan pemantauan BMKG, aktivitas gempa susulan pascagempa NTT hingga Sabtu siang belum menunjukkan pola peluruhan.

“Dari jam ke jam kita perhatikan, kita amati, hingga saat ini belum mengalami peluruhan,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan, pola peluruhan aktivitas gempa susulan umumnya membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga minggu. Karena itu, masyarakat di wilayah terdampak masih perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan.

38 Orang Meninggal Dunia

Sementara itu, BNPB mencatat 38 orang meninggal dunia akibat gempa M 7,7 yang mengguncang NTT.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, hingga pukul 15.00 WIB, terdapat dua orang mengalami luka berat dan 11 orang mengalami luka ringan.

“Korban jiwa sampai dengan pukul 15.00 sore ini, terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia,” kata Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB, Sabtu (15/8/2026).

Selain korban meninggal dan luka-luka, sekitar 2.000 orang mengungsi secara mandiri.

Data korban tersebut masih dapat berubah seiring proses pencarian, evakuasi, dan pendataan di sejumlah wilayah terdampak. Laporan terbaru juga menyebut proses pencarian masih berlangsung di lokasi yang mengalami kerusakan berat.

Pemerintah Kirim 50 Ribu Paket Sembako

Pemerintah menyiapkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa.

Suharyanto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara akan mengirimkan 50 ribu paket sembako ke wilayah terdampak dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Dari Bapak Presiden lewat Kementerian Sekretariat Negara juga sudah akan mengirimkan di 1-2 hari ini 50.000 paket sembako,” kata Suharyanto.

Bantuan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan logistik awal masyarakat yang terdampak bencana.

BNPB bersama Kementerian Sosial juga menyiapkan berbagai kebutuhan dasar lainnya, termasuk makanan, minuman, air bersih, tenda, tempat berlindung, genset, serta kebutuhan darurat lainnya.

“Logistik awal bagi masyarakat terdampak, logistik dasar, makan, minum, air bersih, tenda, tempat berlindung, genset, dan lain sebagainya,” ujar Suharyanto.

Logistik dari Wilayah Sekitar Digeser

Untuk mempercepat distribusi bantuan, pemerintah juga akan menggeser stok logistik dari kabupaten sekitar yang mengalami dampak ringan atau tidak terdampak gempa.

Salah satu sumber logistik berada di Flores Timur. BNPB dan Kementerian Sosial masih memiliki persediaan bantuan di gudang logistik daerah tersebut.

Persediaan itu sebelumnya disiapkan untuk penanganan dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

“Ini pun untuk sementara kita akan geser ke daerah terdampak bencana gempa bumi ini,” kata Suharyanto.

Gempa M 7,7 tersebut berpusat di laut sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman sekitar 15 kilometer. Guncangan berdampak di sejumlah wilayah Flores dan dirasakan hingga wilayah lain di Indonesia bagian timur.

Hingga Sabtu sore, penanganan darurat, pencarian korban, pendataan kerusakan, serta distribusi bantuan masih terus dilakukan oleh pemerintah dan unsur terkait. *(Red)

(Sumber: BMKG)

Pangdam Siliwangi Resmikan Jembatan Armco di Pandeglang

Pangdam Siliwangi Resmikan Jembatan Armco di Pandeglang

By JN¹ On Agustus 15, 2026

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih bersama jajaran dan perwakilan masyarakat saat meresmikan Jembatan Armco di Kampung Talun, Desa Jiput, Kabupaten Pandeglang. (Foto dok. Penrem 064/MY)

Pandeglang, Banten — JinNewsOne.com | Sabtu, 15 Agustus 2026.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., M.M., meresmikan Jembatan Armco di Kampung Talun, Desa Jiput, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Kamis (13/8/2026).

Peresmian tersebut dilakukan setelah Pangdam III/Siliwangi bersama Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Soeprapto, S.Sos., M.M., serta jajaran pemerintah daerah mengikuti video conference (vicon) peresmian jembatan dan sumber air bersih bersama Presiden RI Prabowo Subianto (13/08/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo meresmikan secara serentak 3.395 jembatan yang dibangun TNI dan Polri serta 3.000 sumber air bersih yang dibangun TNI Angkatan Darat.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan akses infrastruktur sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan.

Dalam sambutannya, Presiden menegaskan pentingnya kehadiran negara bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah terpencil dan jauh dari pusat aktivitas.

“Negara harus hadir untuk seluruh rakyat, termasuk rakyat yang paling terpencil dan paling jauh dari pusat-pusat kehidupan,” kata Presiden.

Dukung Mobilitas Warga

Jembatan Armco di Kampung Talun telah selesai dibangun sebagai salah satu bentuk pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah Pandeglang.

Pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut berada di bawah tanggung jawab Dandim 0601/Pandeglang Letkol Inf Afri Swandi Ritonga, S.I.P.

Keberadaan jembatan diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat setempat. Akses tersebut juga diharapkan memberikan kemudahan bagi warga dalam menjalankan berbagai kegiatan sehari-hari.

Selain pemanfaatan, masyarakat diharapkan turut menjaga kondisi jembatan agar dapat digunakan secara berkelanjutan.

Peresmian Jembatan Armco di Kampung Talun menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, khususnya dalam memperkuat akses dan mobilitas warga di wilayah pedesaan.

*(Red/Sumber: Penrem 064/MY)