Indonesia di Jalur Ring of Fire: Mengapa Gempa dan Gunung Api Begitu Dekat dengan Kehidupan Kita?
On Agustus 20, 2026
![]() |
| Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik dengan aktivitas tektonik dan vulkanik yang tinggi. 20/08 (Foto dok. JNO) |
![]() |
| Indonesia berada di kawasan Cincin Api Pasifik dengan aktivitas tektonik dan vulkanik yang tinggi. 20/08 (Foto dok. JNO) |
Jakarta | JinNewsOne.com — Istilah desil belakangan ramai diperbincangkan masyarakat, terutama setelah pemerintah membahas kemungkinan membatasi subsidi BBM Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, khususnya desil 9 dan 10.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah menyiapkan mekanisme pembatasan subsidi Pertalite bagi kelompok tersebut. Namun, kebijakan itu belum berlaku dan masih dalam tahap persiapan sistem serta kajian untuk penerapan secara bertahap.
Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan desil? Bagaimana cara mengetahui desil seseorang dan apakah data tersebut bisa diubah?
Apa yang Dimaksud dengan Desil?
Berdasarkan laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos), desil merupakan kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi.
Variabel tersebut mencakup informasi individu, seperti pekerjaan dan pendidikan; kondisi perumahan, seperti kondisi rumah dan daya listrik; serta kepemilikan aset. Data tersebut menjadi bagian dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam DTSEN terdapat 10 desil. Masing-masing desil menggambarkan sekitar 10 persen keluarga berdasarkan peringkat kesejahteraan.
Dengan demikian, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen tertinggi.
Desil digunakan pemerintah sebagai salah satu dasar untuk menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.
Urutan Desil 1 sampai 10
Secara sederhana, urutan desil dapat dipahami berdasarkan posisi kesejahteraan dari yang paling rendah hingga paling tinggi:
Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Desil 2 berada pada kelompok kesejahteraan berikutnya setelah desil 1.
Desil 3 berada di atas desil 2 dalam peringkat kesejahteraan.
Desil 4 berada di atas desil 3.
Desil 5 berada di titik tengah distribusi kesejahteraan.
Desil 6 berada di atas desil 5.
Desil 7 berada di atas desil 6.
Desil 8 berada di atas desil 7.
Desil 9 termasuk kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.
Desil 10 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Perlu dipahami, desil bukan sekadar label “miskin” atau “kaya”, melainkan peringkat kesejahteraan berdasarkan data sosial ekonomi. Posisi tersebut juga dapat berubah ketika kondisi sosial ekonomi keluarga berubah atau data diperbarui.
Desil Mana yang Menjadi Sasaran Bansos?
Menurut laman resmi Cek Bansos Kemensos, desil 1 sampai 4 atau 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sosial PKH dan Sembako.
Sementara itu, desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK sesuai ketentuan yang berlaku.
Kemensos juga menggunakan pemetaan desil untuk membantu pemerintah menentukan intervensi sosial secara lebih tepat sasaran. DTSEN sendiri mencakup seluruh kelompok masyarakat dalam desil 1 sampai 10, bukan hanya kelompok miskin.
Artinya, masuk ke suatu desil tidak otomatis berarti seseorang pasti menerima atau tidak menerima suatu bantuan. Setiap program memiliki kriteria dan mekanisme penetapan penerima masing-masing.
Kenapa Desil 9 dan 10 Dikaitkan dengan Pertalite?
Pembahasan mengenai desil kembali menjadi perhatian setelah pemerintah mengkaji kemungkinan membatasi subsidi Pertalite bagi kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi.
Pada Agustus 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah membahas kemungkinan penerapan pembatasan subsidi Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10.
Namun, masyarakat perlu membedakan antara rencana kebijakan dan kebijakan yang sudah berlaku.
Pemerintah masih menyiapkan sistem dan mekanisme penerapannya. Karena itu, belum tepat jika masyarakat menyimpulkan bahwa pemilik kendaraan yang masuk desil 9 atau 10 saat ini sudah otomatis dilarang membeli Pertalite.
Cara Mengecek Desil Terkini
Masyarakat dapat mengecek data penerima manfaat dan informasi desil melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos
Laman tersebut menggunakan DTSEN sebagai sumber data dan menyediakan pencarian berdasarkan NIK.
Cara Cek Desil Lewat Cek Bansos
1. Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos.
2. Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP.
3. Masukkan kode verifikasi yang tersedia.
4. Klik Cari Data.
5. Periksa hasil pencarian dan informasi kesejahteraan yang ditampilkan.
"Cek Bansos Kemensos" (https://reference-url-citation.invalid/10)
Apakah Data Desil Bisa Berubah?
Bisa.
Kemensos menjelaskan bahwa desil bersifat dinamis. Apabila kondisi sosial ekonomi keluarga berubah atau data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, data dapat diperbarui melalui mekanisme yang disediakan pemerintah.
Pemutakhiran diperlukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Kemensos juga menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah daerah dan mekanisme partisipasi masyarakat.
Cara Mengajukan Perubahan Data Desil melalui HP
Masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dapat menggunakan mekanisme usul dan sanggah melalui aplikasi Cek Bansos.
Secara umum, prosesnya dilakukan dengan:
1. Unduh dan buka aplikasi Cek Bansos.
2. Registrasi atau masuk menggunakan akun yang tersedia.
3. Pilih fitur Usul/Sanggah sesuai kebutuhan.
4. Sampaikan data atau kondisi yang perlu diperbarui.
5. Lengkapi informasi yang diminta.
6. Sertakan bukti pendukung apabila diperlukan.
7. Kirim pengajuan untuk diproses melalui mekanisme verifikasi dan validasi.
Kemensos menjelaskan bahwa jalur partisipasi melalui aplikasi Cek Bansos akan diteruskan ke proses verifikasi dan validasi oleh pihak terkait sebelum masuk dalam proses pemutakhiran DTSEN.
Cara Mengubah Data Desil Secara Offline
Selain melalui aplikasi, masyarakat dapat menyampaikan usulan pemutakhiran melalui jalur pemerintahan setempat.
Langkah yang dapat dilakukan antara lain:
1. Datang ke kantor desa atau kelurahan.
2. Bawa KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen pendukung yang relevan.
3. Sampaikan bahwa terdapat data sosial ekonomi yang perlu diperbaiki.
4. Pemerintah desa atau kelurahan dapat memproses usulan sesuai mekanisme yang berlaku.
5. Data dapat diteruskan melalui Dinas Sosial.
6. Apabila diperlukan, dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kondisi di lapangan.
Kemensos menyebut jalur formal pemutakhiran dapat melibatkan RT/RW, musyawarah desa/kelurahan, Dinas Sosial kabupaten/kota, hingga proses validasi sesuai mekanisme pemerintah.
Apakah Desil 9 dan 10 Pasti Tidak Mendapat Bansos?
Tidak dapat disimpulkan sesederhana itu.
Desil merupakan salah satu dasar pemetaan kesejahteraan dalam DTSEN. Sementara penetapan penerima program bantuan tetap mengikuti kriteria dan ketentuan masing-masing program.
Yang ditegaskan dalam laman Cek Bansos adalah desil 1–4 dapat diusulkan untuk PKH dan Sembako, sedangkan desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK.
Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak menggunakan desil semata-mata untuk menyimpulkan seluruh hak atas bantuan sosial.
Kesimpulan
Desil adalah peringkat kesejahteraan keluarga dalam DTSEN yang terbagi menjadi 10 kelompok. Desil 1 berada pada 10 persen terbawah, sedangkan desil 10 berada pada 10 persen tertinggi.
Data tersebut digunakan pemerintah untuk membantu menentukan sasaran program sosial. Desil 1 sampai 4 dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako, sedangkan desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK sesuai ketentuan program.
Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status desilnya, pengecekan dapat dilakukan melalui Cek Bansos Kemensos menggunakan NIK.
Jika data yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat juga dapat mengajukan pemutakhiran melalui jalur aplikasi maupun pemerintah desa, kelurahan, atau Dinas Sosial.
Sementara itu, terkait isu pembatasan subsidi Pertalite bagi desil 9 dan 10, kebijakan tersebut masih dalam tahap persiapan dan kajian, sehingga masyarakat perlu menunggu ketentuan resmi pemerintah sebelum mengambil kesimpulan mengenai penerapannya. *(Red)
(Sumber: Kemensos RI)
Resepsi kenegaraan yang dimulai sekitar pukul 19.00 WIB Senin malam, menjadi puncak rangkaian acara peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan yang berlangsung sejak pagi, mulai dari Upacara Detik-detik Proklamasi dan pengibaran Bendera Merah Putih hingga upacara penurunan bendera pada sore hari.
Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta sejumlah unsur pemerintahan dan masyarakat.
Namun, resepsi kenegaraan tahun ini tidak hanya menjadi momentum silaturahmi dan ungkapan syukur atas kemerdekaan. Kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah juga menjadi bagian penting dalam acara tersebut.
Dalam suasana peringatan kemerdekaan, para tamu undangan diajak mengungkapkan rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan Indonesia.
Doa bersama juga dipanjatkan untuk keselamatan masyarakat serta pemulihan warga yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT pada 15 Agustus 2026. Hingga Senin sore, BNPB mencatat 68 korban jiwa telah teridentifikasi akibat bencana tersebut.
Momentum peringatan kemerdekaan kemudian menjadi ruang untuk memperkuat semangat solidaritas dan gotong royong di tengah masyarakat.
Kepedulian tersebut diwujudkan Pemkab Blitar melalui penggalangan dana secara spontan dalam acara Resepsi Kenegaraan.
Penggalangan dana dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat NTT yang tengah menghadapi dampak bencana.
Langkah tersebut sekaligus memberikan makna bahwa peringatan kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama warga bangsa yang sedang mengalami kesulitan.
Sikap solidaritas terhadap korban gempa NTT juga menjadi perhatian di sejumlah daerah lain pada momentum peringatan HUT ke-81 RI.
Selain doa dan penggalangan dana, Resepsi Kenegaraan Pemkab Blitar menjadi momentum silaturahmi antara jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, DPRD, kepala perangkat daerah, serta elemen masyarakat.
Agenda juga diisi dengan ramah tamah dan makan malam bersama sebagai bagian dari rangkaian kegiatan resmi peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Blitar.
Para anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Blitar yang telah menjalankan tugas dalam rangkaian upacara kemerdekaan juga mendapatkan apresiasi atas dedikasi dan keberhasilan mereka menjalankan tugas.
Keberadaan Paskibraka menjadi bagian penting dalam setiap rangkaian upacara kemerdekaan karena mereka tidak hanya menjalankan tugas protokoler, tetapi juga merepresentasikan semangat generasi muda dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini mengusung tema nasional “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Tema tersebut secara resmi ditetapkan pemerintah sebagai tema besar peringatan kemerdekaan tahun 2026.
Di tingkat daerah, semangat tersebut menjadi pengingat pentingnya membangun Kabupaten Blitar melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, perangkat daerah, serta masyarakat.
Rangkaian peringatan kemerdekaan di Kabupaten Blitar pun tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mengenang perjuangan para pahlawan, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial.
Dari Pendopo Sasana Adhi Praja, semangat kemerdekaan malam itu ditutup dengan pesan sederhana namun penting: kemerdekaan juga berarti hadir dan peduli ketika sesama anak bangsa sedang menghadapi musibah. *(Red)
Blitar, Jawa Timur — JinNewsOne.com | Minggu, 17 Agustus 2026 — Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar upacara penurunan bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Kanigoro, Minggu (17/8/2026) sore. Rangkaian upacara berlangsung khidmat, tertib, dan lancar.
Upacara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blitar, instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, partai politik, media, serta berbagai elemen masyarakat.
Bupati Blitar H. Rijanto bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan tersebut, Rijanto menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Blitar.
Menurut Rijanto, pelaksanaan upacara penurunan bendera berjalan lancar dan tertib tanpa adanya kesalahan. Ia secara khusus mengapresiasi kesiapan para petugas, peserta upacara, serta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).9
"Terima kasih kepada seluruh petugas, dan peserta upacara penurunan bendera Pusaka yang telah hadir, kepada Paskibraka, kepada semuanya, upacara terlaksana dengan sangat baik dan zero mistake," ucapnya.
Lebih lanjut, Rijanto menekankan bahwa momentum peringatan kemerdekaan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Menurut dia, peringatan tersebut penting untuk terus mengenang jasa para pahlawan sekaligus meneruskan perjuangan dalam mengisi kemerdekaan.
Ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi kemerdekaan melalui kerja nyata, menjaga persatuan, serta menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas.
Semangat tersebut, lanjut Rijanto, menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang Berdaya dan Berjaya, sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Adil, dan Makmur.
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Blitar pun menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan para pahlawan perlu diteruskan melalui kerja, persatuan, dan pengabdian bagi masyarakat. *(Red)
Upacara pengibaran Bendera Merah Putih memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Alun-alun Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Senin (17/8/2026).
Pandeglang, Banten | JinNewsOne.com — Upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung khidmat di Alun-alun Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (17/8/2026).
Upacara tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan masyarakat.
Sejumlah tamu undangan turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Yanto, S.H., M.H. dari Fraksi NasDem dan Maman Suherman, S.H. dari Fraksi PDI Perjuangan. Hadir pula unsur Muspika Kecamatan Cikeusik, jajaran instansi terkait, pelajar, serta masyarakat dari berbagai wilayah di Kecamatan Cikeusik.
Pengibaran Sang Merah Putih dilakukan oleh Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang berasal dari SMA Cikeusik. Prosesi berlangsung dengan penuh khidmat dan menjadi salah satu momen utama dalam peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di tingkat Kecamatan Cikeusik.
Bertindak sebagai komandan upacara yakni Sertu M. Alif Afkar dari Korps Marinir.
Sementara itu, pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh Danramil Cikeusik. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Iptu Sugiono dari Polsek Cikeusik, sedangkan teks Proklamasi Kemerdekaan dibacakan oleh Yanto, S.H., M.H., anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi NasDem.
Bertindak sebagai pembina upacara adalah H. Wahyu Awaludin, S.E., M.AB., Camat Cikeusik.
Dalam amanatnya, Camat Cikeusik juga membacakan pesan dari Bupati Pandeglang. Pesan tersebut menekankan pentingnya masyarakat mensyukuri kemerdekaan dan kenyamanan yang telah dirasakan sekaligus bersama-sama meningkatkan pembangunan Kabupaten Pandeglang.
Salah satu perhatian yang disampaikan adalah pentingnya memajukan generasi penerus bangsa, termasuk memastikan anak-anak tidak putus sekolah.
“Kemerdekaan ini merupakan bagian kita untuk meningkatkan perekonomian dan infrastruktur. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselenggarakan,” demikian salah satu poin amanat yang disampaikan dalam upacara tersebut.
Selain pendidikan, peningkatan kualitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi perhatian. Program tersebut dinilai penting dalam mendukung terciptanya generasi bangsa yang sehat dan bergizi.
Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus memberikan perhatian terhadap berbagai sektor, termasuk bidang pertanian dan pembangunan lainnya.
Pemerintah daerah turut menyampaikan apresiasi terhadap berbagai kritik dan masukan dari masyarakat yang bersifat membangun. Kritik tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
Semangat gotong royong dan kebersamaan juga ditekankan sebagai modal penting dalam mewujudkan Kabupaten Pandeglang yang semakin maju.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Cikeusik diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat tekad seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah, meningkatkan kesejahteraan, serta mempersiapkan generasi penerus bangsa.
Upacara pengibaran Bendera Merah Putih kemudian ditutup dengan pembacaan doa. Setelah seluruh rangkaian selesai, pemimpin upacara membubarkan peserta upacara dengan tertib. *(Adi/Red)
Warga Cibodas, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, mengikuti lomba hias tumpeng dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-81. (17/8/26).
Pandeglang, Banten | JinNewsOne.com — Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia terasa meriah di Desa Cibodas, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian warga yakni lomba menghias tumpeng yang digelar sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026).
Sejak pagi, warga dari masing-masing RT di Desa Cibodas mulai mempersiapkan tumpeng dengan berbagai kreasi. Setiap peserta menampilkan tumpeng yang dihias secara unik dan menarik menggunakan aneka lauk, sayuran, serta dekorasi bernuansa merah putih.
Suasana perlombaan semakin semarak dengan antusiasme warga yang mengenakan kostum unik bertemakan daerah hingga suasana zaman penjajahan. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat.
Salah seorang peserta, Neneng, mengaku antusias mengikuti lomba hias tumpeng tersebut. Ia bahkan mengaku telah melakukan persiapan sejak dini hari agar dapat menghasilkan tumpeng yang unik dan menarik.
“Seru banget, apalagi tema kali ini mengusung swasembada pangan. Semoga tahun-tahun yang akan datang bisa lebih meriah lagi,” kata Neneng.
Diikuti 11 Peserta dari Masing-Masing RT
Sekretaris Desa Cibodas, Wahyu Mulyana, mengatakan lomba hias tumpeng diharapkan dapat terus menjadi bagian dari tradisi masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, dan semangat gotong royong.
“Alhamdulillah pada momentum HUT RI ke-81 ini, tidak hanya mengadakan carnaval, melainkan masyarakat membuat nasi tumpeng merah putih yang diikuti 11 peserta dari masing-masing RT,” jelas Wahyu.
Ia menambahkan, tumpeng merah putih yang dibuat masyarakat bukan sekadar bagian dari perayaan tahunan. Hidangan tersebut juga menjadi simbol harapan masyarakat agar Indonesia semakin maju, termasuk dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan.
“Ini tentu bukan hanya sebagai seremonial saja, melainkan harapan masyarakat agar Indonesia semakin maju, termasuk di swasembada pangan,” tutupnya. *(Red)

Pandeglang, Banten | JinNewsOne.com — Ada yang berbeda dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten. Seorang prajurit Marinir yang tengah menjalankan tugas pengamanan pulau terluar di wilayah Banten Selatan dipercaya menjadi Komandan Upacara.
Prajurit tersebut adalah Sertu Marinir M. Alif Afkar, anggota Yonkav 3 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Prajurit kelahiran Banjarmasin, 5 Juli 1999 itu saat ini bertugas mengamankan Pulau Deli, Kabupaten Pandeglang, yang merupakan salah satu pulau terluar di wilayah tersebut.
Penunjukan Sertu Marinir M. Alif Afkar sebagai Komandan Upacara HUT RI ke-81 tingkat Kecamatan Cikeusik menjadi perhatian tersendiri. Kehadiran prajurit Marinir dalam posisi tersebut menghadirkan suasana berbeda sekaligus menunjukkan kedekatan TNI dengan masyarakat dalam momentum peringatan kemerdekaan.
Ketua PHBN HUT RI ke-81 tingkat Kecamatan Cikeusik sekaligus Ketua Penyelenggara Pesta Rakyat Cikeusik, Sertu Eri Piatna, mengatakan penunjukan prajurit Marinir sebagai Komandan Upacara merupakan yang pertama kali dilakukan dalam pelaksanaan HUT RI tingkat Kecamatan Cikeusik.
Menurut Eri, penunjukan tersebut tidak terlepas dari kontribusi prajurit Marinir yang selama ini menjalankan tugas pengamanan pulau terluar sekaligus terlibat dalam berbagai kegiatan sosial bersama masyarakat di wilayah Banten Selatan.
“Penunjukan Komandan Upacara dari satuan Marinir Angkatan Laut ini merupakan yang pertama kalinya. Selain sebagai bentuk apresiasi terhadap pengabdian para prajurit Marinir, kami juga ingin menghadirkan suasana baru dalam pelaksanaan HUT RI di Kecamatan Cikeusik,” ujar Sertu Eri Piatna.
Ia menambahkan, gagasan tersebut juga berangkat dari keinginan masyarakat yang disampaikan kepada PHBN agar pelaksanaan upacara tahun ini memiliki nuansa berbeda, namun tetap mengedepankan semangat nasionalisme dan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan.
Sementara itu, Sertu Marinir M. Alif Afkar mengaku siap menjalankan amanah yang diberikan kepadanya sebagai Komandan Upacara.
“Bagi kami prajurit, siap melaksanakan tugas di mana pun berada. Menjadi Komandan Upacara dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan suatu kehormatan sekaligus bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara,” ungkapnya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, persiapan pelaksanaan upacara dilakukan secara serius. Pada 16 Agustus 2026, Sertu Marinir M. Alif Afkar bersama jajaran petugas upacara mengikuti gladi kotor dan gladi bersih di lapangan Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang.
Pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari persiapan menjelang upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Cikeusik. *(Red)
Blitar, Jawa Timur | JinNewsOne.com — Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar mulai memasuki tahapan awal pembentukan karakter dan adaptasi siswa melalui Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Sabtu (15/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Jalan Kali Kuning, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, tersebut menjadi bagian penting dari dimulainya proses pendidikan di sekolah berbasis asrama itu.
Sekitar 750 peserta yang terdiri atas siswa baru, wali murid, tenaga pendidik, dan tamu undangan mengikuti pembukaan MPLS.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar, Johan Argono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses persiapan hingga pembangunan sekolah tersebut dapat terealisasi dan mulai beroperasi.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas hadirnya Program Sekolah Rakyat yang dinilai memberikan peluang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan dengan fasilitas yang memadai.
Menurut Johan, keberadaan Sekolah Rakyat bukan hanya memberikan kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi juga menjadi ruang bagi siswa untuk membangun karakter, kemandirian, serta kesiapan menghadapi kehidupan di masa mendatang.
Pendidikan dan Penguatan Karakter
Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat memberikan manfaat penting bagi keluarga kurang mampu, khususnya dalam membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Blitar, kami menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas terealisasinya Sekolah Rakyat di Kota Blitar,” ujarnya.
Syauqul menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam mempersiapkan masa depan generasi muda.
Karena itu, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk anak-anak yang memiliki karakter kuat, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Konsep tersebut menjadi semakin penting karena para siswa akan menjalani pendidikan dalam lingkungan berasrama dengan pola kehidupan yang lebih terstruktur.
MPLS Jadi Tahap Adaptasi Siswa
Komandan Kodim 0808/Blitar Letkol Inf Virlani Arudyawan, S.H., M.M., M.H.I., menilai MPLS memiliki posisi strategis dalam membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan baru.
Menurutnya, siswa tidak hanya diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, tetapi juga mulai diarahkan untuk memahami pola kehidupan di asrama yang menuntut kedisiplinan dan kemandirian.
“MPLS ini sangat krusial untuk membantu para siswa baru beradaptasi dengan sistem pendidikan berasrama. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, kegiatan ini juga membekali siswa dengan keterampilan hidup sehari-hari atau life skills,” jelas Virlani.
Ia menambahkan, pembentukan kebiasaan dan karakter sejak awal menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat.
Melalui sistem boarding school, siswa akan menjalani aktivitas belajar sekaligus kehidupan sehari-hari dalam lingkungan yang terarah. Kondisi tersebut diharapkan dapat membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan siswa dalam mengelola kehidupan secara mandiri.
Virlani juga mengapresiasi sinergi Pemerintah Kota Blitar dengan Kementerian Sosial dalam mempersiapkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Kota Blitar.
Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi salah satu faktor penting agar program yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu tersebut dapat berjalan secara optimal.
Diharapkan Memutus Mata Rantai Kemiskinan
Lebih dari sekadar menyediakan ruang belajar, Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kehidupan para siswa dan keluarganya.
Akses terhadap pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan kapasitas, memperoleh masa depan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarganya.
Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan tersebut diharapkan menjadi salah satu jalan untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Pembukaan MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Blitar berlangsung tertib dan lancar.
Para siswa kini mulai memasuki babak baru dalam perjalanan pendidikannya. Di lingkungan belajar dan asrama yang baru, mereka diharapkan tidak hanya tumbuh secara akademik, tetapi juga berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi masa depan. *(Red)
Pandeglang, Banten — Grand Final turnamen sepak bola antara Desa Cikiruh Wetan dan Desa Umbulan digelar di Alun-Alun Lapangan Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.
Pertandingan tersebut menjadi ajang perebutan gelar terbaik tingkat Kecamatan Cikeusik sekaligus momentum untuk mempererat kekompakan dan kebersamaan masyarakat dalam menyemarakkan peringatan HUT RI ke-81.
Kegiatan Grand Final tersebut dihadiri Forkopimcam Kecamatan Cikeusik beserta sejumlah instansi terkait serta jajaran kepala desa se-Kecamatan Cikeusik.
Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat kebersamaan untuk menyukseskan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.
Sebelum pertandingan Grand Final dimulai, Ketua PHBN Eri Piatna memberikan sambutan kepada kedua tim yang akan berlaga di lapangan Kecamatan Cikeusik. Ia mengingatkan para pemain agar menjaga kekompakan, keamanan, ketertiban, serta kondusivitas selama pertandingan.
“Dengan memohon, jaga kekompakan, jaga kondusivitas kita dalam pertandingan kali ini karena kita masih saudara. Sekali lagi jaga keamanan, ketertiban kita semua, jangan sampai ada keributan,” ujar Eri Piatna, Sabtu (15/8/2026).
Menurutnya, pertandingan sepak bola dalam rangka peringatan HUT RI tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan dan kebersamaan antarmasyarakat desa di Kecamatan Cikeusik.
Di tempat yang sama, Kapolsek Cikeusik IPTU Dewi Hartanto, S.I.P., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
Ia juga mengingatkan kedua tim dan seluruh penonton agar bersama-sama menjaga keamanan selama pertandingan berlangsung.
“Saya perlu sampaikan bahwa kali ini yang bertanding jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai ada keributan. Saya berharap jaga keamanan masing-masing,” ujar Dewi Hartanto.
Kapolsek Cikeusik menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan adanya tindakan main hakim sendiri di tengah pertandingan. Ia meminta para penonton untuk tetap tertib dan menyerahkan seluruh keputusan pertandingan kepada wasit yang memimpin jalannya permainan.
“Dan apabila ada penonton yang masuk dengan cara main hakim sendiri, maka saya akan proses secara hukum,” tegasnya.
“Untuk pertandingan sepak bola kali ini kita serahkan kepada wasit yang memandu permainan ini,” pungkas Dewi Hartanto.
Grand Final antara Desa Cikiruh Wetan dan Desa Umbulan tersebut menjadi salah satu momentum perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kecamatan Cikeusik. Selain mempertandingkan kemampuan kedua kesebelasan, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat nilai sportivitas, keamanan, ketertiban, serta persaudaraan di tengah masyarakat. *(Ari/Red)
Jakarta — JinNewsOne.com | Sabtu, 15 Agustus 2026.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 235 aktivitas gempa bumi susulan setelah gempa utama berkekuatan magnitudo (M) 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, berdasarkan pemantauan hingga pukul 14.00 WIB, gempa susulan memiliki magnitudo antara 2,5 hingga 6,8. Aktivitas tersebut terutama terjadi di bagian utara Pulau Flores.
“Terhitung jam 14.00 WIB, terdapat 235 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,8 magnitudo. Utamanya berada di bagian utara dari Pulau Flores,” kata Faisal dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Faisal, aktivitas gempa susulan pada umumnya akan mengalami peluruhan secara bertahap. Proses tersebut dapat berlangsung selama sekitar dua hingga tiga pekan.
Namun, berdasarkan pemantauan BMKG, aktivitas gempa susulan pascagempa NTT hingga Sabtu siang belum menunjukkan pola peluruhan.
“Dari jam ke jam kita perhatikan, kita amati, hingga saat ini belum mengalami peluruhan,” ujar Faisal.
Ia menjelaskan, pola peluruhan aktivitas gempa susulan umumnya membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga minggu. Karena itu, masyarakat di wilayah terdampak masih perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan.
38 Orang Meninggal Dunia
Sementara itu, BNPB mencatat 38 orang meninggal dunia akibat gempa M 7,7 yang mengguncang NTT.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, hingga pukul 15.00 WIB, terdapat dua orang mengalami luka berat dan 11 orang mengalami luka ringan.
“Korban jiwa sampai dengan pukul 15.00 sore ini, terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia,” kata Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB, Sabtu (15/8/2026).
Selain korban meninggal dan luka-luka, sekitar 2.000 orang mengungsi secara mandiri.
Data korban tersebut masih dapat berubah seiring proses pencarian, evakuasi, dan pendataan di sejumlah wilayah terdampak. Laporan terbaru juga menyebut proses pencarian masih berlangsung di lokasi yang mengalami kerusakan berat.
Pemerintah Kirim 50 Ribu Paket Sembako
Pemerintah menyiapkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa.
Suharyanto mengatakan, Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara akan mengirimkan 50 ribu paket sembako ke wilayah terdampak dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Dari Bapak Presiden lewat Kementerian Sekretariat Negara juga sudah akan mengirimkan di 1-2 hari ini 50.000 paket sembako,” kata Suharyanto.
Bantuan tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan logistik awal masyarakat yang terdampak bencana.
BNPB bersama Kementerian Sosial juga menyiapkan berbagai kebutuhan dasar lainnya, termasuk makanan, minuman, air bersih, tenda, tempat berlindung, genset, serta kebutuhan darurat lainnya.
“Logistik awal bagi masyarakat terdampak, logistik dasar, makan, minum, air bersih, tenda, tempat berlindung, genset, dan lain sebagainya,” ujar Suharyanto.
Logistik dari Wilayah Sekitar Digeser
Untuk mempercepat distribusi bantuan, pemerintah juga akan menggeser stok logistik dari kabupaten sekitar yang mengalami dampak ringan atau tidak terdampak gempa.
Salah satu sumber logistik berada di Flores Timur. BNPB dan Kementerian Sosial masih memiliki persediaan bantuan di gudang logistik daerah tersebut.
Persediaan itu sebelumnya disiapkan untuk penanganan dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.
“Ini pun untuk sementara kita akan geser ke daerah terdampak bencana gempa bumi ini,” kata Suharyanto.
Gempa M 7,7 tersebut berpusat di laut sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman sekitar 15 kilometer. Guncangan berdampak di sejumlah wilayah Flores dan dirasakan hingga wilayah lain di Indonesia bagian timur.
Hingga Sabtu sore, penanganan darurat, pencarian korban, pendataan kerusakan, serta distribusi bantuan masih terus dilakukan oleh pemerintah dan unsur terkait. *(Red)
(Sumber: BMKG)
Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih bersama jajaran dan perwakilan masyarakat saat meresmikan Jembatan Armco di Kampung Talun, Desa Jiput, Kabupaten Pandeglang. (Foto dok. Penrem 064/MY)
Pandeglang, Banten — JinNewsOne.com | Sabtu, 15 Agustus 2026.
Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., M.M., meresmikan Jembatan Armco di Kampung Talun, Desa Jiput, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Kamis (13/8/2026).
Peresmian tersebut dilakukan setelah Pangdam III/Siliwangi bersama Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen TNI Daru Cahyadi Soeprapto, S.Sos., M.M., serta jajaran pemerintah daerah mengikuti video conference (vicon) peresmian jembatan dan sumber air bersih bersama Presiden RI Prabowo Subianto (13/08/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Presiden Prabowo meresmikan secara serentak 3.395 jembatan yang dibangun TNI dan Polri serta 3.000 sumber air bersih yang dibangun TNI Angkatan Darat.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan akses infrastruktur sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan.
Dalam sambutannya, Presiden menegaskan pentingnya kehadiran negara bagi seluruh masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah terpencil dan jauh dari pusat aktivitas.
“Negara harus hadir untuk seluruh rakyat, termasuk rakyat yang paling terpencil dan paling jauh dari pusat-pusat kehidupan,” kata Presiden.
Dukung Mobilitas Warga
Jembatan Armco di Kampung Talun telah selesai dibangun sebagai salah satu bentuk pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah Pandeglang.
Pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut berada di bawah tanggung jawab Dandim 0601/Pandeglang Letkol Inf Afri Swandi Ritonga, S.I.P.
Keberadaan jembatan diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat setempat. Akses tersebut juga diharapkan memberikan kemudahan bagi warga dalam menjalankan berbagai kegiatan sehari-hari.
Selain pemanfaatan, masyarakat diharapkan turut menjaga kondisi jembatan agar dapat digunakan secara berkelanjutan.
Peresmian Jembatan Armco di Kampung Talun menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, khususnya dalam memperkuat akses dan mobilitas warga di wilayah pedesaan.
*(Red/Sumber: Penrem 064/MY)
Blitar, Jawa Timur — JinNewsOne.com | Jumat, 14 Agustus 2026.
Pemerintah Kota Blitar mendorong keberadaan panggung musik dan pertunjukan seni di berbagai ruang publik sebagai bagian dari upaya menciptakan kota yang nyaman, hidup, serta menarik untuk dikunjungi.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin, yang lebih dikenal dengan sapaan Mas Ibin, saat menghadiri acara live music "Legend Music Community" di tengah-tengah ratusan warga yang memadati kawasan Pasar Wage, Jalan Mastrip, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jumat (14/8/2026) malam.
Kegiatan yang digelar oleh Legend Music Community tersebut merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap dua minggu sekali. Acara menghadirkan pertunjukan musik sebagai ruang hiburan sekaligus wadah bagi komunitas dan para musisi untuk tampil di hadapan masyarakat.
Mas Ibin mengatakan, perkembangan Kota Blitar tidak hanya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, suasana kota, fasilitas, keramahan masyarakat, serta aktivitas seni dan hiburan juga menjadi bagian penting dalam membangun daya tarik sebuah kota.
"Ketika tata kelolanya, sistemnya, pelayanannya terbaik, fasilitasnya terbaik, masyarakatnya ramah, tentunya itu akan menarik orang untuk datang ke Kota Blitar," ujar Mas Ibin.
Ia menilai kegiatan musik yang berlangsung di ruang publik dapat memberikan hiburan kepada masyarakat sekaligus menjadi daya tarik bagi orang dari luar daerah untuk datang ke Kota Blitar.
"Acara musik ini juga tentunya menghibur banyak orang, banyak masyarakat, sehingga merupakan daya tarik tersendiri orang mau berkunjung ke Kota Blitar," katanya.
Karena itu, Pemerintah Kota Blitar menyatakan dukungannya terhadap kegiatan-kegiatan komunitas yang menghadirkan seni dan hiburan di ruang publik.
Mas Ibin bahkan berharap kegiatan serupa dapat semakin banyak digelar di sejumlah lokasi yang menjadi titik keramaian masyarakat.
"Kalau bisa setiap hari di beberapa tempat yang ramai harus ada hiburannya atau ada musik seperti ini," ujarnya.
Menurutnya, kehadiran kegiatan seni di ruang publik dapat membuat masyarakat merasa nyaman menikmati suasana kota. Pengunjung yang datang juga diharapkan memiliki pengalaman positif dan mengenang Kota Blitar sebagai kota yang ramah dan menyenangkan.
Konsep "Ngamen, Nunggu Konser"
Mas Ibin mengungkapkan, Pemerintah Kota Blitar sebelumnya telah mencanangkan konsep "ngamen, nunggu konser" sebagai salah satu upaya memberikan ruang bagi seniman dan musisi untuk tampil di ruang publik.
Konsep tersebut, kata dia, telah berjalan di kawasan car free day (CFD). Saat ini terdapat sekitar tujuh hingga delapan kegiatan atau penampilan musik yang berlangsung pada pagi hari saat CFD.
Ke depan, pemerintah akan melihat sejumlah lokasi strategis yang memungkinkan menjadi ruang pertunjukan bagi para seniman dan musisi.
Beberapa lokasi yang disebut antara lain Pasar Wage, Pasar Legi, Museum PETA, serta sejumlah tempat lain yang dinilai memiliki potensi menjadi titik berkumpul masyarakat.
"Di situlah nanti para seniman akan menampilkan seninya dan kemudian pemerintah tentunya akan fasilitasi sekaligus men-support," kata Mas Ibin.
Ia menjelaskan, dukungan tersebut tidak hanya berupa penyediaan ruang, tetapi juga dapat diarahkan pada bentuk apresiasi terhadap para seniman yang tampil.
Menurutnya, kegiatan pertunjukan musik di ruang publik membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, seniman, dan masyarakat.
"Masyarakat juga kita tekankan kalau nongkrong ada yang menampilkan seni musik, kemudian ngasih kotakan, ya dikasih. Kita juga menikmati hiburan," ujarnya.
Mas Ibin mengajak masyarakat memberikan apresiasi kepada para seniman yang tampil. Pemerintah, lanjutnya, juga akan memberikan apresiasi dan menyiapkan dukungan anggaran bagi kegiatan konser yang menampilkan seniman lokal.
"Saya kira ini wujud gerakan bersama kami. Kami minta masyarakat memberikan apresiasi dan pemerintah juga tentunya akan mengapresiasi," katanya.
Legend Music Community Digelar Dua Minggu Sekali
Ketua pelaksana event Legend Music Community, Somadi, mengatakan pihak komunitas menyambut baik dukungan dan kehadiran Mas Ibin dalam kegiatan tersebut.
Menurut Somadi, kedatangan Wali Kota Blitar sekaligus memberikan motivasi bagi komunitas untuk terus mengembangkan kegiatan musik di ruang publik.
"Kami sangat senang sekali sebagai komunitas karena dikunjungi Pak Wali Kota. Ini sangat membahagiakan sekali. Apalagi Pak Wali Kota juga support tentang acara tersebut," kata Somadi.
Live music Legend Music Community di halaman parkir Pasar Wage digelar secara rutin setiap dua minggu sekali. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi komunitas dan ajang silaturahmi musisi untuk bertemu, tampil, sekaligus menghibur masyarakat.
Somadi berharap dukungan terhadap kegiatan komunitas musik dapat terus berlanjut. Ia juga berharap semakin banyak panggung pertunjukan yang dapat dimanfaatkan komunitas lain untuk ikut memeriahkan Kota Blitar.
"Harapannya akan terus berlanjut dan ada panggung-panggung yang lain dari teman-teman komunitas yang lain, ikut bergabung atau membuat acara sendiri untuk memeriahkan Kota Blitar," ujarnya.
Keberadaan panggung musik komunitas di ruang publik diharapkan dapat menjadi bagian dari ekosistem kreatif Kota Blitar. Selain memberikan hiburan kepada masyarakat, kegiatan tersebut juga membuka ruang bagi musisi lokal untuk tampil dan mendapatkan apresiasi.
Bagi Pemerintah Kota Blitar, semakin banyak aktivitas seni di ruang publik diharapkan dapat memperkuat citra kota sebagai tempat yang nyaman, ramah, dan memiliki ruang kreatif yang terbuka bagi masyarakat serta menjadi ruang kolaborasi bersama UMKM Kota Blitar. *(Red)
Jakarta, DKI Jakarta — JinNewsOne.com | Jumat, 14 Agustus 2026.
Presiden Prabowo Subianto membawa perdagangan karbon ke dalam narasi pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo mengatakan pemerintah sedang menggerakkan ekonomi hijau melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dan bursa nilai ekonomi karbon.
"Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, upaya menjaga hutan, mengurangi emisi, dan membangun teknologi bersih tidak semestinya berhenti sebagai agenda lingkungan. Aktivitas tersebut, kata dia, harus mampu menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat.
"Hutan yang kita jaga, emisi yang kita kurangi, dan teknologi bersih yang kita bangun harus menciptakan nilai bagi rakyat Indonesia," ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan pemerintah: karbon tidak lagi semata-mata dipandang sebagai persoalan emisi dan perubahan iklim, tetapi juga sebagai bagian dari instrumen ekonomi.
Namun, pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar nilai ekonomi tersebut telah benar-benar tercipta dan siapa yang memperoleh manfaatnya.
Bursa Karbon Sudah Berjalan, tetapi Skalanya Masih Terbatas
Indonesia sebenarnya telah memiliki Bursa Karbon Indonesia atau IDXCarbon sejak 2023. Infrastruktur tersebut dibangun untuk mempertemukan kebutuhan perdagangan karbon sekaligus mendukung pencapaian target pengurangan emisi nasional.
Hingga 30 Juni 2026, Otoritas Jasa Keuangan mencatat Bursa Karbon Indonesia telah memiliki 155 pengguna jasa. Volume transaksi secara kumulatif mencapai sekitar 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen (tCO₂e), dengan nilai transaksi Rp93,81 miliar dan frekuensi transaksi sebanyak 431 kali.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pasar karbon Indonesia sudah memiliki aktivitas ekonomi. Namun, nilainya masih perlu dilihat dalam konteks ambisi pemerintah untuk menjadikan ekonomi hijau sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru.
Dengan kata lain, infrastruktur pasarnya telah dibangun, tetapi kedalaman pasar dan besarnya permintaan terhadap unit karbon masih menjadi pekerjaan rumah.
Pasar karbon tidak cukup hanya memiliki bursa. Diperlukan proyek yang kredibel, unit karbon yang dapat diverifikasi, pembeli yang membutuhkan unit tersebut, harga yang kompetitif, serta regulasi yang mampu memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
SRUK Menjadi Fondasi untuk Menentukan Nilai Karbon
Pemerintah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon pada 9 Juli 2026. Kementerian Lingkungan Hidup menyebut sistem tersebut sebagai salah satu fondasi penting dalam pengembangan pasar karbon nasional.
SRUK dibutuhkan untuk memperkuat transparansi, kredibilitas, integritas, dan ketertelusuran unit karbon. Sistem ini juga menjadi bagian penting untuk mencegah persoalan seperti double counting atau penghitungan pengurangan emisi yang sama lebih dari satu kali.
Hal tersebut penting karena karbon yang diperdagangkan bukan barang fisik yang dapat dengan mudah diperiksa seperti komoditas pada umumnya.
Sebelum suatu unit karbon memiliki nilai finansial, harus dapat dibuktikan terlebih dahulu dari mana unit tersebut berasal, berapa besar emisi yang benar-benar dikurangi atau diserap, bagaimana metodologinya, serta apakah hasilnya telah melalui proses validasi dan verifikasi yang kredibel.
Artinya, sebelum karbon menjadi uang, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa nilai lingkungannya benar-benar ada.
Tantangan Berikutnya: Siapa yang Mendapat Manfaat?
Pernyataan Prabowo mengenai hutan yang dijaga dan emisi yang dikurangi harus menciptakan nilai bagi rakyat membawa persoalan lain ke permukaan.
Perdagangan karbon bukan hanya mengenai bagaimana menetapkan harga terhadap satu ton emisi yang dikurangi atau diserap. Persoalan yang tidak kalah penting adalah bagaimana pendapatan tersebut dibagi kepada pihak yang menghasilkan manfaat lingkungan.
Di banyak wilayah, kegiatan menjaga hutan, memulihkan mangrove, mempertahankan gambut, atau menjalankan proyek konservasi melibatkan masyarakat lokal dan pemerintah daerah.
Karena itu, ketika sebuah proyek karbon menghasilkan pendapatan, muncul pertanyaan mengenai siapa yang menjadi pemilik manfaat, bagaimana hak masyarakat dihormati, dan seberapa besar nilai ekonomi yang kembali ke wilayah tempat manfaat lingkungan tersebut dihasilkan.
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat sebelumnya juga mengingatkan pemerintah daerah agar memahami potensi sekaligus risiko bisnis perdagangan karbon. Menurutnya, aset karbon memang tidak terlihat secara fisik, tetapi dapat memiliki nilai ekonomi yang besar sehingga pemerintah daerah harus berhati-hati ketika berhadapan dengan investor atau pelaku pasar.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pasar karbon tidak berhenti pada penciptaan mekanisme transaksi. Tata kelola dan pembagian manfaat menjadi bagian yang sama pentingnya.
Swasta Didorong Masuk ke Restorasi Hutan
Pemerintah kini juga membuka ruang yang lebih besar bagi pembiayaan swasta dalam kegiatan kehutanan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendorong perdagangan karbon sebagai salah satu instrumen untuk menarik pembiayaan swasta ke kegiatan penanaman dan restorasi hutan.
Menurut Raja Juli, mekanisme tersebut diharapkan dapat mengubah model bisnis kehutanan dari pola ekstraktif menjadi kegiatan yang lebih berorientasi pada penanaman dan pemulihan ekosistem.
"Ini benar-benar kesempatan kita untuk menanam dan mereka (swasta) mengubah bisnis mereka dari dulu menebang jadi menanam. Ekstraktif jadi restorasi," ujar Raja Juli.
Kementerian Kehutanan juga menyiapkan data spasial untuk mengidentifikasi lokasi potensial bagi kegiatan penanaman, restorasi, dan proyek berbasis karbon.
Data tersebut dapat dipadankan dengan wilayah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) maupun perhutanan sosial. Tujuannya memberikan kepastian mengenai lokasi, jenis kegiatan, dan tata kelola bagi pihak swasta yang ingin berinvestasi.
Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang menjadi salah satu dasar pengembangan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia. Implementasinya kemudian diperkuat melalui regulasi teknis di sektor kehutanan.
Potensi Besar Tidak Sama dengan Pendapatan yang Sudah Terealisasi
Indonesia memiliki modal ekologis yang besar untuk mengembangkan ekonomi karbon.
Hutan tropis, mangrove, gambut, dan berbagai ekosistem lainnya memiliki potensi dalam kegiatan pengurangan maupun penyerapan emisi. Namun, potensi tersebut tidak otomatis berubah menjadi pendapatan.
Diperlukan proyek yang memiliki integritas lingkungan, metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, sistem pengukuran dan verifikasi yang kredibel, serta pembeli yang bersedia membayar unit karbon tersebut.
Pasar juga membutuhkan kepastian hukum.
Perubahan kebijakan melalui Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dan regulasi teknis kehutanan dinilai menjadi salah satu langkah untuk memberikan kepastian yang lebih besar bagi pengembang proyek dan investor.
Di sisi lain, semakin besar keterlibatan investor swasta, semakin penting pula memastikan bahwa masyarakat yang berada di sekitar kawasan proyek tidak sekadar menjadi penonton.
Ekonomi Karbon Harus Menghasilkan Dua Keuntungan
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa ekonomi karbon memberikan dua keuntungan sekaligus.
Pertama, keuntungan ekologis berupa hutan yang lebih terjaga, ekosistem yang pulih, dan emisi yang benar-benar berkurang.
Kedua, keuntungan ekonomi berupa pendapatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, pemerintah daerah, pengelola kawasan, maupun pelaku usaha yang menjalankan kegiatan pengurangan dan penyerapan emisi.
Jika hanya keuntungan pertama yang tercapai, perdagangan karbon akan sulit berkembang sebagai instrumen ekonomi.
Sebaliknya, jika keuntungan finansial tercipta tanpa pengurangan emisi yang benar-benar dapat dibuktikan, kredibilitas pasar karbon akan dipertaruhkan.
Karena itu, keberhasilan ekonomi karbon Indonesia pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah unit karbon yang tercatat atau nilai transaksi di bursa.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah hutan benar-benar lebih terjaga, apakah emisi benar-benar berkurang, apakah investasi benar-benar menghasilkan pemulihan ekosistem, dan yang tidak kalah penting, apakah masyarakat yang menjaga lingkungan memperoleh manfaat ekonomi yang layak.
Dengan demikian, tantangan terbesar pemerintah bukan sekadar membuat karbon memiliki harga.
Tantangannya adalah memastikan bahwa harga tersebut benar-benar menciptakan nilai.
Nilai bagi lingkungan, nilai bagi negara, nilai bagi dunia usaha, dan terutama nilai bagi masyarakat yang berada di garis depan menjaga hutan serta ekosistem Indonesia. *(Red)
Pandeglang, Banten — JinNewsOne.com | Jumat, 14 Agustus 2026.
Peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kwartir Ranting (Kwaran) Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, berlangsung meriah di Lapangan Kecamatan Cikeusik, Jumat (14/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Kwartir Ranting Cikeusik Aman Suherman, S.Pd., serta Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran) yang juga Camat Cikeusik, H. Wahyu Awaludin, S.E., M.AB.
Turut hadir Kapolsek Cikeusik IPTU Dwi Hartanto, S.IP., Babinsa Koramil 0116/Cikeusik Serka Ade Rahmat, Ketua PGRI Kecamatan Cikeusik Uci Sauci, S.Pd., Ketua Kormin Disdikpora Kecamatan Cikeusik Karim, S.Pd., unsur Forkopimcam, serta tamu undangan lainnya.
Usai upacara peringatan Hari Pramuka ke-65, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan lomba gerak jalan dan kreasi yang diikuti pelajar tingkat SD, SMP, dan SLTA se-Kecamatan Cikeusik.
Camat Cikeusik H. Wahyu Awaludin secara langsung melepas peserta pada start pertama lomba gerak jalan dan kreasi tingkat Kecamatan Cikeusik Tahun 2026. Ia didampingi Sertu Eri Piatna selaku Ketua Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) HUT RI ke-81 tingkat Kecamatan Cikeusik sekaligus Ketua Penyelenggara Pesta Rakyat Cikeusik Tahun 2026.
Antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi. Sebanyak 42 Gugus Depan (Gudep) dari tingkat SD dan TK, 13 sekolah tingkat SLTP, serta 10 sekolah tingkat SLTA se-Kecamatan Cikeusik ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
Para peserta menempuh rute sekitar 1,5 kilometer dengan melewati sejumlah pos penilaian yang telah disiapkan panitia. Penilaian dilakukan dewan juri dari unsur TNI dan Polri, yakni anggota Koramil 0116/Cikeusik dan Polsek Cikeusik.
Aspek yang dinilai meliputi kekompakan, kreativitas, kedisiplinan, serta penampilan peserta selama mengikuti lomba.
Daftar Juara
Tingkat SD/MI
Juara I: SDN Nanggala 2
Juara II: MI Darul Falah Malangsari
Juara III: SDN Nanggala 3
Tingkat SLTP
Juara I: SMP Negeri 1 Cikeusik
Juara II: SMP Negeri 4 Cikeusik
Juara III: MTs Nurul Falah Rancasenen
Tingkat SLTA
Juara I: SMAN 18 Pandeglang
Juara II: MAS Darul Hasan
Juara III: SMKN 14 Pandeglang
Ketua PHBN Kecamatan Cikeusik, Sertu Eri Piatna, mengatakan lomba gerak jalan dan kreasi merupakan bagian dari rangkaian kegiatan setelah upacara peringatan Hari Pramuka ke-65.
“Alhamdulillah, peserta pada tahun 2026 ini semakin meningkat. Hal tersebut tidak lepas dari semangat kebersamaan yang ditanamkan oleh masing-masing sekolah, sekaligus semangat patriotisme untuk mencintai bangsa dan negara serta memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81,” ujar Eri.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 dan Pesta Rakyat Cikeusik Tahun 2026, khususnya para sponsor dan donatur yang turut memberikan dukungan.
Menurut Eri, dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan sehingga dapat berlangsung semarak dan tertib. Kegiatan tersebut juga memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan pelajar, untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, nasionalisme, sportivitas, kreativitas, serta kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peringatan Hari Pramuka ke-65 di Kecamatan Cikeusik sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan nasionalisme di kalangan generasi muda melalui kegiatan yang positif, edukatif, dan penuh kreativitas. *(Ari/Red)
Pandeglang, Banten — JinNewsOne.com | Jumat, 14 Agustus 2026.
Suasana Alun-Alun Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, dipadati peserta lomba gerak jalan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Jumat (14/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para pelajar mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) sederajat se-Kecamatan Cikeusik. Pelaksanaan lomba juga bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka Nasional yang diperingati setiap 14 Agustus.
Lomba gerak jalan menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang digelar Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) Kecamatan Cikeusik untuk memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI.
Selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat kebersamaan dan persaudaraan antarpelajar serta menumbuhkan kedisiplinan dan semangat kebangsaan.
Setiap peserta dari berbagai sekolah menampilkan kemampuan terbaik dalam baris-berbaris. Penampilan dinilai dari sejumlah aspek, termasuk kerapian barisan, keseragaman seragam, kedisiplinan, serta kelengkapan atribut.
Salah satu pendamping sekolah, Siti Hawa dari SMP-4 Cikeusik, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, lomba gerak jalan menjadi momentum positif bagi para pelajar untuk ikut memeriahkan HUT ke-81 RI.
“Kami mengikuti kegiatan dalam rangka HUT RI ke-81. Dengan adanya kegiatan gerak jalan ini, kami memberikan apresiasi kepada ketua PHBN dan seluruh jajaran panitia karena kegiatan berlangsung meriah,” ujar Siti Hawa.
Ia berharap SMP-4 Cikeusik dapat meraih hasil terbaik dalam perlombaan tingkat kecamatan tersebut.
“Kami berharap SMP-4 Cikeusik menjadi juara di tingkat kecamatan. Mudah-mudahan pada tahun yang akan datang peringatan HUT RI bisa lebih meriah lagi. Semoga kita semua diberikan kesehatan serta keamanan dan kenyamanan sesuai harapan bersama,” katanya.
Rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 RI di Kecamatan Cikeusik tersebut sekaligus menjadi ruang bagi para pelajar untuk menunjukkan kreativitas, kedisiplinan, dan semangat kebersamaan melalui kegiatan yang bersifat edukatif dan kompetitif. *(Ary/Red)
JinNewsOne.com adalah media online nasional yang menyajikan informasi aktual, terpercaya, berimbang, dan independen. Kami berkomitmen menghadirkan berita dari berbagai daerah di Indonesia secara cepat, akurat, dan profesional.
Email: redaksi@jinnewsone.com
Website: https://www.jinnewsone.com