Berita Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Adung Lee Lapor Dugaan Tindak Pidana ke Kejati Banten: Surat BBWSC3 Gugurkan Seluruh Klaim Pemprov Banten atas Rawa Enang

By On Mei 21, 2026

 

Banten -Viewssid.Id| 21 MEI 2026 – Langkah tegas dan strategis diambil Koordinator Aliansi Masyarakat Banten Gerak (A-MBG), Iwan Hermawan, yang akrab disapa Adung Lee. Pada hari ini, ia secara resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, pemalsuan dokumen, dan perbuatan curang terkait sengketa lahan di kawasan Rawa Enang, Desa Kemuning, Kecamatan Tunjung Teja, ke Kejaksaan Tinggi Banten.

 

Di antara berkas laporan setebal puluhan halaman yang diserahkan, terdapat satu dokumen kunci yang menjadi bukti mutlak, sekaligus menghancurkan seluruh argumen hukum yang dibangun Pemerintah Provinsi Banten selama ini. Dokumen tersebut adalah surat resmi dari Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) Nomor PA 0101/B/BBWS3.1/2026/75 tertanggal 29 Januari 2026, yang memiliki kekuatan hukum sah dan berstempel resmi.

 

Dalam surat tersebut, tertulis kalimat tegas dan bernilai hukum tinggi: "LOKASI OBJEK TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN TANAH MILIK NEGARA."

 

Pernyataan singkat namun menentukan itu, secara otomatis menggugurkan dasar hukum klaim Pemprov Banten yang menyatakan lahan seluas puluhan hektare tersebut sebagai aset daerah. Konsekuensi logisnya, seluruh proses serah terima, penguasaan, hingga rencana pemanfaatan yang dilakukan Pemprov Banten atas lahan tersebut, berubah makna menjadi perbuatan menguasai barang yang sama sekali bukan haknya.

 

Kekuatan pembuktian itu kian kokoh dan tak terbantahkan dengan dukungan data resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan verifikasi melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SIP SDA) serta Keputusan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2015, kawasan Rawa Enang diklasifikasikan sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional. Status ini menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan dan penguasaan wilayah tersebut sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat, dan sama sekali tidak masuk dalam kewenangan pemerintah daerah.

 

Temuan ini membuka fakta hukum yang sangat krusial: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang selama ini dijadikan landasan utama Pemprov Banten untuk menguasai lahan tersebut, ternyata memiliki cacat hukum sejak awal pembentukannya. Perda tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena memasukkan wilayah kewenangan pusat ke dalam daftar inventarisasi aset milik daerah.

 

"Kami memiliki bukti tertulis resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di bawah negara sendiri, yang menyatakan dengan jelas bahwa tanah itu bukanlah tanah milik negara. Artinya, klaim sebagai aset daerah yang selama ini digembar-gemborkan adalah kebohongan besar. Perda yang dijadikan pijakan hukum ternyata keliru, bertentangan, dan tidak memiliki kekuatan berlaku di sana," tegas Adung Lee usai menyerahkan berkas lengkap laporan di ruang pelayanan Kejaksaan Tinggi Banten.

 

Dalam uraian laporannya, Adung Lee menilai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para pejabat terkait telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen negara, hingga perbuatan curang yang merugikan masyarakat. Hal ini didasari fakta bahwa lahan yang sejatinya merupakan milik masyarakat atau pihak lain, justru diperlakukan, diatur, dan diserahkan seolah-olah merupakan kekayaan sah milik daerah.

 

Kini, perhatian publik dan hukum tertuju pada langkah lanjutan Kejaksaan Tinggi Banten. Bukti mutlak yang diserahkan Adung Lee diharapkan menjadi titik terang, sekaligus tanda berakhirnya sengketa panjang yang selama ini diwarnai rekayasa status kepemilikan, pemunduran tanggal dokumen, serta pelanggaran prosedur administrasi yang dilakukan oleh oknum pejabat.

 

Red*

Koordinasi Laporan 10 PKBM: Polda Banten Akan Minta Data Resmi ke Inspektorat Daerah

By On Mei 21, 2026

 

SERANG – Jinnewsone@gmail.com|Ketua Gerakan Serang Raya, Baharudin, memenuhi panggilan resmi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten pada Kamis, 21 Mei 2026 pukul 10.00 WIB. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka klarifikasi dan pendalaman informasi terkait laporan yang diajukannya terhadap 10 lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Serang, yang diduga kuat terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pelanggaran administrasi.

 


Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat bernomor B/78/V/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus tertanggal 19 Mei 2026, yang merujuk pada Laporan Informasi Nomor LU/11/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus tanggal 11 Mei 2026. Berdasarkan dokumen itu, Subdit 3 Ditreskrimsus sedang mengumpulkan keterangan sehubungan dugaan tindak pidana korupsi berupa manipulasi data pendidikan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan PKBM pada Tahun Anggaran 2024–2025.

 

Secara yuridis, perbuatan yang dilaporkan dinilai memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 504 jo Pasal 20 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

 

Dalam pertemuan itu, Baharudin selaku pelapor diminta memberikan penjelasan lengkap atas laporannya, serta menyerahkan dokumen tambahan berupa temuan terkait pengelolaan PKBM Tahun Anggaran 2024–2025 dan bukti-bukti lain yang mengindikasikan pelanggaran administrasi.

 

Tim Penyidik melakukan pendalaman serius dengan mengajukan lebih dari 10 pertanyaan mendalam. Pertanyaan tersebut mencakup kronologi kejadian, identitas lengkap 10 lembaga yang dilaporkan, kelengkapan alat bukti, hingga rincian indikasi ketidakwajaran yang terjadi dalam pengelolaan anggaran di masing-masing lembaga tersebut.

 

Mendapatkan penjelasan dan data dari pelapor, pihak kepolisian menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas sesuai hukum yang berlaku. Langkah strategis yang segera diambil adalah melayangkan surat permintaan data dan keterangan resmi kepada Inspektorat Daerah. Hal ini diperlukan guna melengkapi berkas pemeriksaan serta memastikan seluruh dokumen administrasi dan teknis tersedia lengkap sebelum melangkah ke tahap penyidikan.

 

Baharudin mengapresiasi langkah cepat dan serius yang ditunjukkan Polda Banten. Ia berharap aparat kepolisian memeriksa secara mendalam dan menyeluruh ke-10 lembaga PKBM serta pihak-pihak terkait, untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tahun anggaran 2024 dan 2025.

 

"Kami berharap proses hukum berjalan berkeadilan, dan segala bentuk dugaan penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara di 10 lembaga PKBM tersebut dapat terungkap dan diproses sesuai aturan. Kami siap mendukung penuh pihak kepolisian demi tegaknya hukum dan kebenaran di Kabupaten Serang," ujar Baharudin usai menjalani pemeriksaan.

 

Sampai berita ini diturunkan, Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Banten sedang merampungkan administrasi dan memperkuat koordinasi antar instansi sebagai langkah awal, sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

 

Red*

Aliansi Peduli Banten Desak Usut Tuntas Dugaan Pungli di MTs Negeri 1 Lebak, Berkedok Kegiatan Hafidz Quran

By On Mei 19, 2026

 

LEBAK – Jinnewsone@gmail.com|Senin, 18 Mei 2026 – Isu dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan MTs Negeri 1 Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, kian memanas. Kini, Aliansi Peduli Banten angkat bicara dan secara tegas mendesak instansi berwenang untuk mengusut tuntas praktik pemungutan dana yang diduga dilakukan pihak sekolah dengan dalih kegiatan Tapis Quran atau Hafidz Quran. Kebijakan ini dinilai sangat memberatkan masyarakat dan jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Berdasarkan data yang dihimpun, pihak sekolah diduga memungut biaya sebesar Rp400.000,- per siswa. Jumlah siswa yang dikenakan kewajiban pembayaran ini terbilang sangat besar, yakni berkisar antara 600 hingga 800 orang. Secara hitungan kasar, total dana yang berhasil dikumpulkan dari kegiatan ini saja diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hal yang menjadi sorotan tajam adalah seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan diduga sepenuhnya dibebankan kepada wali murid, tanpa adanya alokasi anggaran pendampingan dari sekolah maupun instansi pembina.

 

Koordinator Aliansi Peduli Banten menyayangkan langkah yang diambil oleh pihak sekolah. Menurutnya, kegiatan keagamaan seharusnya menjadi sarana pendidikan yang positif, tidak dijadikan alat untuk memungut dana yang memberatkan. "Kami sangat mempertanyakan kebijakan ini. Kegiatan bernuansa agama seperti Tapis atau Hafidz Quran justru dibebani biaya ratusan ribu rupiah per anak. Ini sangat berat bagi ekonomi masyarakat, apalagi jumlah siswanya ratusan orang. Kami minta ini dibuka dan diperiksa sampai ke akar-akarnya," tegasnya.

 

Aliansi ini juga menegaskan bahwa praktik pemungutan tersebut jelas melanggar aturan resmi pemerintah, antara lain:

 

1. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pungutan Liar di Satuan Pendidikan, yang melarang keras sekolah negeri melakukan segala bentuk pungutan, baik untuk kegiatan perpisahan, wisuda, maupun kegiatan keagamaan.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjamin hak atas pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan melarang pungutan biaya tanpa dasar hukum yang sah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang mewajibkan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.

 

Sampai berita ini diturunkan, upaya awak media untuk mengonfirmasi langsung kepada Kepala Sekolah MTs Negeri 1 Lebak melalui pesan WhatsApp belum mendapatkan jawaban atau tanggapan apa pun. Sikap diam ini justru menimbulkan semakin banyak tanda tanya di kalangan masyarakat.

 

Aliansi Peduli Banten berharap Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan terkait segera turun tangan. Masyarakat menuntut adanya kejelasan rincian penggunaan dana, serta tindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran aturan yang merugikan siswa dan orang tua murid.


Red*

Harumkan Nama Sekolah, Isma Wardani Setiawanti Kembali Bawa Pulang Gelar Juara

By On Mei 17, 2026

 

LAMPUNG, Jinnewsone@gmail.com| 17 Mei 2026 – Kabar gembira kembali menghiasi dunia pendidikan dan seni di Lampung Timur. Isma Wardani Setiawanti, siswi kelas 7 dari SMP Negeri 1 Way Jepara, sukses mengharumkan nama baik almamaternya setelah meraih prestasi membanggakan dalam kompetisi seni yang berlangsung di Mall Candra Karang, Bandar Lampung, hari ini.

 


Kompetisi yang digelar oleh MEM Entertainment AMI MIA ini berjalan sangat ramai dan meriah, dihadiri ratusan peserta serta didukung oleh berbagai sponsor besar. Di ajang bergengsi tersebut, Isma Wardani Setiawanti menunjukkan performa terbaiknya dan berhasil mengalahkan peserta-peserta lain untuk keluar sebagai juara di dua kategori sekaligus: Solo Song dan Fashion Show.

 

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata keunggulan Isma sebagai pelajar multitalenta. Ia mampu menyeimbangkan bakat seni di bidang vokal dan peragaan busana dengan sangat apik, sebuah kemampuan yang jarang dimiliki banyak orang. Penampilan Isma di atas panggung dinilai sangat matang, ekspresif, dan penuh karakter, membuatnya layak mendapatkan penghargaan tertinggi.

 

Bagi Isma, kemenangan ini adalah rangkaian prestasi yang terus berlanjut. Sebelumnya, ia telah mengukir namanya di panggung nasional dengan menjadi juara Bintang Selebriti 2024 dan Bintang Selebriti 2025 yang diselenggarakan di Hotel Kaisar, Jakarta. Kini, kemenangan di Bandar Lampung semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Lampung Timur.

 

Prestasi yang diraih Isma menjadi kebanggaan besar bagi SMP Negeri 1 Way Jepara, yang dikenal senantiasa mendukung pengembangan bakat siswa di luar kegiatan akademik. Isma Wardani Setiawanti kini menjadi inspirasi bagi teman-temannya, membuktikan bahwa dengan bakat dan ketekunan, nama sekolah dan daerah bisa dibanggakan di mana saja.


Red*

KASUS MARYANI DI PN MENGGALA TERANG-BENDERANG, KUASA HUKUM SOROTI KEJANGGALAN PENYIDIKAN, PENGGELEDAHAN.

By On Mei 12, 2026

 

Lampung-Jinnewsone@gmail.com|Sidang ke-6 perkara dugaan tindak pidana narkotika dengan terdakwa Maryani kembali digelar di Pengadilan Negeri Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan tiga saksi dari jajaran Polres Tulang Bawang untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.


Namun, jalannya persidangan justru memunculkan sejumlah fakta yang dinilai kuasa hukum terdakwa sebagai indikasi adanya kejanggalan dalam proses penyidikan, penggeledahan, hingga penyusunan berita acara pemeriksaan (BAP).


Saksi Rahmat, anggota kepolisian yang terlibat dalam penggerebekan, mengaku memperoleh informasi awal dugaan transaksi narkotika dari masyarakat. Akan tetapi, saat dicecar penasihat hukum Maryani, Rahmat mengaku lupa tanggal pasti menerima informasi tersebut dan hanya mengingat lokasi rumah seorang perempuan yang diduga menjadi target operasi.


Dalam keterangannya, Rahmat juga membenarkan bahwa penggerebekan dilakukan tanpa melibatkan aparatur lingkungan setempat seperti Ketua RT maupun pamong kampung sebagai saksi penggeledahan.


“Tidak ada RT ataupun kepala kampung yang ikut menyaksikan proses penggeledahan,” ungkap Rahmat di hadapan majelis hakim.


Polisi sempat mengamankan seorang tukang galon saat operasi berlangsung, sementara satu orang lainnya disebut berhasil melarikan diri. Namun, saksi mengaku tidak mengetahui adanya komunikasi ataupun percakapan yang dapat menguatkan dugaan transaksi narkotika antara tukang galon tersebut dengan Maryani.


Dalam persidangan juga terungkap bahwa saat penggeledahan dilakukan, Maryani sedang berada di rumah bersama keluarganya. Polisi mengklaim menemukan barang bukti berupa sabu dan alat hisap dari dalam lemari aluminium di kamar rumah terdakwa.


Namun, fakta lain yang mencuat justru memperlihatkan sejumlah kelemahan dalam proses penyidikan. Saksi Rahmat mengakui bahwa saat pemeriksaan awal pada 12 Oktober 2025, Maryani belum didampingi penasihat hukum.


Selain itu, tidak ditemukan barang bukti pendukung seperti telepon genggam yang dapat memperkuat dugaan adanya transaksi narkotika. Bahkan hasil tes urine Maryani yang dilakukan pihak kepolisian dinyatakan negatif.


Majelis hakim juga menyoroti proses penemuan barang bukti yang disebut baru ditemukan sekitar 30 menit setelah penggeledahan dilakukan. Barang bukti itu disebut ditemukan oleh anggota bernama Johan di dalam kamar rumah terdakwa.


Rahmat mengaku dirinya baru melihat barang bukti setelah mendekat ke lokasi penemuan, usai mendengar teriakan dari anggota yang mengabarkan bahwa barang bukti telah ditemukan.


Sementara itu, saksi Muklis yang merupakan penyidik pembantu mengaku tidak ikut melakukan penggeledahan. Ia hanya membantu administrasi penyidikan dan penyusunan BAP.


Sedangkan saksi Muhammad mengaku berada di ruang tamu saat penggeledahan berlangsung dan tidak menemukan hal mencurigakan selain perabot rumah tangga biasa. Beberapa anggota lainnya disebut berada di luar rumah dan juga tidak menemukan barang mencurigakan.


Majelis hakim kemudian mempertanyakan hasil tes urine Maryani yang dinyatakan negatif serta proses penyusunan BAP yang dilakukan sehari setelah pemeriksaan.


Di sisi lain, suasana persidangan sempat memanas ketika Maryani menyampaikan keberatannya secara langsung di hadapan majelis hakim. Ia mengaku tidak diberikan kesempatan membaca isi dokumen sebelum menandatangani BAP.


Maryani juga mempertanyakan perbedaan tanda tangan dalam dokumen tertanggal 11 dan 13 Oktober sebagaimana dijelaskan penyidik di persidangan.


Tak hanya itu, Maryani mengaku surat perintah penggeledahan hanya diperlihatkan sekilas tanpa diberi kesempatan membaca secara menyeluruh pada hari pertama penggeledahan.


Terkait penemuan barang bukti, Maryani menegaskan dirinya tidak dapat melihat langsung proses penemuan karena posisinya berada jauh dari kamar dan tidak diperbolehkan mendekat oleh petugas.


“Saya tidak bisa melihat langsung saat barang itu ditemukan karena tidak diizinkan mendekat,” ujar Maryani di ruang sidang.


Video penggeledahan yang sebelumnya sempat diputar di persidangan juga dinilai majelis hakim belum cukup kuat untuk menjadi alat bukti yang meyakinkan.


Maryani bahkan mengaku mengalami bentakan, intimidasi, hingga ancaman dari oknum aparat selama proses penggeledahan berlangsung.


Berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan ke-6 ini semakin memperkuat sorotan kuasa hukum terhadap dugaan adanya pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan dan penggeledahan terhadap terdakwa.


Sidang perkara tersebut akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berikutnya.


Sebelumnya, keluarga besar Maryani mendatangi Kejaksaan Negeri Menggala untuk meminta keadilan atas penahanan Maryani yang telah berlangsung sekitar tujuh bulan.


Kedatangan puluhan anggota keluarga itu disebut bukan aksi unjuk rasa, melainkan memenuhi undangan dari Kasat Intelkam Polres Tulang Bawang guna melakukan mediasi terkait perkara yang sedang berjalan.


Dalam mediasi yang turut dihadiri unsur kejaksaan, kepolisian, serta aparat lainnya, pihak keluarga meminta agar Maryani dibebaskan karena dianggap tidak bersalah.


Perwakilan keluarga, Yansori, menyatakan pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional apabila proses hukum dinilai tidak berjalan adil.


“Kami meminta keadilan dan pembebasan Maryani. Jika tidak ada kejelasan, persoalan ini akan kami laporkan hingga ke tingkat pusat,” ujarnya.


Pihak keluarga juga menyoroti dugaan adanya permintaan uang puluhan juta rupiah untuk perubahan pasal serta dugaan munculnya “barang bukti siluman” dalam proses perkara tersebut.


Sementara itu, pihak kejaksaan disebut menyampaikan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran oleh oknum aparat, maka hal tersebut dipersilakan untuk dilaporkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.


Keluarga berharap majelis hakim dapat memutus perkara secara objektif, independen, dan berdasarkan fakta persidangan.


Prinsip *equality before the law* atau persamaan kedudukan di hadapan hukum kembali disuarakan dalam kasus ini, sejalan dengan asas hukum pidana yang menyatakan:


Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.”


Kasus ini juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam:


Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).


Seluruh proses hukum diharapkan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, transparansi, profesionalitas aparat penegak hukum, serta perlindungan hak-hak terdakwa selama proses peradilan berlangsung.


Red.

Bersatu Teguh! Warga RT 01 dan RT 02 Sukadana Selamatkan Jembatan yang Hampir Longsor

By On Mei 08, 2026

 


SERANG, Jinnewsone@gmail.com|8 Mei 2026 – Aksi nyata dan kepedulian yang luar biasa kembali ditunjukkan oleh seluruh warga masyarakat Lingkungan Sukadana, Kota Serang. Melihat kondisi jembatan penghubung yang sudah berusia tua dan kondisinya semakin mengkhawatirkan karena hampir mengalami longsor, warga tidak tinggal diam. Segera digelar kegiatan gotong royong besar-besaran yang diikuti oleh warga RT 01 dan RT 02 untuk merehab serta memperkuat kembali struktur jembatan tersebut.

 

Di bawah komando dan kepemimpinan langsung Ketua RT 01 Bapak Sukmana dan Ketua RT 02 Bapak Asep Acan, suasana di lokasi terasa sangat hidup, penuh semangat, dan guyub. Terlihat jelas kebersamaan yang luar biasa, di mana para warga bahu-membahu, saling bantu membantu, bekerja sama tanpa memandang latar belakang. Semua bergerak serentak dengan satu tujuan mulia, yaitu menyelamatkan jembatan vital ini agar tidak terjadi longsor atau kerusakan yang lebih parah yang bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan.

 

Upaya perbaikan ini dilakukan sepenuhnya secara swadaya oleh masyarakat setempat. Dengan tenaga dan usaha bersama, jembatan yang sempat rapuh dan terancam longsor kini perlahan kembali kokoh dan aman. Perbaikan ini sangat penting dilakukan agar akses jalan tetap lancar, nyaman, dan bisa digunakan sebagaimana mestinya oleh seluruh warga tanpa rasa khawatir.

 

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Sukmana dan Bapak Asep Acan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang sangat mendalam kepada seluruh masyarakat.

 

"Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan. Terima kasih banyak kepada seluruh warga RT 01 dan RT 02 yang sudah berkenan turun tangan, menyisihkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kegiatan positif ini. Berkat partisipasi, kekompakan, dan gotong royong kita semua, masalah yang kita hadapi ini bisa kita atasi bersama dengan baik," ujar mereka dengan penuh rasa syukur.

 

"Jembatan ini kini kembali aman dan kokoh berkat karya dan usaha kita bersama. Ini adalah bukti nyata bahwa warga Lingkungan Sukadana adalah warga yang solid, peduli, dan selalu menjaga kebersamaan. Semoga aset bersama ini bisa kita jaga dan manfaatkan dengan baik untuk kepentingan bersama dalam waktu yang lama," tambahnya.

 

Kegiatan ini tidak hanya berhasil mengamankan infrastruktur penting, tetapi juga semakin mempererat tali persaudaraan dan kerukunan antarwarga. Semoga semangat gotong royong seperti ini terus terjaga dan menjadi contoh yang baik bagi lingkungan Lainn nya.


Red*

Tim Tipikor Polda Banten Komitmen Periksa 10 PKBM di Kabupaten Serang, Tindaklanjuti Laporan Gerakan Serang Raya

By On Mei 05, 2026

 


Banten- Jinnewsone@gmail.com|5 Mei 2026  Tim Penindakan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Daerah (Polda) Banten menyatakan komitmennya untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam terkait laporan yang disampaikan oleh Gerakan Serang Raya. Langkah ini menyusul kedatangan Ketua Gerakan Serang Raya, Baharudin MS, yang memenuhi undangan wawancara di kantor Polda Banten, Selasa (5/5).

 

Kasus yang menjadi sorotan berkaitan dengan dugaan penyimpangan dan tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di sepuluh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebar di wilayah Kabupaten Serang.

 

Dalam pertemuan tersebut, pihak Gerakan Serang Raya memaparkan sejumlah temuan yang menjadi dasar aduan, meliputi dugaan penyalahgunaan sarana dan prasarana (Sarplas), ketidaksesuaian data peserta didik, serta berbagai kejanggalan dalam administrasi pengelolaan lembaga pendidikan non-formal tersebut.

 

Menanggapi laporan yang masuk, pihak Tim Tipikor mengonfirmasi telah menerima seluruh bukti dan keterangan yang diserahkan. Saat ini, proses hukum masih menunggu kelengkapan data, termasuk hasil audit dari Inspektorat serta terbitnya Surat Perintah Tugas (Sprin) dari pimpinan.

 

Meski demikian, pihak kepolisian memberikan kepastian bahwa mereka akan segera fokus dan menindaklanjuti perkara ini. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait di 10 PKBM tersebut akan segera dilakukan setelah seluruh administrasi dan dasar hukum dinyatakan lengkap.

 

"Pihak kepolisian menyampaikan akan segera fokus menindaklanjuti laporan terkait sepuluh PKBM yang ada di Kabupaten Serang ini," tegas Baharudin MS usai mengikuti sesi wawancara tersebut.

 

Red*

SUDAH VIRAL BARU DITANGANI, INILAH NEGERI KONOHA! Aliansi Peduli Banten Desak Polda Banten Periksa Proyek PJU Miliaran Rupiah

By On Mei 01, 2026

 

 

Banten – Jinnewsone@gmail.com|Fenomena puluhan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati total di wilayah Kasemen menjadi sorotan tajam publik. Tidak hanya soal kerusakan teknis, proyek bernilai miliaran rupiah ini kini menuai kecurigaan adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan dan pemasangannya.

 

Aliansi Peduli Banten menyoroti kasus ini dengan sindiran keras, menyebut kondisi tersebut layaknya "Negeri Konoha" yang penuh dengan ketidakjelasan dan tata kelola yang berantakan. Mereka mendesak Polda Banten untuk turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait proyek pengadaan dan pemasangan PJU yang menggunakan tenaga listrik PLN, khususnya yang menggunakan tiang model Double Arm di bawah naungan Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

 

Berdasarkan data di lapangan, dari total 30 titik lampu yang terpasang, tercatat sebanyak 19 titik mati total dan 5 titik lainnya mati sebelah. Kondisi ini sudah berlangsung berbulan-bulan lamanya tanpa perbaikan yang signifikan, hingga akhirnya viral di media sosial dan mendapat perhatian luas.

 

Kasi PJU Dishub Banten, Rahmat, mengakui bahwa gangguan yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Selain ulah oknum yang melakukan vandalisme hingga kabel hilang berkali-kali, terdapat masalah fundamental pada sistem kelistrikan.

 

"Secara ideal satu panel itu maksimal untuk 20 lampu, tapi di sana dipasang sampai 30 titik. Ini menjadi salah satu penyebab utama gangguan, selain kekurangan daya dan masalah jaringan," ungkap Rahmat kepada awak media, Kamis (30/04/2026).

 

Lebih jauh, sistem kerja yang diterapkan dinilai kurang proaktif. Pihak dinas baru akan bertindak jika sudah ada aduan dari masyarakat atau pemberitaan media.

 

"Kalau ada laporan, biasanya dua sampai tiga hari kita turun. Tapi kalau tidak ada aduan, kita anggap aman dan normal," jelasnya.

 

Ironisnya, proyek megah ini diketahui masih berada dalam masa pemeliharaan (maintenance) dengan masa garansi hingga Juni mendatang. Artinya, seharusnya segala perbaikan dan kinerja alat masih menjadi tanggung jawab penuh pelaksana proyek.

 

Fakta di lapangan yang menunjukkan banyaknya lampu mati justru memunculkan pertanyaan besar mengenai kualitas pekerjaan dan nilai manfaat dari anggaran yang telah digelontorkan. Masyarakat menilai, proyek yang menelan biaya fantastis tersebut faktanya tidak sesuai dengan harapan dan terkesan dikerjakan secara asal-asalan.

 

Menanggapi hal ini, Aliansi Peduli Banten menekankan pentingnya transparansi dan hukum yang berlaku. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum, khususnya Polda Banten, tidak tinggal diam dan segera melakukan audit forensik untuk memastikan apakah ada unsur kesengajaan atau korupsi dalam pengadaan APJ, LPJU, hingga pemasangan tiang Double Arm tersebut.

 

Hingga berita ini diturunkan, masyarakat menanti langkah nyata dari pemerintah daerah dan kepolisian untuk menjawab keresahan publik terkait tata kelola infrastruktur yang dinilai jauh dari kata profesional.

 

Tim Redaksi

APB Desak Sikap Tegas Kejaksaan Negeri Cilegon: Segera Tetapkan Dugaan Pelaku KKN di DPUPR Kota Cilegon

By On April 26, 2026

 

CILEGON – Jinnewsone@gmail.com|Aliansi Peduli Banten (APB) secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon kepada Kejaksaan Negeri Cilegon. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari hasil investigasi lapangan dan analisis dokumen yang mengindikasikan potensi kerugian negara senilai Rp 3.575.620.000,00 pada proyek tahun anggaran 2024.

 

Ketua Umum APB, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa laporan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen masyarakat untuk mendorong penegakan hukum yang transparan, objektif, dan berkelanjutan.


Kami menindaklanjuti laporan ini ke Kejari Cilegon dengan harapan besar hukum bisa ditegakkan secara adil. Jangan berhenti di jalan. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara tidak boleh dibiarkan terus terjadi, khususnya di lingkungan instansi DPUPR Cilegon,” tegas Iwan.

 

Berdasarkan dokumen investigasi yang juga merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2024, ditemukan sejumlah indikasi permasalahan serius dalam pelaksanaan proyek belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan,Beberapa temuan utama meliputi:

 

Penggunaan material yang tidak sesuai standar teknis,Ketebalan konstruksi yang tidak memenuhi spesifikasi kontrak,Kualitas pekerjaan yang dinilai belum optimal,Adanya kelebihan pembayaran proyek yang diduga terjadi akibat lemahnya verifikasi dan ketidaksesuaian antara progres fisik dengan pembayaran.

 

Hingga saat ini, diketahui bahwa pengembalian kerugian negara baru dilakukan sebagian, yakni sebesar Rp 912.000.000,00 dari total temuan Rp 3.575.620.000,00. Padahal, mengacu pada ketentuan yang berlaku, pengembalian kerugian negara wajib diselesaikan paling lambat 100 hari sejak LHP diserahkan secara resmi.

 

LHP BPK tersebut diserahterimakan pada awal Juni 2025, sehingga batas waktu penyelesaian seharusnya telah berakhir sekitar September 2025. Namun hingga April 2026, realisasi pengembalian masih jauh dari target. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam proses penyelesaian kerugian negara.

 

APB juga menilai terdapat kelemahan sistemik dalam pengawasan internal, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga konsultan pengawas. Dugaan penyimpangan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

APB menekankan prinsip hukum yang berlaku: bahwa pengembalian kerugian negara tidak serta merta menghapuskan tuntutan pidana.

 

Kami ingin menegaskan, meskipun nantinya pihak terkait mengembalikan sisa dana kerugian negara, baik sebelum maupun selama proses hukum berjalan, hal tersebut tidak serta merta menghentikan proses penegakan hukum. Tindak pidana korupsi adalah delik materiil yang telah terjadi dan merugikan keuangan negara serta perekonomian negara. Pengembalian uang merupakan upaya pemulihan kerugian, namun pertanggungjawaban pidana tetap harus dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelas Iwan.

 

Kami tidak ingin kasus seperti ini berhenti hanya pada klarifikasi atau berhenti begitu sisa dana dikembalikan. Harus ada tindak lanjut hukum yang jelas agar memberikan efek jera,” tambahnya.

 

APB mendesak Kejaksaan Negeri Cilegon untuk segera melakukan penyelidikan mendalam, menetapkan tersangka, dan memproses seluruh pihak yang terlibat sesuai hukum yang berlaku. Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.


Red*

Diduga Ada Data Fiktif Rp 34,8 Juta, Pengelolaan Sampah Kecamatan Baros Disorot Publik

By On April 24, 2026

 

SERANG-JINNEWSONE.COM|Pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten, kembali menjadi sorotan tajam. Pasalnya, pengelolaan tersebut diduga sarat dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), terutama terkait anggaran sewa lahan kering yang nilainya mencapai Rp 34.800.000 pada tahun anggaran 2025 yang diduga bersifat fiktif.

 

Investigasi yang dilakukan awak media menemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari lokasi penampungan sampah hingga pengakuan pihak terkait yang dinilai tidak sinkron dengan data di lapangan.

 

Berdasarkan keterangan warga di lokasi penampungan sampah Desa Baros yang enggan disebutkan namanya, pengelolaan tempat pembuangan sementara tersebut merupakan tanggung jawab BUMDes Desa Baros, bukan milik pihak kecamatan.

 

Penampungan ini pengelolaannya milik BUMDES Desa Baros, bukan punya kecamatan. Pihak kecamatan hanya mengangkut saja pada saat bak sampah sudah penuh karena BUMDES belum punya kendaraan. Makanya kami kerjasama dengan pihak kecamatan," ungkapnya.

 

Ketika awak media berupaya melakukan konfirmasi ke Kantor Kecamatan Baros pada Kamis (23/04/2026) sekitar pukul 09.00 WIB, hampir seluruh pegawai dan Camat tidak ditemukan di tempat. Berdasarkan keterangan seorang staf berinisial AP, seluruh jajaran sedang melaksanakan kegiatan di kawasan Anyer.

 

Lokasi Penampungan Tersebar, Warga Harus Bayar Biaya Angkut

Selain di Desa Baros, awak media juga menelusuri informasi ke Kampung Sidagel, Desa Sukamanah. Salah satu sopir truk pengangkut sampah membenarkan adanya titik penampungan di wilayah tersebut.

 

Menurut keterangan warga sekitar, keberadaan bak penampungan di Sidagel merupakan hasil musyawarah warga yang meminta agar sampah tidak berserakan. Namun, ada hal yang mencengangkan terkait mekanisme operasionalnya.

 

Bak penampungan sampah di sini diberikan kepada warga Sidagel dengan tujuan agar sampah tidak berserakan. Pemilik lahan pun mengizinkan, tapi tidak berbentuk sewa lahan, Pak," jelas salah satu warga.

 

Lebih jauh, warga mengaku bahwa ketika bak sampah penuh, mereka harus mengeluarkan biaya sendiri untuk membayar jasa pengangkutan kepada pihak kecamatan. Sama halnya dengan wilayah Kampung Katulisan dan depan Kantor Desa Sukamanah, di mana bak penampungan adalah aset desa, namun pengangkutan menjadi tanggung jawab kecamatan yang membebani warga.

 

Polemik ini semakin memanas setelah muncul informasi mengenai adanya anggaran sewa lahan kering senilai Rp 34.800.000 pada tahun 2025 yang diduga tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

 

Saat dikonfirmasi, Atin selaku Kasi Ekbang yang juga mengelola persampahan Kecamatan Baros pada tahun 2025 membantah adanya sewa lahan di wilayah Baros.

 

"Kami tidak ada sewa lahan kering di Kecamatan Baros. Kalau ada sewa lahan, itu peruntukannya untuk buang sampah ke wilayah Kecamatan Bolang. Biayanya per mobil Rp 350.000, kami ada dua mobil, jadi total Rp 700.000," ujar Atin.

 

Namun, pengakuan ini bertolak belakang dengan data yang beredar di masyarakat yang menyebutkan adanya alokasi dana mencapai Rp 34,8 juta yang diduga dialihkan atau dibuat fiktif.

 

Bahrudin, Ketua Aliansi Gerakan Serang Raya, menanggapi keras kasus ini. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Serang dan Dinas terkait segera turun tangan mengusut tuntas.


Kalau benar ada data fiktif dalam pengelolaan sampah ini, bukan hanya masalah administratif, tapi juga berpotensi merugikan keuangan negara. Kita tidak boleh membiarkan pengelolaan sampah ini menjadi ladang bisnis kotor," tegasnya dengan nada emosional.

 

Hingga berita ini ditayangkan, Camat Baros belum bisa ditemui dan memberikan konfirmasi terkait dugaan KKN dan anggaran fiktif tersebut. Publik kini menanti langkah tegas dari pihak berwenang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

 

Red*

Aliansi Peduli Banten Minta Pihak Berwenang Tindak Pengusaha Wifi Ilegal di Cikeusik Pandeglang, Pemasangan Kabel Semrawut Dinilai Membahayakan

By On April 21, 2026

 

Pandeglang, Jinnewsone@gmail.com|Selasa, 21 April 2026 Aliansi Peduli Banten meminta instansi berwenang dan Kepolisian Daerah (Polda) Banten untuk segera menindak tegas sejumlah pelaku usaha layanan akses internet nirkabel atau wifi yang beroperasi secara tidak sah di wilayah Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Tindakan ini didasarkan pada maraknya praktik pemasangan jaringan yang tidak memenuhi standar serta dugaan ketidaklengkapan dokumen perizinan usaha.

 

Dari pantauan awak media, tampak jelas kondisi pemasangan kabel jaringan yang dilakukan secara semerawut dan dinilai menyimpang dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Kabel-kabel tersebut hanya digantungkan secara asal-asalan, memanfaatkan tiang listrik milik PT PLN (Persero) dan ranting pepohonan tanpa dukungan penyangga yang memadai. Akibatnya, banyak kabel yang terjuntai hingga menjalar mendekati permukaan tanah, menimbulkan risiko bahaya bagi lingkungan sekitar.

 

Kondisi ini pun menuai keluhan dari warga setempat. Mereka menilai tata letak kabel yang berantakan tidak hanya mengganggu kenyamanan dan aktivitas sehari-hari, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan maupun kejadian yang tidak diinginkan, seperti jeratan kabel yang membentang bebas tanpa penyangga khusus maupun tiang penyangga milik usaha tersebut.

 

Salah seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya mengonfirmasi persoalan tersebut saat diwawancarai. “Benar, kabel-kabel itu sangat mengganggu kami. Pemasangannya sembarangan, hanya disangkutkan di tiang listrik PLN dan di pepohonan milik warga. Kami sangat khawatir, karena meskipun kabel jaringan data, ada bagian yang bertegangan listrik, sehingga kami takut anak-anak maupun warga dewasa tersengat arus listrik. Belum lagi risiko bagi pengendara sepeda motor yang bisa terjerat kabel yang menjuntai ke bawah karena tidak terpasang dengan rapi,” ungkapnya.

 


Salah satu pelaku usaha yang diduga terlibat dalam praktik ini adalah pemilik layanan Mestroe Net. Saat awak media berupaya meminta keterangan terkait persoalan pemasangan jaringan yang tidak beraturan dan pemanfaatan fasilitas umum tanpa izin, pihak pengusaha dinilai tidak kooperatif dan mangkir dari tanggung jawab. Bahkan, diduga pihak pengusaha memerintahkan pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan, serta berupaya menimbulkan kesalahpahaman atau adu domba antarwarga dengan mengaitkan pihak yang tidak terkait dengan persoalan tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, pengelola Mestroe Net belum memberikan tanggapan resmi maupun penjelasan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan.


Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Telekomunikasi Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa setiap penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki izin penyelenggaraan yang diterbitkan oleh pemerintah. Selain itu, Pasal 45 mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi standar teknis dan ketentuan pemasangan perangkat serta jaringan agar tidak membahayakan keselamatan umum dan merusak fasilitas umum.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jasa Akses Internet Aturan ini mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki dokumen perizinan yang sah, serta melakukan pemasangan jaringan sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan, termasuk tidak memanfaatkan fasilitas milik pihak lain atau milik negara tanpa persetujuan resmi.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Mengatur ketentuan mengenai penggunaan ruang publik dan fasilitas umum untuk keperluan telekomunikasi, yang harus mendapatkan persetujuan dan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.

 

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar meliputi:

 

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin penyelenggaraan usaha;

Denda yang besarannya disesuaikan dengan tingkat kerugian dan jenis pelanggaran, yang diatur dalam ketentuan pasal pidana dan peraturan pelaksanaannya;

Tuntutan ganti rugi jika pelanggaran tersebut menimbulkan kerusakan fasilitas atau menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil bagi masyarakat;

Tuntutan pidana sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Telekomunikasi, yang dapat berupa penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp500 miliar bagi pelaku yang melakukan usaha tanpa izin resmi dan menimbulkan bahaya bagi keselamatan umum.

 

Aliansi Peduli Banten berharap agar Polda Banten dan instansi terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pandeglang segera melakukan pengecekan lapangan, memeriksa kelengkapan dokumen usaha, serta menindak tegas seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Awak media juga akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendesak pemerintah daerah untuk memastikan aturan perizinan dan standar teknis dipatuhi guna melindungi kepentingan dan keselamatan masyarakat.

 

Red*

 

Terekam Saat Mandi dan Diunggah ke Status WA, Fit Siap Lapor Polda Banten

By On April 14, 2026

 


SERANG – Jinnewsone@gmail.com|Sebuah tindakan asusila kembali terjadi, di mana seorang wanita berinisial Fit menjadi korban perekaman video intim tanpa izin oleh pasangannya sendiri yang bernama SAID. Video yang merekam korban dalam keadaan telanjang tersebut bahkan diunggah pelaku ke Status WhatsApp.

 

Kejadian bermula saat keduanya sedang melakukan panggilan video (VC) pada sore hari sekitar waktu Maghrib. Mengingat keberadaan teman-temannya di sekitar, Fit pun masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun, tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, Said justru merekam momen tersebut saat Fit sedang mandi dalam keadaan bugil.

 

Usai perbuatan bejat itu dilakukan, sempat terjadi keributan antara keduanya. Alih-alih meminta maaf, Said malah mengunggah rekaman video tersebut ke dalam Status WhatsApp miliknya, sehingga video tersebut dapat dilihat oleh banyak orang dari daftar kontaknya.

 

Akibat perbuatan tersebut, Fit merasa sangat dirugikan, terhina, dan mengalami guncangan mental yang berat. Menyikapi hal ini, pihak korban memutuskan untuk tidak tinggal diam dan akan segera melaporkan perkara ini ke Kepolisian Daerah (Polda) Banten guna meminta keadilan dan menuntut pertanggungjawaban hukum.

 

Identitas pelaku yang tercatat oleh pihak korban adalah sebagai berikut:

 

Nama Lengkap: SAID Tempat, Tanggal Lahir: Kampung Piri Kosong, 9 Agustus 1992 Alamat: Jalan Poros Malino, BTN Bumi Batara Goa, RT 001, RW 001, Desa Tampobalang, Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan Pekerjaan: Awak Kapal (Kapal Natasha)

 

Sampai berita ini diturunkan, Said belum memberikan konfirmasi atau tanggapan apa pun terkait tuduhan yang menjeratnya.

 

Tindakan kriminal yang dilakukan Said diduga melanggar sejumlah undang-undang, antara lain:

 

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)- Pasal 14: Melarang perekaman dan penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan korban dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun.

UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE- Pasal 27 ayat (1): Larangan mendistribusikan konten yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 ayat (3): Larangan pencemaran nama baik melalui sistem elektronik.

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi- Pasal 29: Mengatur pidana bagi siapa saja yang menyebarluaskan konten pornografi dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun.

 

Kasus ini akan segera diproses secara hukum untuk mengusut lebih jauh dan menjerat pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Red*

APB Laporkan Dugaan Korupsi Infrastruktur di Lebak, Kerugian Negara Capai Rp8,4 Miliar

By On April 09, 2026



 
LEBAK – Jinnewsone@gmail.com|Aliansi Peduli Banten (APB) mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Lebak ke Kejaksaan Negeri Lebak. Langkah ini diambil sebagai respons atas minimnya tindak lanjut dari aduan masyarakat yang sebelumnya disampaikan ke instansi terkait.
 
Laporan resmi diterima oleh pihak kejaksaan pada Kamis, 9 April 2026. Ketua Umum APB, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan bentuk keprihatinan mendalam atas dugaan maladministrasi dan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah.
 
"Kami menindaklanjuti laporan ini karena aspirasi masyarakat tidak mendapatkan respons yang memadai. Jika dibiarkan, hal ini akan menciptakan persepsi buruk dan merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di daerah," ujar Iwan dalam keterangannya.
 
Berdasarkan data dan hasil verifikasi yang dimiliki oleh pihak APB, terdapat indikasi kuat mengenai ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dalam kontrak dengan realisasi pekerjaan di lapangan. Temuan tersebut mencakup kekurangan volume pekerjaan, penurunan kualitas material, serta penyimpangan terhadap gambar kerja yang telah disepakati.
 
Akibat dugaan penyimpangan tersebut, diestimasi terdapat potensi kerugian bagi keuangan negara yang mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp8.399.719.245,34. Rinciannya berasal dari anggaran Belanja Modal Jalan senilai Rp6.431.874.572,70 dan Belanja Hibah Jalan Desa sebesar Rp1.967.844.672,64.
 
Iwan juga menekankan harapannya agar penegak hukum dapat bekerja secara independen dan profesional tanpa tekanan dari pihak manapun. Ia berpesan agar kasus ini tidak menjadi preseden buruk yang mencoreng wibawa institusi kejaksaan, sebagaimana kasus serupa yang pernah terjadi di daerah lain.
 
"Kami meminta Kejaksaan Negeri Lebak untuk bekerja secara objektif dan transparan. Masyarakat menunggu keadilan dan kepastian hukum agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.
 
Kasus ini kini menjadi sorotan publik mengingat nilai kerugian yang cukup besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Masyarakat berharap proses hukum berjalan cepat dan dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel di Kabupaten Lebak.
 
 
 
Red*

Dituding Palsukan Tanda Tangan, Operasional PT Vila Emas dan Jalur Pendakian Gunung Pulosari Ditolak Warga

By On April 07, 2026

 

PANDEGLANG –JinNewsOne com .[ Warga Kampung Pamengker, Desa Cilentung, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pandeglang, Banten, secara tegas menolak keberadaan aktivitas wisata yang dikelola oleh PT Vila Emas beserta pembukaan jalur pendakian Gunung Pulosari yang beroperasi di wilayah tersebut, Selasa (7/4/2026).

 

Penolakan ini muncul lantaran masyarakat mengaku tidak pernah memberikan persetujuan maupun menandatangani dokumen perizinan yang menjadi dasar legalitas usaha tersebut.

 

“Terkait adanya aktivitas PT Vila Emas dan wisata pendakian Gunung Pulosari itu, kami tegaskan tidak pernah setuju dan tidak merasa menandatangani persetujuan izin pembukaannya,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan identitasnya kepada awak media.

 

Warga menyoroti proses musyawarah yang sebelumnya digelar. Dalam pertemuan tersebut, pihak manajemen PT Vila Emas sama sekali tidak hadir. Yang hadir dalam forum tersebut hanya unsur Muspika, sehingga aspirasi asli masyarakat tidak terserap dan hingga kini masalah belum menemukan titik terang.

 

Yang menjadi sorotan tajam dan memicu kemarahan warga adalah dugaan penyalahgunaan identitas. Disebutkan bahwa dalam berkas persyaratan, terdapat nama-nama warga Pamengker yang dicantumkan sebagai pemberi persetujuan. Namun, pihak yang namanya tercantum tersebut membantah keras pernah menandatangani surat apapun.

 

“Yang membuat kami geram adalah adanya dugaan mengatas-namakan warga Pamengker. Faktanya, warga yang bersangkutan tidak merasa menandatangani surat tersebut sebagai landasan membuka usaha,” tegas sumber tersebut.

 

Tim media berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pengelola PT Vila Emas. Meskipun pimpinan tidak berada di lokasi, salah satu petugas yang bernama Diki mengaku bahwa pihaknya telah memiliki legalitas resmi.

 

“Kami sudah ada izin dari DLHK, Perhutani, dan Polda Banten. Kami juga membuka rute pendakian Gunung Pulosari,” ujar Diki singkat.

 

Ketika ditanya mengenai keberadaan posko tim SAR atau keselamatan, Diki mengaku posko berada satu tempat dengan lokasi pendaftaran pengunjung.

 

Namun, klaim tersebut tampaknya berbenturan dengan fakta di lapangan dan dokumen resmi yang beredar.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat Surat Edaran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) yang menerangkan bahwa status aktivitas PT Vila Emas dan jalur pendakian Gunung Pulosari saat ini masih dalam tahap proses penutupan.

 

Lebih jauh disebutkan bahwa hingga saat ini, pihak Kementerian terkait belum mengeluarkan keputusan resmi yang memperbolehkan pengelolaan maupun pembukaan jalur pendakian di kawasan Gunung Pulosari tersebut.

 

Hingga berita ini ditayangkan, pihak pengelola PT Vila Emas maupun instansi terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dan status legalitas yang kontradiktif tersebut.


Red*

Irigasi Banten Diduga Bermasalah, APB Minta Audiensi ke Dinas PUPR

By On Maret 14, 2026



 
BANTEN – Jinnewsone@gmail.com|Aliansi Peduli Banten (APB) mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, seiring dugaan adanya permasalahan pada proyek perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi di berbagai wilayah di provinsi ini.
 
Permohonan ini didasarkan pada informasi dan laporan yang diterima serta hasil pemantauan yang dilakukan hingga awal tahun ini. Salah satu kasus yang menjadi fokus utama adalah proyek di Cikoncang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak yang telah dinyatakan selesai, namun air tetap tidak dapat mengalir dengan normal.
 
"Kami mendapati bahwa proyek perbaikan irigasi di Cikoncang diduga gagal dalam tahap perencanaan atau konstruksi. Kondisi ini sudah tercatat sejak beberapa waktu lalu dan hingga kini belum menunjukkan perbaikan," jelas Ketua Pelaksana (Korlap) APB saat menghadiri awak media.
 


Pihaknya juga menegaskan bahwa langkah ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. APB mengajak Dinas PUPR untuk melakukan pengecekan bersama dan menyampaikan dokumen terkait agar proses pembangunan menjadi lebih transparan.
 
Dasar pengajuan audiensi meliputi dugaan kegagalan perencanaan atau konstruksi yang menyebabkan air tidak mengalir, kerugian yang dialami masyarakat karena hasil pertanian tidak maksimal, serta tuntutan tindakan perbaikan segera agar irigasi dapat berfungsi sesuai dengan tujuan pembangunan.
 
Selain Cikoncang, APB juga mengungkapkan adanya sejumlah proyek irigasi yang seharusnya rampung sesuai jadwal, namun baru diselesaikan lebih lambat dan hingga kini belum memberikan manfaat yang optimal. Pihaknya meminta akses ke dokumen kontrak dan addendum proyek untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
 
Proyek irigasi yang diduga bermasalah berada di Cilatak Sobang, Cisangu Lebak, Cibinungun Maliping, Cisata Kecamatan Cikedal Desa Tegal, Ciparay Ciwuni Kecamatan Kergilan, serta Teluk Naga Kosambi Tangerang.
 
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas PUPR Provinsi Banten belum memberikan tanggapan resmi terkait permasalahan yang diajukan APB. Awak media siap menyampaikan klarifikasi dari pihak terkait jika ada informasi lebih lanjut.



Red*

Bidpropam Polda Banten Santuni Yatim dan Janda di Pulojajar, Wujud Kepedulian di Bulan Ramadan*

By On Maret 03, 2026

 

Banten-Jinnewsone@gmail.com|Kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan jajaran Bidpropam Polda Banten melalui kegiatan silaturahmi dan santunan kepada anak-anak yatim/piatu serta ibu-ibu janda di Lingkungan Pulojajar, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Selasa (3/3/2026).


Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB tersebut dipusatkan di Masjid Al-Azhab Link Pulojajar. Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, personel Bidpropam Polda Banten menyerahkan santunan secara langsung kepada anak-anak yatim/piatu dan para ibu yang ditinggal meninggal dunia oleh suami mereka.


Tidak hanya itu, jajaran Bidpropam juga melaksanakan sambang ke rumah anak yatim dan ibu janda yang sedang dalam kondisi sakit. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk empati dan dukungan moril, sekaligus memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya.


Hadir dalam kegiatan tersebut Kasubbidprovos Bidpropam Polda Banten beserta personel Urbinpam Subbidpaminal, personel Subbidwabprof, dan personel Subbidprovos Bidpropam Polda Banten. Turut mendampingi Ketua DKM Masjid Al-Azhab Link Pulojajar, Ketua RT Pulojajar Banjarsari, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga setempat.


Dalam kesempatan itu, perwakilan Bidpropam Polda Banten menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan disiplin internal, tetapi juga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.


“Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat, sekaligus berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujarnya.


Warga Pulojajar menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan oleh jajaran Bidpropam Polda Banten. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus memberikan semangat bagi anak-anak yatim dan para ibu janda untuk tetap kuat menjalani kehidupan.


Melalui kegiatan sosial ini, Bidpropam Polda Banten menegaskan komitmennya untuk terus menebar kebaikan serta memperkuat hubungan harmonis antara institusi kepolisian dan masyarakat.



*Redaksi Jinnews*

Polda Banten diminta Selidiki Dugaan KKN di 10 PKBM Kabupaten Serang, Sorotan pada Anggaran BOP Kesetaraan Fiktif

By On Februari 23, 2026

 

 

Serang- Jinnewsone@gmail.com|Kasus dugaan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) kembali mencuat, kali ini menargetkan 10 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Serang. Aliansi Gerakan Serang Raya (AGSR) secara resmi melaporkan dugaan ini kepada Polda Banten pada Senin, 23 Februari 2026, memicu penyelidikan terhadap pengelolaan anggaran Biaya Operasional Pendidikan (BOP) kesetaraan.

 

Bahrudin, Ketua AGSR, mengungkapkan kepada awak media bahwa laporan ini didasari oleh temuan investigasi yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian signifikan antara data peserta didik dan sarana prasarana dengan kondisi riil di lapangan. Ia menyoroti besarnya alokasi dana BOP kesetaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) setiap tahun, yang diduga disalahgunakan oleh PKBM-PKBM tersebut.

 

"Anggaran yang sangat besar ini tentunya sesuai pengajuan yayasan atau PKBM. Namun, hasil investigasi di lapangan kami banyak menemukan kejanggalan, diduga banyak yang tidak sesuai dengan data sinkronisasi," terang Bahrudin.

 

Modus operandi dugaan KKN ini diduga melibatkan penggunaan anggaran BOP yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan petunjuk teknis. Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik tahun 2024-2025 disinyalir digunakan secara fiktif, menunjukkan indikasi kuat praktik KKN.


Berikut adalah daftar PKBM yang dilaporkan beserta estimasi anggaran BOP yang diterima pada tahun 2024 dan 2025:

 

- PKBM Abasiyah Albi ma aly: Rp 104.100.000 (2025)

- PKBM Liberty: Rp 389.700.000 (2024) dan Rp 291.600.000 (2025)

- PKBM Pelita Bulakan: Rp 103.200.000 (2024) dan Rp 133.800.000 (2025)

- PKBM Bina Warga: Rp 1.326.000.000 (2024) dan Rp 1.490.100.000 (2025)

- PKBM Maharani: Rp 910.200.000 (2025)

- PKBM Al Fauzan: Rp 159.300.000 (2024) dan Rp 157.800.000 (2025)

- PKBM Al Wasidiyah: Rp 197.900.000 (2024) dan Rp 187.100.000 (2025)

- PKBM An-Nadif: Rp 210.900.000 (2024) dan Rp 176.400.000 (2025)

- PKBM Anugrah: Rp 80.500.000 (2024) dan Rp 77.700.000 (2025)

- PKBM Sinar Purnama: Rp 223.200.000 (2024) dan Rp 169.200.000 (2025)

 

AGSR menduga adanya kelalaian pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan tidak menutup kemungkinan adanya kolusi antara pihak dinas dengan 10 PKBM yang dilaporkan. AGSR mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) Polda Banten untuk segera membentuk tim pemeriksa dan memproses laporan ini. Mereka menekankan bahwa pembiaran kasus ini akan mencoreng nama baik institusi Kepolisian.

 

Kasus serupa sebelumnya pernah terungkap di Kota Serang, di mana DPRD Kota Serang menemukan dugaan mark up data di tiga PKBM. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah pengawasan dan potensi KKN dalam pengelolaan dana BOP kesetaraan merupakan isu yang lebih luas dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah serta aparat penegak hukum.

 

Red*

APB Soroti Dugaan Pelanggaran Izin Pembongkaran KMP Nusa Jaya: Penegakan Hukum Mendesak

By On Februari 21, 2026

 

CILEGON, BANTEN –jinnewsone.com

Aliansi Peduli Banten (APB) mendesak aparat penegak hukum dan regulator untuk bertindak tegas menyikapi dugaan pelanggaran dalam proses pembongkaran Kapal Motor Penumpang (KMP) Nusa Jaya. Ketua APB, Iwan, menyoroti adanya indikasi pemotongan kapal di luar lokasi resmi yang telah ditetapkan, yang dapat mengancam keselamatan pelayaran dan berpotensi mencemari lingkungan.

 

Menurut Iwan, operasi penarikan (towing) dan salvage kapal di perairan Selat Sunda merupakan kegiatan berisiko tinggi yang seharusnya berada di bawah pengawasan ketat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten. Setiap tahapan, mulai dari verifikasi administratif, evaluasi teknis, hingga pengawasan operasional, harus mematuhi standar keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan yang berlaku.


Kekhawatiran APB muncul setelah beredarnya laporan mengenai dugaan pemotongan KMP Nusa Jaya yang dilakukan secara tertutup di Kampung Medaksa, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Provinsi Banten. Kegiatan ini diduga melibatkan pemotongan struktur utama kapal, pengelasan besi bekas, dan pengangkutan material hasil pemotongan. Indikasi kuat menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, siang, sore, dan malam hari.

 

"Jika izin sudah jelas menentukan lokasi dan mekanisme pelaksanaan, maka tidak boleh ada penyimpangan. Penegak hukum dan regulator harus memastikan aturan dijalankan, bukan hanya diterbitkan," tegas Iwan. Pelaksanaan di luar lokasi izin ini berpotensi melanggar ketentuan administratif dan memiliki konsekuensi hukum yang serius.

 

Sebelumnya, APB telah mengirimkan surat resmi kepada KSOP Kelas I Banten untuk meminta klarifikasi terkait dasar penerbitan izin salvage, evaluasi teknis rencana kerja, mekanisme pengawasan operasional, sistem mitigasi pencemaran, dan pembagian tanggung jawab hukum antara pemilik kapal dan perusahaan salvage. Iwan menegaskan bahwa fungsi pengawasan regulator tidak berhenti pada penerbitan izin, melainkan memastikan pelaksanaan sesuai dengan persetujuan yang telah diberikan.

 

Pengangkatan dan penanganan bangkai kapal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini menegaskan kewajiban pemilik kapal untuk melakukan wreck removal serta bertanggung jawab atas potensi dampak keselamatan dan pencemaran.

 

APB menggarisbawahi beberapa poin penting:

 

- Pemilik kapal wajib memastikan pengangkatan dilakukan sesuai izin.

- Perusahaan salvage bertanggung jawab atas metode teknis pelaksanaan.

- Regulator berwenang melakukan validasi, pengawasan, dan penegakan administratif.

- Aparat penegak hukum berwenang menindak jika ditemukan pelanggaran.

 

Iwan menegaskan bahwa kasus KMP Nusa Jaya bukan sekadar persoalan pembongkaran kapal tua, melainkan menyangkut pengendalian bangkai kapal di jalur pelayaran strategis nasional. "Kalau ada dugaan pelanggaran, harus ada pemeriksaan terbuka dan transparan. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih," pungkasnya.

 

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana kegiatan maupun aparat penegak hukum terkait dugaan pemotongan kapal di luar lokasi izin yang disetujui.



Red*

Aliansi Peduli Banten Ungkap Potensi Kerugian Negara Akibat Dugaan Ketidakwajaran Dana BOS SMKN 1 Rangkasbitung

By On Februari 17, 2026

 

Lebak, Banten -Jinnewsone.com|DPD Aliansi Peduli Banten Kabupaten Lebak mengungkap adanya dugaan ketidakwajaran dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 6,4 miliar di SMKN 1 Rangkasbitung untuk periode 2023–2025. 


Hasil investigasi dan analisis dokumen Aliansi mengindikasikan adanya pola belanja yang tidak sebanding dengan kondisi riil di lapangan, yang berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

 

Analisis Aliansi berfokus pada tiga pos anggaran utama. Pada pos Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dengan anggaran indikatif ± Rp 1,7 miliar selama tiga tahun, Aliansi mensimulasikan potensi kerugian antara ± Rp 340 juta hingga ± Rp 510 juta, dengan asumsi overpricing atau mark-up 20% hingga 30%. 


Untuk Administrasi Kegiatan Sekolah dengan total anggaran indikatif ± Rp 1,0 miliar, potensi kerugian diperkirakan antara ± Rp 200 juta hingga ± Rp 300 juta. Sementara itu, pada Pengadaan Multimedia & Pengembangan Perpustakaan (dominan tahun 2025) dengan anggaran indikatif ± Rp 475 juta, potensi kerugian disimulasikan antara ± Rp 95 juta hingga ± Rp 142 juta.

 

Secara keseluruhan, simulasi ini menunjukkan potensi kerugian negara berkisar antara Rp 635 juta (skenario konservatif dengan rata-rata 20% ketidakwajaran) hingga Rp 952 juta (skenario moderat dengan rata-rata 30% ketidakwajaran). 

Penting untuk dicatat bahwa angka-angka ini merupakan estimasi awal berdasarkan asumsi, dan nilai kerugian yang sebenarnya hanya dapat ditentukan melalui audit investigatif dan pemeriksaan forensik keuangan oleh pihak berwenang.

 

Aliansi juga menyoroti pengulangan belanja besar di sektor yang sama tanpa disertai peningkatan mutu pendidikan yang jelas, serta alokasi yang minim untuk pengembangan profesi guru. Moch. Ardi, Sekretaris DPD Aliansi Peduli Banten, menegaskan bahwa keengganan pihak SMKN 1 Rangkasbitung untuk memberikan klarifikasi justru memperkuat kecurigaan dan urgensi untuk dilakukan audit. Aliansi berkomitmen untuk segera melayangkan laporan resmi ke Polda Banten guna mendesak dilakukannya audit menyeluruh dan perhitungan kerugian negara.

 

Untuk menindaklanjuti hal ini, Aliansi mendesak agar dilakukan audit investigatif terhadap seluruh Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAB/ARKAS), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kontrak, dan bukti fisik pekerjaan. Selain itu, diperlukan uji kewajaran harga, verifikasi volume dan spesifikasi barang/jasa, serta penelusuran alur pembayaran dan pihak penyedia. 


Hingga saat ini, pihak SMKN 1 Rangkasbitung belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ini. Kasus ini berpotensi merugikan tidak hanya aspek keuangan negara, tetapi juga kualitas layanan pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama.


Red*

Aliansi Peduli Banten Dorong KPK dan Kejagung RI Investigasi Dugaan Kasus Pengembalian Lahan 10 Hektar di Banten

By On Februari 13, 2026

 


BANTEN – Jinnewsone@gmail.com|Dugaan skandal terkait pengembalian lahan seluas 10 hektar yang diklaim termasuk kawasan Rawa Enang menjadi perhatian publik kembali, setelah Aliansi Peduli Banten (APB) mengajak aparat penegak hukum pusat untuk segera melakukan penyelidikan.

 

Ketua Umum APB, Iwan Setiawan, menyampaikan bahwa pihaknya mengajukan pertanyaan terkait kejelasan penggunaan anggaran dalam kegiatan yang disebut-sebut melibatkan nilai besar. Menurutnya, terdapat indikasi ketidakterbukaan yang mengarah pada potensi kerugian bagi keuangan negara dan daerah.

 

“Publik memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan ke mana alirannya. Kami tidak bisa mengizinkan praktik yang merugikan kepentingan bersama terjadi tanpa konsekuensi,” jelas Iwan.

 

APB menilai bahwa permasalahan ini tidak sebatas urusan administratif semata, melainkan memiliki potensi sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, APB mendesak KPK dan Kejagung RI untuk melakukan investigasi menyeluruh, dengan tujuan menghindari terjadinya konflik kepentingan pada tingkat daerah.

 

“Kami mengharapkan kedua institusi tersebut segera menyelidiki aliran anggaran dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Dinas dan Kepala Bidang yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran dalam kegiatan pengembalian lahan tersebut,” ucapnya.

 

Iwan menegaskan bahwa penanganan kasus harus dilakukan secara transparan, profesional, kredibel, dan tanpa diskriminasi. Dalam waktu dekat, APB akan melayangkan laporan resmi kepada KPK dan Kejagung RI, serta siap menyerahkan seluruh data, dokumen, dan hasil investigasi lapangan yang telah terkumpul sebagai bahan pendukung proses hukum.

 

APB juga menyatakan komitmen untuk terus mengawal proses penyelesaian kasus ini hingga tuntas, sebagai bentuk kontrol sosial dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi di Provinsi Banten.

 

“Setiap rupiah anggaran negara harus digunakan untuk kepentingan masyarakat Banten. Kami akan memastikan hal ini terwujud,” pungkas Iwan Setiawan.


Red*

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *